Sidak Proyek Underpass Cimahi, KDM Temukan Upah Pekerja Dipotong Rp10-Rp20 Ribu per Hari
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM melakukan sidak mendadak di lokasi pembangunan underpass atau terowongan bawah tanah di Jalan Raya Cimahi, Minggu (13/10/2023). Sidak yang dilakukan secara mendadak ini mengungkap fakta mengejutkan terkait penanganan upah para pekerja konstruksi yang justru dipotong sebesar Rp10-Rp20 ribu per hari selama proyek berlangsung.
Dalam kunjungannya tersebut, KDM didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Barat, beserta tim inspektur. KDM secara pribahasa melihat kondisi proyek yang seharusnya berjalan sesuai rencana namun ternyata menimbulkan masalah serius bagi para pekerja konstruksi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan proyek tersebut.
"Saya prihatin melihat kondisi ini. Para pekerja yang bekerja keras membangun infrastruktur vital bagi masyarakat justru dirugikan dengan pemotongan upah yang tidak wajar. Ini tidak boleh terjadi dan harus segera ditindaklanjuti," tegas KDM saat memberikan keterangannya usai melakukan pengecekan.
Kondisi Terkini Proyek Underpass Cimahi
Proyek underpass Cimahi merupakan salah satu infrastruktur strategis yang sedang dibangun untuk memecah kemacetan di kawasan Cimahi dan sekitarnya. Proyek ini menjadi bagian dari upuan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Jawa Barat. Dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, proyek ini seharusnya berjalan dengan maksimal demi kenyamanan masyarakat.
Namun, berdasarkan hasil sidak KDM, ternyata banyak kejanggalan dalam penanganan administrasi dan keuangan proyek yang berdampak langsung kepada para pekerja. KDM menemukan bahwa dari total upah yang seharusnya diterima para pekerja, ada potongan yang tidak jelas asal-usulnya mencapai Rp10-Rp20 ribu per harinya.
"Saya lihat langsung di lapangan. Para pekerja ini bekerja dengan keras di bawah terik matahari, tapi upah mereka dipotong tanpa alasan yang jelas. Ini tidak manusiawi dan melanggar hak buruh," tambah KDM dengan nada serius.
Mekanisme Pemotongan Upah yang Tidak Wajar
Berdasarkan keterangan beberapa pekerja yang ditemui KDM secara langsung, mekanisme pemotongan upah ini telah berlangsung sejak proyek dimulai beberapa bulan lalu. Mereka mengaku tidak memiliki pilihan selain menerimanya karena khawatir dipecat jika mengeluh.
KDM segera memerintahkan tim inspektur untuk melakukan investigasi mendalam mengenai dugaan pemotongan upah ini. Pihaknya juga meminta para pekerja untuk melapor secara resmi jika merasa dirugikan dalam penanganan upah.
Langkah Tindak Lanjut yang Akan Diambil
Setelah menemukan fakta ini, KDM menyatakan akan segera mengambil langkah tegas. Pihaknya akan memanggil pihak kontraktor yang menangani proyek underpass Cimahi untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan pemotongan upah terhadap para pekerja.
Selain itu, KDM juga memerintahkan Dinas PUPR Jawa Barat untuk melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di wilayah Jawa Barat, khususnya dalam penanganan administrasi kepegawaian dan keuangan.
"Infrastruktur yang baik harus didukung oleh keadilan dalam penanganan sumber daya manusia. Para pekerja yang bekerja keras membangun infrastruktur untuk kemajuan daerah harus dihargai dengan adil," pungkas KDM.
Reaksi dari Pihak Kontraktor
Sampai berita ini diturunkan, pihak kontraktor yang menangani proyek underpass Cimahi belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pemotongan upah yang dilaporkan oleh KDM. Beberapa pekerja yang dihubungi secara terpisah mengaku masih menunggu kejelasan dari pihak manajemen terkait nasib mereka setelah insiden ini terungkap.
KDM sendiri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukau, pihaknya tidak segan untuk menghentikan proyek dan menindak pihak terkait sesuai undang-undang yang berlaku.
"Kami berkomitmen untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan para pekerja yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Tidak ada lagi pemotongan upah yang tidak wajar akan kami biarkan berlangsung," tutup KDM.
Komentar (0)