Padang — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut untuk memperkuat ketangguhan daerah. Dorongan itu disampaikan dalam rangka membangun daerah yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat alamiah maupunNon-alamiah, termasuk dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
Ketangguhan Daerah sebagai Fondasi Pembangunan
Menurut Bima Arya, ketangguhan daerah bukan sekadar kemampuan merespons bencana, melainkan juga kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta merawat kohesi sosial di tengah masyarakat. Ia menilai Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat, mulai dari nilai adat dan budaya hingga semangat gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
"Ketangguhan daerah itu fondasi. Kalau daerah tangguh, pembangunan akan berjalan lebih stabil, investasi masuk lebih percaya, dan masyarakat lebih sejahtera," kata Bima Arya dalam keterangannya di Padang.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat empat pilar utama ketangguhan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, kesiapsiagaan menghadapi bencana, ketahanan fiskal daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Empat Pilar yang Perlu Diperkuat
Pilar pertama adalah tata kelola pemerintahan. Bima Arya menyoroti pentingnya transparansi anggaran, percepatan perizinan, serta penguatan pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Menurutnya, pemerintah daerah yang bersih akan lebih mudah membangun kepercayaan publik dan menarik investasi.
Pilar kedua adalah kesiapsiagaan bencana. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah rawan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Karena itu, Bima Arya menekankan pentingnya pembaruan data risiko bencana, simulasi evakuasi berkala, serta penguatan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan organisasi masyarakat.
"Jangan tunggu bencana datang baru bergerak. Mitigasi harus jadi budaya. Sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan perlu tahu apa yang harus dilakukan saat darurat," ujarnya.
Pilar ketiga adalah ketahanan fiskal. Bima Arya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diperkuat melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kemitraan dengan sektor swasta.
Pilar keempat adalah partisipasi masyarakat. Ia menilai warga perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang lebih inklusif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menampung aspirasi.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Tantangan Ke Depan
Bima Arya juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra riset dan inovasi bagi pemerintah daerah.
"Kolaborasi itu kunci. Tidak ada satu daerah pun yang bisa maju sendiri. Butuh sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, akademisi, dan masyarakat," tuturnya.
Dalam konteks tantangan ke depan, ia mengingatkan soal perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi, urbanisasi yang tidak terkendali, serta transformasi digital yang menuntut aparatur sipil negara (ASN) mampu beradaptasi. Menurutnya, ketangguhan daerah harus dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya saat menjelang pemilihan kepala daerah atau momen tertentu.
Ia berharap Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal penguatan ketangguhan daerah. Beberapa langkah yang bisa segera dilakukan antara lain menyusun peta jalan ketangguhan daerah, mengintegrasikan indikator ketangguhan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendidikan.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik dorongan tersebut. Gubernur Sumatera Barat menyatakan komitmennya untuk menjadikan ketangguhan daerah sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, penguatan ketangguhan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Beberapa kepala daerah kabupaten dan kota juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana, terutama di kawasan pesisir dan daerah rawan gempa. Mereka berharap dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah pusat dapat terus mengalir.
Pengamat kebijakan publik menilai dorongan Wamendagri tersebut relevan dengan kondisi Sumatera Barat. Menurutnya, ketangguhan daerah tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan menghadapi risiko, termasuk mengukur kemampuan fiskal dan kualitas pelayanan publik.
Dengan penguatan yang berkelanjutan, Sumatera Barat diharapkan mampu menghadapi berbagai guncangan, baik yang berasal dari alam maupun dari dinamika sosial-ekonomi, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dorongan Wamendagri menjadi pengingat bahwa ketangguhan daerah adalah investasi jangka panjang bagi masa depan.
Komentar (0)