Wiyagus Soroti Peran Forkopimda dalam Antisipasi Kebakaran Hutan Kaltim
Gubernur Kaltim Wiyagus mengungkapkan pentingnya peran Forkopimda dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu, Wiyagus menekankan bahwa sinergi antar lembaga pemerintahan merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya bencana yang sudah menjadi momok setiap musim kemarau.
Kalimantan Timur yang memiliki luasan hutan tropis yang luas rentan terhadap kebakaran, terutama pada musim kemarau yang berkepanjangan. Wiyagus menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pihak terkait.
Pelaksanaan Sertifikasi Kesiapsiagaan
Dalam rapat tersebut, Wiyagus memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk segera melaksanakan sertifikasi kesiapsiagaan dalam antisipasi kebakaran hutan. Sertifikasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dalam menghadapi potensi kebakaran hutan.
"Setiap daerah wajib memiliki Satgas yang siap dan terlatih. Sertifikasi ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi musim kebakaran," ujar Wiyagus.
Wiyagus juga menyoroti pentingnya penyediaan alat pemadam kebakaran yang memadai dan penyiagaan personel di pos-pos pengamanan di sekitar area-area rawan kebakaran. Alat-alat pemadam kebakaran seperti pompa air, selang, dan alat-alat pendukung lainnya harus selalu dalam kondisi siap pakai.
Peningkatan Koordinasi Antar Instansi
Salah satu poin utama yang disampaikan Wiyagus adalah pentingnya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait. Dalam hal ini, Forkopimda perlu menjadi wadah yang efektif untuk menyelaraskan kebijakan dan aksi dalam pencegahan kebakaran hutan.
"Tidak ada satupun instansi yang bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kebakaran hutan. Polri, TNI, Dishut, BPBD, dan instansi lainnya harus bekerja sama secara sinergis," jelas Wiyagus.
Ia menambahkan bahwa koordinasi ini juga harus melibatkan pihak swasta dan masyarakat setempat. Peran perusahaan-perusahaan yang memiliki area konsesi perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam penegakan aturan terkait larangan pembakaran lahan.
Peningkatan Sosialisasi dan Pengawasan
Selain koordinasi, Wiyagus juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pengawasan yang intensif. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan cara pencegahan yang tepat.
"Kami akan meningkatkan kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan. Kita juga akan mengaktifkan kembali sistem pengawasan gotong royong di masyarakat," ujarnya.
Pengawasan akan dilakukan di area-area rawan kebakaran, terutama di sekitar perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota. Tim gabungan akan diterjunkan untuk melakukan patroli rutin dan segera menindak tegas pelaku pembakaran lahan jika ditemukan.
Persiapan Dini untuk Musim Hujan
Meski fokusnya adalah pencegahan, Wiyagus juga meminta agar persiapan dilakukan untuk menghadapi musim hujan yang akan datang. Kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau seringkali meninggalkan dampak negatif seperti banjir dan longsor saat musim hujan tiba.
Ia juga menekankan pentingnya penyiapan infrastruktur drainase dan saluran irigasi untuk mengantisipasi banjir di daerah yang terdampak kebakaran hutan sebelumnya.
Komitmen Jangka Panjang
Wiyagus menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan bukanlah program yang bersifat musiman, melainkan memerlukan komitmen jangka panjang. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah akan membuat rencana aksi jangka panjang yang berkelanjutan.
Komentar (0)