Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menyampaikan kemarahan terbuka terhadap kelompok Houthi yang ia sebut sebagai milisi teroris. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di hadapan Dewan Syura Arab Saudi, sebuah forum legislatif yang berfungsi sebagai majelis penasihat kerajaan.
Sikap Resmi Riyadh
Dalam pidatonya, Raja Salman menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas minyak Aramco di Abqaiq dan Khurais pada September 2019 bukan tindakan kecil, melainkan bentuk agresi yang mengancam stabilitas ekonomi global. Ia menuding Houthi sebagai instrumen yang digerakkan oleh kekuatan regional untuk melumpuhkan Arab Saudi dan kawasan Teluk secara luas. Pemerintah Arab Saudi, kata Raja Salman, tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang menyasar jantung industri energi negara itu. Ia menegaskan bahwa operasi militer koalisi tetap berlanjut hingga Houthi meletakkan senjata dan menyerahkan diri pada proses politik yang dimediasi PBB.
Pernyataan Raja Salman memperkuat posisi Riyadh yang menolak bernegosiasi langsung dengan Houthi selama kelompok itu masih menguasai Sanaa dan mengontrol sebagian besar wilayah utara Yaman. Sejak 2015, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan operasi militer untuk mengembalikan pemerintahan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional. Konflik berkepanjangan itu telah menewaskan ratusan ribu orang, sebagian besar akibat kelaparan dan penyakit, serta memicu krisis kemanusiaan yang disebut PBB sebagai salah satu yang terburuk di dunia.
Klaim Serangan dan Bantahan Houthi
Serangan terhadap fasilitas Aramco pada 14 September 2019 melumpuhkan sekitar lima persen produksi minyak dunia dan memicu lonjakan harga minyak internasional. Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun Amerika Serikat dan Arab Saudi menuding Iran sebagai aktor di belakangnya. Teheran membantah keterlibatan langsung, sementara Riyadh menyebut serangan tersebut sebagai deklarasi perang. Insiden itu mengungkap kerentanan infrastruktur energi Saudi meskipun sistem pertahanan udara canggih telah dipasang di berbagai titik strategis.
Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi meningkatkan serangan drone dan rudal balistik ke arah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan jalur pelayaran Laut Merah. Serangan-serangan ini menghantam bandara, instalasi minyak, dan kawasan sipil, memaksa Riyadh mengalokasikan anggaran pertahanan yang lebih besar. Houthi menyebut serangan itu sebagai balasan atas blokade dan operasi militer koalisi yang dinilai menimbulkan korban sipil di Yaman.
Makkah dan Narasi Keagamaan
Raja Salman juga menyinggung soal Makkah dalam konteks ancaman terhadap dua kota suci. Ia menyatakan bahwa Houthi dan pendukungnya tidak pernah menyembunyikan niat mengganggu keamanan Tanah Suci. Pernyataan ini menjadi penting karena legitimasi kerajaan sebagai pelayan dua kota suci, Makkah dan Madinah, adalah fondasi utama otoritas politik Wangsa Saud. Setiap ancaman terhadap Makkah selalu direspons dengan nada paling keras, karena menyentuh identitas religius negara dan seluruh dunia Islam.
Pemerintah Saudi menuduh Houthi menempatkan peluncur rudal dan drone di kawasan sipil Yaman, sehingga menjadikan warga sebagai tameng manusia. Riyadh juga menuding Teheran memasok teknologi dan komponen senjata kepada Houthi. Laporan panel ahli PBB sebelumnya menyebut adanya kesamaan teknis antara senjata yang digunakan Houthi dengan persenjataan yang diproduksi Iran, meskipun keterkaitan langsung secara resmi tidak pernah diakui Teheran.
Dampak Diplomatik dan Regional
Pernyataan Raja Salman memperlebar jurang diplomasi di kawasan. Qatar dan Oman, yang menjaga hubungan relatif lebih baik dengan Houthi dan Iran, berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kepentingan. Kuwait dan Bahrain, sebagai bagian dari koalisi, cenderung sejalan dengan Riyadh. Uni Emirat Arab mengurangi keterlibatan militer langsung di Yaman sejak 2019, meskipun tetap menjadi bagian dari struktur koalisi secara politik.
Di tingkat global, Amerika Serikat dan Inggris mendukung posisi Saudi dalam pemberantasan terorisme, tetapi menekan Riyadh untuk menghentikan serangan udara yang menimbulkan korban sipil. Organisasi hak asasi manusia menuntut penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hukum humaniter oleh semua pihak. PBB terus mendorong gencatan senjata dan perundingan damai yang inklusif tanpa prasyarat.
Prospek Perdamaian
Hingga kini, tidak ada indikasi bahwa Houthi bersedia meletakkan senjata. Kelompok itu tetap menuntut diakhirinya blokade udara, laut, dan darat, serta penarikan penuh pasukan koalisi dari Yaman. Riyadh, sebaliknya, menuntut penyerahan senjata berat, penghentian serangan lintas batas, dan penyelesaian politik berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216. Perbedaan posisi itu membuat peluang negosiasi tetap sempit, sementara penderitaan rakyat Yaman terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda.
Komentar (0)