Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Chief Executive Officer Google Sundar Pichai mengubah nama Samudra Atlantik. Permintaan itu disampaikan langsung kepada bos Google tersebut dan ditolak. Menurut laporan media Amerika Serikat, permintaan muncul dalam sebuah pertemuan yang melibatkan sejumlah eksekutif perusahaan teknologi. Pichai disebut menolak permintaan itu tanpa menjelaskan secara rinci alasan penolakannya di hadapan publik.
Permintaan Trump menjadi perhatian karena sebelumnya Google telah menyesuaikan penamaan Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika di layanan Google Maps bagi pengguna di Amerika Serikat. Penyesuaian itu dilakukan setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan perubahan nama sejumlah lokasi geografis. Namun, permintaan untuk mengubah nama Samudra Atlantik jauh lebih besar karena menyangkut nama samudra yang digunakan secara internasional dan telah menjadi standar kartografi selama berabad-abad.
Permintaan di Tengah Perubahan Nama Geografis
Trump pada 20 Januari 2025 menandatangani perintah eksekutif yang antara lain memerintahkan perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Perintah itu juga mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi Gunung McKinley. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan penamaan ulang yang dipromosikan Trump sebagai bentuk penegasan identitas nasional Amerika Serikat.
Setelah perintah eksekutif berlaku, Google menyatakan akan mengikuti nama resmi yang digunakan pemerintah Amerika Serikat dalam layanan peta. Karena itu, pengguna Google Maps di Amerika Serikat melihat nama Teluk Amerika, sementara pengguna di negara lain tetap melihat Teluk Meksiko. Kebijakan itu mengikuti praktik Google yang menyesuaikan label geografis berdasarkan sumber resmi pemerintah setempat.
Dalam konteks itulah permintaan soal Samudra Atlantik muncul. Trump disebut ingin agar Google melakukan penyesuaian serupa terhadap nama samudra yang membentang antara Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika tersebut. Namun, permintaan itu tidak mendapat persetujuan dari Pichai. Penolakan Google menjadi sinyal bahwa perusahaan teknologi tidak serta-merta mengikuti setiap permintaan politik yang berkaitan dengan penamaan wilayah.
Google Tetap Gunakan Nama Samudra Atlantik
Hingga saat ini, Google Maps tetap menampilkan nama Samudra Atlantik. Tidak ada pengumuman resmi dari Google bahwa perusahaan akan mengubah label samudra tersebut. Kebijakan Google untuk Teluk Amerika dinilai berbeda karena perubahan itu didasarkan pada keputusan resmi pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Nama Geografis Amerika Serikat. Adapun Samudra Atlantik tidak berada dalam yurisdiksi satu negara dan namanya digunakan secara luas dalam navigasi, ilmu kelautan, serta perjanjian internasional.
Para ahli kartografi menilai perubahan nama samudra tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu pemerintah. Nama samudra umumnya ditetapkan melalui konvensi internasional, praktik ilmiah, dan penggunaan historis yang panjang. Organisasi hidrografi internasional serta badan-badan ilmiah memiliki peran dalam standarisasi nama geografis. Karena itu, permintaan Trump kepada Google dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan secara global.
Google dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan dari berbagai pemerintah terkait label peta. Perusahaan berulang kali menyatakan bahwa Google Maps mengikuti nama resmi yang digunakan di wilayah tertentu. Pendekatan itu memungkinkan Google menampilkan label berbeda antarnegara, tetapi juga membuat perusahaan berada di tengah sengketa politik dan diplomasi.
Penolakan dan Reaksi Publik
Penolakan Pichai terhadap permintaan Trump langsung menjadi perbincangan di media sosial dan kalangan politik Amerika Serikat. Sebagian pendukung Trump menilai permintaan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas nasional. Sebagian pengamat lain menilai permintaan tersebut sebagai langkah yang tidak lazim karena nama samudra tidak berkaitan langsung dengan kebijakan domestik Amerika Serikat.
Kritikus juga menyoroti risiko tekanan politik terhadap perusahaan teknologi. Mereka menilai permintaan kepada Google menunjukkan bagaimana pemerintah dapat mendorong perusahaan swasta untuk mengubah informasi publik. Di sisi lain, pendukung Trump berargumen bahwa presiden memiliki hak untuk mempromosikan penamaan yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasional, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan.
Pemerintah Meksiko sebelumnya menempuh jalur hukum terkait perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika di Google Maps. Meksiko berargumen bahwa perubahan itu tidak menghapus fakta historis dan geografis bahwa perairan tersebut telah lama dikenal sebagai Teluk Meksiko. Kasus itu menunjukkan bahwa penamaan geografis dapat menjadi isu diplomatik yang melibatkan lebih dari satu negara.
Dampak bagi Google dan Politik Penamaan
Bagi Google, penolakan terhadap permintaan Trump dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia informasi yang berpegang pada standar internal. Namun, langkah itu juga berpotensi memicu ketegangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Google selama ini berusaha menjaga netralitas dalam menampilkan informasi geografis, tetapi tekanan politik membuat posisi tersebut semakin sulit dipertahankan.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa politik penamaan tidak berhenti pada
Komentar (0)