Tetangga RI Protes Kabut Asap Karhutla, Menko Dudung Komentar Begini
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda wilayah Indonesia beberapa pekan terakhir. Fenomena yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatra dan Kalimantan ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di dalam negeri, tetapi juga menuai protes dari negara tetangga. Malaysia dan Singapura kembali menyampaikan keberatan keras atas kabut asap yang menyeberang batas negara tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa kabut asak akibat karhutla di Indonesia tahun ini terbilang parah. Menurut data yang dihimpun, hingga pertengahan Oktober 2023, terdapat lebih dari 2.000 titik panas yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Sebagian besar titik panas ini berada di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Kepala Staf Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa kabut asak dari karhutla telah menjadi masalah serius yang memengaruhi hubungan bilateral dengan negara tetangga. "Kami memahami keberatan negara tetangga. Kabut asap ini tidak hanya masalah internal Indonesia, tetapi juga regional," ujar Luhut beberapa waktu lalu.
Protes dari Negara Tetangga
Malaysia kembali menjadi negara yang paling vokal menyampaikan protesnya. Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan bahwa kualitas udara di beberapa negara bagian di sepanatan perbatasan dengan Indonesia telah mencapai tingkat tidak sehat. "Kami telah mengirimkan nota protes resmi ke pemerintah Indonesia karena kabut asak ini telah berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat Malaysia," jelas Tuan Ibrahim.
Sementara itu, Singapura juga melaporkan peningkatan indeks polusi udara (PSI) di beberapa wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura (MEWR) mengimbau warganya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pihak berwenang di Singapura juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini.
Respons Pemerintah Indonesia
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk menangani kabut asap akibat karhutla. "Kami telah memperbanyak personel pemadam kebakaran, termasuk dari TNI/Polri dan relawan. Selain itu, kami juga telah mengerahkan pesawat untuk melakukan penyiraman air dari udara di titik-titik panas yang dianggap berisiko tinggi," ujar Airlangga.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menambahkan bahwa pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk mempercepat penanganan karhutla. "Kami juga telah memberikan alat pelindung diri (APD) kepada masyarakat di sekitar titik panas dan melakukan edukasi tentang bahaya kabut asap," jelas Suharyanto.
Komentar Menko Dudung
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy atau yang akrab disapa Menko Dudung memberikan komentar terkait protes dari negara tetangga. Menko Dudung mengakui bahwa kabut asap akibat karhutla memang menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah Indonesia.
"Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kabut asak ini. Pemerintah Indonesia sedang berupaya maksimal untuk menangani masalah ini. Namun, kami juga perlu memahami bahwa karhutla ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga adanya praktik perkebunan yang tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak tertentu," ujar Menko Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/10).
Menko Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan praktik perkebunan yang merusak lingkungan terus berlangsung. "Kami akan menegakkan hukum dengan tegas bagi pelaku karhutla. Selain itu, kami juga akan mempercepat program penguatan tata kelola hutan dan lahan untuk mencegah kebakaran terjadi di masa depan," tambahnya.
Ia juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, untuk ikut serta dalam penanganan karhutla. "Kita harus bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Ini bukan tugas pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita bersama," pungkas Menko Dudung.
Tanggung Jawab Jangka Panjang
Ekspert lingkungan menyoroti bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dilakukan secara reaktif saat terjadi kebakaran, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dalam mengubah sistem perkebunan di Indonesia. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati mengatakan bahwa perubahan sistem perkebunan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal adalah kunci mengatasi masalah ini secara fundamental.
"Kita perlu membangun sistem perkebunan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan kebijakan yang konsisten dan tegas dari pemerintah, serta dukungan dari seluruh lini masyarakat," ujar Nur Hidayati.
Dengan semakin maraknya protes dari negara tetangga, tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menangani masalah karhutla semakin besar. Keterlambatan dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan di Indonesia, tetapi juga dapat merusak hubungan bilateral dengan negara tetangga. Oleh karena itu, penanganan karhutla menjadi prioritas utama yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Komentar (0)