Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang menghapus kenaikan kelas secara otomatis bagi siswa. Dukungan itu disertai sorotan terhadap persoalan mendasar di jenjang sekolah dasar, yakni masih banyaknya murid yang belum lancar membaca ketika duduk di kelas tinggi. Bagi PDIP, kebijakan tersebut hanya akan bermakna jika persoalan literasi dasar itu ditangani lebih dulu secara serius.
Sikap partai berlambang banteng itu menempatkan isu kenaikan kelas bukan semata persoalan administrasi pendidikan, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap anak benar-benar menguasai kompetensi minimal sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. PDIP menilai praktik meloloskan siswa tanpa mempertimbangkan capaian belajar berpotensi menumpuk persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Kenaikan Kelas dan Mutu Pembelajaran
Dalam pandangan PDIP, kenaikan kelas seharusnya menjadi konsekuensi dari proses belajar yang tuntas, bukan rutinitas yang berjalan otomatis setiap akhir tahun ajaran. Jika seorang siswa naik kelas tanpa menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dasar, maka beban persoalan akan terus menumpuk hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Partai itu menilai kebijakan yang memberi ruang bagi penilaian lebih ketat terhadap capaian siswa sejalan dengan kebutuhan pembenahan mutu pembelajaran. Namun PDIP mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu tidak bisa dijalankan sebagai aturan normatif semata, tanpa dukungan kapasitas guru, instrumen asesmen yang memadai, serta program perbaikan bagi siswa yang tertinggal.
Sorotan pada Kemampuan Membaca Siswa SD
Persoalan yang paling disorot PDIP adalah masih ditemukannya siswa sekolah dasar yang belum lancar membaca. Kondisi itu dinilai menjadi indikator bahwa proses pembelajaran di kelas awal belum sepenuhnya berjalan efektif. Padahal, kemampuan membaca merupakan pintu masuk bagi penguasaan mata pelajaran lain.
Menurut PDIP, temuan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mengulang kelas atau menahan siswa. Diperlukan diagnosis yang jelas mengenai penyebabnya, mulai dari kualitas pengajaran di kelas awal, keterbatasan bahan bacaan, kondisi lingkungan belajar, hingga faktor sosial ekonomi keluarga. Tanpa penelusuran penyebab, kebijakan tidak naik kelas berisiko hanya memindahkan beban kepada siswa dan orang tua.
Partai itu juga menyoroti pentingnya deteksi dini. Asesmen pada tahap awal sekolah dasar dinilai perlu diperkuat agar guru dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan pendampingan khusus sejak dini, bukan setelah persoalan menumpuk di kelas empat atau kelas lima.
Syarat yang Diajukan PDIP
Dukungan PDIP terhadap kebijakan tersebut disertai sejumlah catatan. Pertama, pemerintah diminta memastikan ketersediaan program remedial yang terstruktur bagi siswa yang belum mencapai kompetensi minimal. Program itu harus berjalan dengan pendampingan yang jelas, bukan sekadar penugasan tambahan tanpa bimbingan.
Kedua, PDIP mendorong peningkatan kapasitas guru, khususnya guru kelas awal, dalam mengajarkan kemampuan membaca secara sistematis. Pelatihan dinilai perlu disertai pendampingan berkelanjutan dan penyesuaian beban kerja, agar guru memiliki ruang untuk menangani siswa yang tertinggal.
Ketiga, partai itu meminta pemerintah memperjelas mekanisme penilaian. Kriteria kenaikan kelas harus terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan tidak bergantung pada penilaian subjektif semata. Orang tua, menurut PDIP, perlu dilibatkan sejak awal agar memahami posisi anaknya dan ikut mendampingi proses perbaikan.
Kekhawatiran Stigmatisasi dan Putus Sekolah
Meski mendukung, PDIP mengingatkan risiko yang menyertai kebijakan tidak naik kelas secara otomatis. Penahanan siswa di kelas yang sama berpotensi menimbulkan stigma, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Pada kondisi tertentu, hal itu dapat menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan risiko putus sekolah.
Karena itu, PDIP menilai pendekatan yang dipilih sebaiknya menekankan perbaikan pembelajaran ketimbang hukuman. Siswa yang tertinggal membutuhkan intervensi yang tepat sasaran, termasuk pendampingan individual, penyesuaian metode pengajaran, dan dukungan psikososial. Sekolah juga diminta menyiapkan mekanisme agar siswa yang menjalani program perbaikan tetap merasa didukung, bukan tersisih.
Peran Pemerintah Daerah dan Anggaran
PDIP menyoroti pula peran pemerintah daerah dalam menyukseskan kebijakan ini. Ketersediaan guru, rasio guru terhadap siswa, sarana belajar, serta akses terhadap bahan bacaan dinilai menjadi faktor penentu. Di sejumlah daerah, keterbatasan tenaga pengajar dan infrastruktur masih menjadi kendala utama.
Partai itu mendorong agar kebijakan pendidikan disertai dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk pengadaan buku bacaan, pelatihan guru, dan program literasi di tingkat sekolah. Tanpa dukungan itu, PDIP menilai kebijakan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara sekolah di wilayah dengan sumber daya memadai dan sekolah di daerah tertinggal.
Harapan pada Evaluasi Berkala
PDIP berharap pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk melihat dampaknya terhadap capaian belajar siswa, angka mengulang kelas, serta angka putus sekolah. Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar penyesuaian kebijakan, bukan sekadar laporan administratif.
Bagi PDIP, tujuan akhir dari seluruh kebijakan pendidikan adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak dan benar-benar menguasai kemampuan dasar. Kenaikan kelas, dalam pandangan partai itu, seharusnya mencerminkan kemajuan belajar yang nyata, bukan sekadar perpindahan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya.
Komentar (0)