Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan, terutama di sektor pertanian dan pengupahan buruh. Penilaian itu disampaikan Syahganda saat memaparkan capaian dua tahun pemerintahan di Istana Negara, Jumat (2/10/2026), dengan menekankan bahwa pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat kecil sebagai prioritas utama kebijakan.
Menurut Syahganda, pemerintahan saat ini tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan hasil pembangunan sampai ke tingkat desa. Ia menyebut sejumlah program yang menyasar langsung petani, buruh, dan rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai bukti bahwa orientasi kebijakan telah bergeser dari sekadar angka statistik menjadi daya beli masyarakat.
Kesejahteraan Petani dan Penguatan Sektor Pangan
Syahganda menyatakan sektor pertanian menjadi salah satu fondasi yang paling diperhatikan dalam dua tahun terakhir. Pemerintah, kata dia, memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi, memperbaiki irigasi, serta mendorong program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk memperkuat produksi pangan nasional.
Ia menuturkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren membaik, yang berarti harga yang diterima petani atas hasil produksinya relatif meningkat dibandingkan harga barang dan jasa yang harus mereka beli. Perbaikan itu, menurutnya, tidak terlepas dari upaya menjaga harga gabah dan hasil pertanian lain agar tidak jatuh pada masa panen raya.
"Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir ketika petani menghadapi persoalan pupuk, irigasi, dan harga jual. Dua tahun ini arahnya ke sana, meskipun tentu masih ada pekerjaan rumah," kata Syahganda.
Selain itu, ia menyoroti pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang dinilai menjadi kanal baru bagi perekonomian desa, termasuk untuk menyerap hasil panen dan mengurangi peran tengkulak. Program tersebut, kata dia, dirancang agar keuntungan dari rantai distribusi pangan lebih banyak dinikmati produsen di tingkat desa.
Upah Buruh dan Perlindungan Pekerja
Pada sektor ketenagakerjaan, Syahganda menegaskan bahwa upah buruh mengalami peningkatan dalam dua tahun pemerintahan. Kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan biaya hidup.
Ia menilai kebijakan pengupahan saat ini berusaha menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan iklim usaha agar lapangan kerja tetap terbuka. Pemerintah, ujarnya, juga mendorong perusahaan mematuhi ketentuan upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain soal upah, Syahganda menyebut sejumlah program perlindungan sosial turut menopang pekerja informal dan rumah tangga miskin, mulai dari bantuan pangan hingga program perumahan bersubsidi. Menurutnya, kombinasi antara kenaikan upah dan bantalan sosial membuat tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak semakin dalam.
Program Prioritas yang Menyentuh Rumah Tangga
Syahganda juga memaparkan sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung pada rumah tangga, di antaranya penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil, pembangunan sekolah rakyat untuk anak dari keluarga kurang mampu, serta perluasan layanan kesehatan melalui skema jaminan kesehatan nasional.
Ia menyebut program-program tersebut sebagai instrumen investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas gizi dan akses pendidikan akan menentukan daya saing Indonesia ketika memasuki periode bonus demografi.
Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Syahganda menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, kata dia, nilai tambah yang dinikmati Indonesia meningkat dan lapangan kerja baru terbuka.
Ia mengakui pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran lima persen, dan pemerintah berupaya mendorongnya lebih tinggi melalui investasi, penguatan industri pengolahan, serta percepatan belanja negara. Namun ia menekankan bahwa pertumbuhan yang dicapai harus inklusif, artinya dirasakan oleh petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha mikro.
Tantangan yang Masih Harus Diatasi
Meski memaparkan capaian, Syahganda tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan. Ia menyebut masih adanya tekanan pada sektor padat karya, ancaman pemutusan hubungan kerja, serta kebutuhan untuk mempercepat penyaluran program agar tepat sasaran.
Sejumlah ekonom juga mengingatkan bahwa perbaikan indikator makro belum sepenuhnya tercermin pada kantong rumah tangga kelas menengah. Perlambatan konsumsi, kata mereka, menjadi sinyal bahwa kenaikan pendapatan perlu dijaga agar tidak tergerus inflasi dan biaya hidup.
Menanggapi hal itu, Syahganda menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Ia menilai dua tahun pertama pemerintahan digunakan untuk membangun fondasi, sementara tahun-tahun berikutnya diarahkan pada percepatan pelaksanaan program dan penguatan pengawasan agar hasilnya dapat dirasakan lebih luas.
"Dua tahun ini bukan akhir dari perjalanan. Ini fase menata fondasi. Yang sudah berjalan dijaga, yang belum optimal diperbaiki," ujarnya.
Dengan arah kebijakan yang menempatkan petani, buruh, dan rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama, Syahganda optimistis kesejahteraan masyarakat akan terus membaik, sepanjang pelaksanaan program di lapangan berjalan konsisten dan transparan.
Komentar (0)