Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa popularitas di ruang digital bukanlah tujuan utama seorang pemimpin daerah. Baginya, viral adalah bonus, sementara substansi kepemimpinan terletak pada kemauan untuk hadir di tengah persoalan warga dan bersedia mengerjakan hal-hal yang merepotkan.
Pernyataan itu disampaikan Anwar dalam wawancara khusus yang membahas gaya kepemimpinannya sejak dilantik. Ia menilai sorotan publik terhadap sejumlah kegiatannya di lapangan merupakan efek samping dari cara kerja yang ia pilih, bukan strategi komunikasi yang direncanakan secara khusus.
“Viral itu bonus. Yang utama adalah apakah kehadiran kita menyelesaikan masalah atau tidak. Kalau hanya ingin ramai di media sosial, banyak cara yang lebih mudah. Tapi memimpin itu soal mau repot,” ujarnya.
Kepemimpinan yang Bersedia Turun ke Lapangan
Anwar Hafid menekankan pentingnya pemimpin daerah memahami kondisi riil di tingkat bawah. Menurutnya, banyak persoalan yang tidak terlihat dalam laporan resmi justru muncul saat ia berbicara langsung dengan warga, pedagang pasar, petani, hingga pelaku usaha kecil.
Ia mencontohkan sejumlah kunjungannya ke daerah terpencil yang membutuhkan waktu tempuh berjam-jam, termasuk melalui jalan rusak dan medan sulit. Kegiatan semacam itu, kata dia, bukan pencitraan, melainkan kewajiban untuk memastikan layanan publik benar-benar sampai.
“Kalau pemimpin hanya duduk di ruang ber-AC, dia tidak akan pernah tahu harga kebutuhan pokok di kampung, kondisi puskesmas, atau apakah bantuan sudah tepat sasaran. Saya memilih untuk melihat sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, kehadiran langsung di lapangan juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kinerja perangkat daerah. Ketika warga menyampaikan keluhan secara terbuka, kata Anwar, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi program dan menindaklanjuti temuan.
Kebijakan yang Berorientasi pada Warga
Dalam wawancara tersebut, Anwar memaparkan sejumlah prioritas pemerintahannya, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong hilirisasi di daerah agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar wilayah.
“Kita tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Selama ini kekayaan kita keluar, tapi lapangan kerja dan nilai tambahnya tidak tinggal di sini. Ini yang harus kita ubah secara bertahap,” tuturnya.
Anwar juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran dan penyederhanaan birokrasi. Menurutnya, program yang baik tidak akan berdampak jika pelaksanaannya lambat dan berbelit.
Ia mengaku telah meminta jajarannya untuk mempercepat proses perizinan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor itu dinilai paling cepat menyerap tenaga kerja dan paling rentan terhadap beban administratif.
Menghadapi Kritik dan Dinamika Politik
Sebagai kepala daerah yang cukup sering menjadi perbincangan publik, Anwar mengaku tidak menghindari kritik. Ia menilai masukan dari berbagai pihak, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, sebagai bahan koreksi sepanjang disampaikan dengan cara yang sehat.
“Kritik itu bagian dari demokrasi. Saya tidak anti kritik. Yang penting kritiknya berbasis fakta, bukan sekadar asumsi atau potongan informasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya komunikasi politik yang baik dengan legislatif. Menurutnya, meskipun berbeda latar belakang politik, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk kepentingan warga.
Anwar menegaskan komitmennya membangun hubungan kerja yang konstruktif, terutama dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan. Ia berharap tidak ada kepentingan politik jangka pendek yang mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Fokus pada Hasil, Bukan Pencitraan
Di akhir wawancara, Anwar menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan kepemimpinannya bukan seberapa sering namanya muncul di media sosial, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Silakan menilai dari hasil. Kalau jalan diperbaiki, layanan kesehatan membaik, anak-anak bisa sekolah, dan ekonomi bergerak, itu indikator yang sebenarnya,” katanya.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, ia memastikan pemerintah daerah akan terus bekerja dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Anwar, tantangan terbesar dalam memimpin daerah adalah mengubah pola pikir birokrasi agar lebih responsif. Ia menilai perubahan budaya kerja memerlukan waktu, tetapi harus dimulai dari komitmen pimpinan.
“Pemimpin harus memberi contoh. Kalau pemimpinnya mau repot, jajarannya akan ikut repot. Kalau pemimpinnya santai, semuanya akan santai,” ujarnya.
Dengan pendekatan itu, Anwar berharap pemerintahan yang dipimpinnya dapat meninggalkan warisan berupa tata kelola yang lebih baik dan kepercayaan publik yang lebih kuat. Ia memandang popularitas sebagai konsekuensi, bukan target, dan menempatkan pekerjaan nyata di lapangan sebagai prioritas utama.
Komentar (0)