JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi usulan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Jakarta digelar dua kali dalam sepekan. Usulan tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dampak terhadap mobilitas warga hingga kesiapan pengaturan lalu lintas di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan.
Rano Karno menyatakan bahwa gagasan menambah jadwal CFD menjadi dua kali seminggu tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut ruang publik dan lalu lintas ibu kota harus melalui pembahasan lintas instansi, termasuk Dinas Perhubungan, kepolisian, serta perangkat daerah terkait. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan masyarakat, namun setiap usulan tetap harus diuji dari sisi manfaat dan dampaknya.
Pertimbangan Mobility dan Ruang Publik
Dalam beberapa kesempatan, Rano menekankan bahwa CFD pada dasarnya bukan sekadar kegiatan rekreasi akhir pekan. Kegiatan itu memiliki tujuan utama mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, mengurangi emisi kendaraan bermotor, serta menyediakan ruang aman bagi warga untuk beraktivitas fisik. Namun, penambahan frekuensi pelaksanaan berpotensi menimbulkan konsekuensi baru, terutama pada hari kerja ketika volume kendaraan jauh lebih tinggi dibanding akhir pekan.
Sejumlah ruas jalan protokol yang biasa digunakan untuk CFD, seperti kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Sarinah, merupakan jalur strategis yang setiap hari menampung arus lalu lintas padat. Jika kegiatan serupa digelar pada hari kerja, pemerintah harus menghitung ulang dampaknya terhadap kemacetan, rute alternatif, serta layanan transportasi umum yang melintasi kawasan tersebut. Karena itu, Rano menilai kajian teknis menjadi prasyarat sebelum mengambil keputusan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga disebut mempertimbangkan aspek keterlibatan pelaku usaha kecil, komunitas olahraga, dan penyelenggara kegiatan publik yang selama ini bergantung pada momentum CFD. Bagi banyak pelaku UMKM, CFD menjadi ajang promosi dan penjualan yang signifikan. Penambahan jadwal bisa membuka peluang ekonomi lebih besar, tetapi di sisi lain menuntut penataan zonasi agar tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengguna sepeda.
Respons Publik dan Aspirasi Warga
Usulan CFD dua kali seminggu sebelumnya muncul dari sebagian masyarakat yang menilai ruang terbuka bebas kendaraan perlu diperluas, terutama untuk mendorong gaya hidup sehat di tengah polusi udara dan keterbatasan ruang publik. Kelompok pegiat lingkungan dan pesepeda menilai penambahan frekuensi dapat mempercepat peralihan ke transportasi ramah lingkungan. Namun, tidak semua pihak sepakat. Sebagian warga dan pengguna jalan mengkhawatirkan kemacetan serta terganggunya akses menuju tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan jika penutupan jalan bertambah sering.
Menanggapi perbedaan pandangan itu, Rano Karno menyatakan bahwa pemerintah akan menampung seluruh aspirasi dan membahasnya secara terbuka. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari keseimbangan kepentingan, bukan dari tekanan sesaat. Menurutnya, Pemprov DKI akan melihat pengalaman evaluasi CFD yang selama ini digelar setiap pekan, termasuk tingkat kepatuhan peserta, kebersihan lokasi, dan efektivitas pengaturan lalu lintas.
Kajian dan Tahapan Kebijakan
Rano menjelaskan bahwa jika usulan itu dilanjutkan ke tahap pembahasan, pemerintah akan menyiapkan sejumlah skenario. Skenario pertama adalah menambah satu hari pelaksanaan pada akhir pekan, misalnya Sabtu dan Minggu, sehingga tidak mengganggu hari kerja. Skenario kedua adalah menggelar CFD tambahan di lokasi berbeda dengan skala lebih terbatas, seperti di kawasan pemukiman atau ruang terbuka hijau di tingkat kecamatan. Skenario ketiga adalah menguji coba penambahan jadwal dalam periode tertentu untuk mengukur dampaknya secara nyata.
Ia menegaskan bahwa uji coba, jika dilakukan, harus disertai indikator evaluasi yang jelas, meliputi tingkat kemacetan, kualitas udara, jumlah pengguna transportasi publik, serta respons pelaku usaha dan warga sekitar. Hasil evaluasi itu kemudian menjadi dasar apakah kebijakan dilanjutkan, diperluas, atau dihentikan. Pendekatan berbasis data tersebut, kata Rano, penting agar kebijakan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Selain itu, koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi kunci. Kedua institusi memiliki kewenangan dalam pengaturan rekayasa lalu lintas, penyediaan rambu, serta penempatan petugas di lapangan. Tanpa dukungan pengaturan yang memadai, penambahan jadwal CFD berisiko menciptakan kebingungan bagi pengguna jalan dan menurunkan tingkat keselamatan.
Fokus pada Manfaat Jangka Panjang
Rano Karno menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak menutup pintu terhadap gagasan baru, termasuk usulan CFD dua kali seminggu. Namun, ia meminta masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi anggaran, tenaga, dan dampak sosial. Pemerintah, lanjutnya, akan mengutamakan solusi yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan, bukan sekadar menambah jadwal kegiatan.
Ia juga mendorong partisipasi warga dalam menjaga ketertiban selama CFD berlangsung, mulai dari tidak meninggalkan sampah, mematuhi aturan lokasi, hingga menghormati pengguna jalan lain. Menurutnya, keberhasilan CFD tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pelaksanaan, tetapi juga oleh kesadaran kolektif warga dalam memanfaatkan ruang publik secara bertanggung jawab.
Dengan posisi tersebut, pembahasan mengenai usulan CFD dua kali seminggu masih akan berlanjut di tingkat instansi teknis. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil kajian menyeluruh yang mempertimbangkan kepentingan mobilitas, lingkungan, ekonomi, dan kenyamanan warga Jakarta secara berimbang.
Komentar (0)