Zulhas Dorong Pasar, Perkantoran, hingga Mal Lakukan Pemilahan Sampah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menginstruksikan para pejabat di bawahnya untuk mendorong implementasi pengelolaan sampah secara terintegrasi. instruksi ini diberikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para kepala badan, kementerian, dan instansi terkait, dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu (15/11), Airlangga menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. "Kita perlu membangun budaya daur ulang dan pengurangan sampah sejak dini," ujar Airlangga dalam sambutannya.
Strategi Implementasi di Berbagai Sektor
Kementerian Koordinator Perekonomian menargetkan implementasi program ini dalam tiga sektor utama: pasar tradisional, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Untuk pasar tradisional, pemerintah akan memfasilitasi pembangunan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai, serta memberikan edukasi kepada para pedagang dan pembeli.
"Pasar adalah sumber sampah organik terbesar setelah rumah tangga. Dengan memilah sampah di pasar, kita bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan menghasilkan kompos berkualitas," jelas Kepala Badan Penyelenggaraan Dana Perimbangan (BPDP) Kehutanan, yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Untuk sektor perkantoran, pemerintah akan mendorong implementasi kebijakan zero waste melalui penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di lingkungan kerja. Hal ini mencakup pengurangan penggunaan kertas, penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik, serta penyelenggaraan kegiatan daur ulang secara berkala.
Sementara itu, untuk pusat perbelanjaan, pemerintah akan mendorong pengelola mall untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah mini yang dapat mengolah sampah organik menjadi kompost atau energi. "Mall sebagai tempat berkumpulnya banyak orang memiliki potensi besar sebagai penghasil sampah. Dengan sistem pengolahan di tempat, kita bisa mengurangi beban transportasi sampah," tambah Airlangga.
Tantangan dan Solusi
Meski memiliki tujuan yang mulia, implementasi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu dan edukasi berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer sebagai agen perubahan.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan anggaran juga menjadi hambatan utama. "Kami akan memaksimalkan anggaran yang ada dan terus mencari mitra swasta serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini," ujar Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Pemerintah juga berencana memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berhasil mengimplementasikan program pengurangan dan pengelolaan sampah secara efektif. Insentif ini berbentuk pembebasan pajak atau pemberian subsidi bagi perusahaan yang menginvestasikan teknologi pengolahan sampah.
Target Jangka Pendek dan Panjang
Untuk jangka pendek, pemerintah menargetkan minimal 50 pasar tradisional, 100 gedung perkantoran, dan 50 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia telah menerapkan sistem pemilahan sampah pada akhir tahun 2024. Target ini akan dicapai melalui serangkaian sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target Indonesia bebas sampah plastik pada tahun 2040. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan membangun ekonomi lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah akan membentuk tim monitoring yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian LHK, Kementerian DPPKA, dan Bappenas. Tim ini akan melakukan evaluasi berkala dan melaporkan kemajuan program kepada Presiden.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi masalah sampah di Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulah dan pengelolaan lingkungan. "Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk generasi mendatang," pungkas Airlangga.
Komentar (0)