Warga RI Sudah Tak Percaya dengan Media Sosial, Sebut Rusak Negara

Survei: Kepercayaan Warga terhadap Media Sosial Merosot, Dianggap Berdampak Buruk bagi Negara

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media sosial berada pada titik terendah. Sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar warga menilai platform media sosial tidak lagi layak dipercaya sebagai sumber informasi, bahkan dianggap membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Temuan tersebut menjadi sinyal serius bagi ekosistem digital nasional. Media sosial yang semula dipromosikan sebagai ruang terbuka untuk berbagi gagasan dan mempererat hubungan sosial, kini justru dipandang sebagai sumber masalah: penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, hingga gangguan kesehatan mental.

Penurunan Kepercayaan yang Sistematis

Survei tersebut merekam pola yang konsisten. Responden yang mengaku masih mempercayai informasi dari media sosial jumlahnya terus menyusut dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sebaliknya, jumlah warga yang menyatakan tidak percaya sama sekali atau sangat tidak percaya mengalami kenaikan.

Penurunan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai peristiwa yang terjadi bertahun-tahun: banjir informasi palsu menjelang dan sesudah pemilu, narasi provokatif yang memecah masyarakat, serta algoritma platform yang dinilai lebih mengutamakan keterlibatan pengguna ketimbang akurasi informasi.

Banyak responden mengaku pernah menjadi korban atau saksi penyebaran kabar bohong di media sosial. Pengalaman itu menumbuhkan sikap skeptis yang mendalam. Ketika informasi palsu berulang kali muncul dan sulit dibedakan dari fakta, warga akhirnya memilih menarik kepercayaan secara menyeluruh.

Dianggap Merusak Tatanan Negara

Yang menarik, ketidakpercayaan ini tidak berhenti pada persoalan informasi. Sebagian besar responden menilai media sosial turut merusak tatanan negara. Mereka mengaitkan platform digital dengan meningkatnya perpecahan sosial, melemahnya dialog publik yang sehat, dan menguatnya politik identitas.

Media sosial dinilai mempercepat penyebaran narasi yang memecah belah. Isu suku, agama, ras, dan antargolongan kerap diangkat dan diperbesar untuk kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus, konten semacam itu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi atau koreksi.

Selain itu, responden menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini yang sempit. Algoritma yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna membuat setiap orang hidup dalam gelembung informasinya sendiri. Akibatnya, ruang perdebatan yang sehat menyusut, dan masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang saling mencurigai.

Dampak pada Partisipasi Publik dan Demokrasi

Efek lanjutan dari fenomena ini mulai terasa pada kualitas demokrasi. Sejumlah pengamat menilai ketidakpercayaan terhadap media sosial dapat menurunkan partisipasi publik dalam diskusi kebijakan. Warga yang merasa ruang digital penuh dengan manipulasi cenderung menarik diri, sehingga suara publik yang seharusnya tersalurkan justru melemah.

Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa sikap apatis ini membuka celah bagi penyebaran disinformasi yang lebih masif. Ketika warga berhenti memercayai apa pun, mereka menjadi lebih rentan terhadap narasi yang tampak meyakinkan sekalipun tidak berdasar.

Pemerintah dan penyelenggara platform digital dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ini. Berbagai upaya literasi digital, penandaan konten palsu, hingga pembatasan akun bermasalah dianggap belum menyentuh akar masalah. Regulasi yang ada kerap dinilai lambat merespons dinamika di lapangan.

Media Arus Utama Kembali Dilirik

Menariknya, di tengah merosotnya kepercayaan terhadap media sosial, sejumlah responden menyatakan kembali mencari informasi dari media arus utama. Media yang memiliki proses verifikasi dan kode etik jurnalistik dinilai lebih dapat diandalkan, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari kritik.

Namun, para pengamat mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu kanal. Diperlukan ekosistem informasi yang sehat, di mana media sosial, media konvensional, pemerintah, dan masyarakat sipil bekerja sama membangun budaya bermedia yang kritis dan bertanggung jawab.

Peringatan bagi Semua Pihak

Survei ini menjadi cermin sekaligus peringatan. Kepercayaan publik adalah fondasi kehidupan berbangsa. Ketika ruang informasi yang seharusnya memperkuat kohesi sosial justru dianggap merusak negara, ada yang salah dalam cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah media sosial bermanfaat atau berbahaya, melainkan bagaimana semua pihak dapat mengelola dampaknya secara bijak. Tanpa langkah nyata dan kolaboratif, jurang ketidakpercayaan yang terus melebar berpotensi menggerus kualitas demokrasi dan persatuan bangsa dalam jangka panjang.