Sebanyak 70 ribu anak dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka tersebut menjadi perhatian serius di lingkungan parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah konkret, terutama dalam menjamin akses pengobatan bagi anak-anak yang terdampak.
Karhutla dan Beban Penyakit yang Menyusul
Karhutla yang berulang setiap tahun tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Asap yang membawa partikel halus dapat terhirup masuk ke saluran pernapasan, memicu iritasi, peradangan, hingga infeksi. Anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan dan daya tahan tubuh belum sekuat orang dewasa.
Paparan asap dalam waktu lama meningkatkan risiko gangguan pernapasan akut maupun kronis. Pada anak-anak, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas belajar, kualitas tidur, asupan gizi, hingga tumbuh kembang. Kasus ISPA yang menimpa puluhan ribu anak mencerminkan besarnya beban kesehatan yang ditanggung keluarga di wilayah terdampak.
Mengenali ISPA pada Anak
ISPA mencakup sejumlah gangguan pada saluran pernapasan, mulai dari batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, hingga sesak napas pada kasus yang lebih berat. Gejala ringan dapat memburuk bila terpapar asap secara terus-menerus. Orang tua diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan yang tidak kunjung membaik, terlebih bila disertai sesak atau demam tinggi.
Selain ISPA, paparan kabut asap juga berpotensi memperparah penyakit asma, memperbesar risiko infeksi paru, serta menimbulkan iritasi pada mata dan kulit. Kelompok lain yang perlu mendapat perhatian adalah bayi, ibu hamil, lanjut usia, dan warga dengan penyakit penyerta.
Permintaan Puan Maharani kepada Pemerintah
Puan Maharani meminta pemerintah memastikan seluruh anak yang mengalami ISPA memperoleh pengobatan yang layak. Menurutnya, negara harus hadir dalam penanganan dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk melalui fasilitas kesehatan terdekat, ketersediaan obat-obatan, dan tenaga medis yang memadai di daerah terdampak.
Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum perlu bekerja dalam satu kerangka penanganan yang utuh, mulai dari pemadaman, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, hingga layanan kesehatan bagi korban.
Dalam pandangan Puan, pengobatan bagi anak-anak terdampak sebaiknya tidak dibebani biaya yang memberatkan keluarga. Ia mendorong pemerintah daerah memastikan warga dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk melalui puskesmas, rumah sakit daerah, dan pemanfaatan program jaminan kesehatan. Selain itu, kebutuhan masker, udara bersih di ruang kelas, serta pemantauan kualitas udara dinilai perlu menjadi perhatian.
Perlindungan bagi Kelompok Rentan
Puan menekankan bahwa anak-anak bukan pihak yang berkontribusi pada karhutla, tetapi menanggung akibat paling besar. Karena itu, perlindungan terhadap mereka menjadi kewajiban negara. Langkah yang diminta mencakup penyediaan ruang belajar yang aman, penyesuaian aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, serta edukasi kepada keluarga mengenai cara mengurangi paparan asap.
Ia juga mendorong pengawasan terhadap kualitas udara di daerah yang berulang kali dilanda karhutla. Data pemantauan yang terbuka dinilai penting agar pemerintah daerah dapat mengambil keputusan cepat, misalnya meliburkan sekolah atau membatasi aktivitas luar ruang ketika tingkat pencemaran melampaui ambang aman.
Penanganan Jangka Panjang
Selain penanganan darurat, persoalan ini menuntut solusi berkelanjutan. Karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya penguatan pencegahan, mulai dari penataan lahan, pengelolaan gambut, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, hingga penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran. Tanpa perbaikan di sektor tersebut, kasus ISPA pada anak berpotensi kembali berulang setiap musim kemarau.
DPR RI, menurut Puan, akan mengawasi jalannya penanganan melalui fungsi pengawasan komisi terkait. Ia berharap pemerintah tidak hanya merespons saat bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem peringatan dini dan kesiapan layanan kesehatan di wilayah rawan karhutla.
Dengan puluhan ribu anak yang telah terpapar, penanganan kesehatan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Jaminan pengobatan, perlindungan kelompok rentan, dan pencegahan karhutla secara menyeluruh menjadi tiga hal yang saling terkait. Tanpa ketiganya berjalan bersama, dampak kesehatan akibat kabut asap akan terus berulang dan menimpa mereka yang paling tidak berdaya.
Komentar (0)