SK Sudah Terbit, Wamendagri Minta 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Dilantik
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Mahfud MD meminta agar 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Pegunungan segera dilantik. Permintaan ini disampaikan setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan 11 anggota DPRP Papua Pegunungan resmi diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Wamendagri menegaskan bahwa proses pengisian kursi DPRP Papua Pegunungan telah selesai setelah SK diterbitkan. "SK sudah terbit, sekarang kita minta agar dilantik segera agar DPRP Papua Pegunungan bisa berfungsi dengan maksimal," ujar Mahfud MD dalam keterangannya, Kamis (15/6).
Proses Pengisian Kursi DPRP Papua Pegunungan
DPRP Papua Pegunungan merupakan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua. Pembentukan provinsi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua melalui pendekatan otonomi khusus.
Sebelumnya, DPRP Papua Pegunungan terdiri dari 45 anggota yang sebagian besar berasal dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Namun, sejak pembentukan provinsi ini, terdapat beberapa perubahan komposisi anggota akibat pergantian antar waktu dan alih fungsi.
Proses pengisian 11 kursi kosong di DPRP Papua Pegunungan telah melalui serangkaian tahapan mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi hukum, hingga verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan.
Tantangan dan Harapan bagi Pembangunan Papua Pegunungan
Dengan selesainya pengisian kursi DPRP Papua Pegunungan, Wamendagri berharap dewan tersebut dapat segera bekerja maksimal dalam membantu program pemerintah daerah dan pusat. "DPRP Papua Pegunungan memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan adil di provinsi ini," tambah Mahfud.
Provinsi Papua Pegunungan yang baru terbentuk pada tahun 2022 ini menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunannya, mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga pelayanan publik. Keterbatasan sumber daya manusia dan akses geografis menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.
DPRP Papua Pegunungan diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat setempat serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Reaksi dari Pihak Terkait
Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yanes Douw, menyambut baik permintaan Wamendagri agar anggota baru segera dilantik. "Kami akan segera melaksanakan rapat paripurna untuk melantik anggota baru DPRP Papua Pegunungan. Semoga dengan lengkapnya anggota, kami dapat bekerja lebih optimal," ujar Douw.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRP Papua Pegunungan menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pembangunan provinsi. "Kami akan bekerja keras untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua Pegunungan," kata salah seorang anggota DPRP Papua Pegunungan.
Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Papua
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Papua, termasuk Papua Pegunungan. Melalui pendekatan otonomi khusus dan dukungan fiskal yang memadai, pemerintah berharap dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Haryono Umar, menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan di Papua Pegunungan untuk memastikan pembangungan berjalan sesuai rencana. "Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRP untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien," ujar Haryono.
Dengan dilantiknya 11 anggota DPRP Papua Pegunungan, diharapkan dewan perwakilan rakyat daerah tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan adil di provinsi terbaru di Indonesia ini.
Komentar (0)