Rencana besar pemerintah untuk menggenjot produksi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan menghadapi jalan terjal. Sejumlah pengamat menilai ambisi tersebut berpotensi besar hanya menjadi wacana tanpa eksekusi nyata jika persoalan mendasar di sektor hulu tidak segera dibenahi. Salah satu sosok yang paling vokal menyoroti hal ini adalah pengamat energi yang selama ini konsisten mengkritisi kebijakan transisi energi nasional.
Dalam berbagai forum diskusi, ia menunjuk akar masalah yang jarang disentuh dalam dokumen perencanaan pemerintah, yakni lemahnya fondasi industri bahan baku. Bioetanol diproduksi dari tanaman bergula dan berpati seperti tebu, molases, jagung, dan singkong. Tanpa pasokan bahan baku yang stabil, murah, dan berkelanjutan, seluruh bangunan rencana besar itu disebutnya hanya akan berdiri di atas kertas.
Ketergantungan pada Impor dan Lahan yang Menyusut
Persoalan pertama yang diangkat adalah kapasitas produksi bahan baku domestik yang tidak pernah serius dipetakan. Selama bertahun-tahun, industri gula nasional bergelut dengan produktivitas lahan yang rendah, alih fungsi lahan tebu ke komoditas lain, serta usia tanaman yang tidak diremajakan. Kondisi serupa terjadi pada singkong dan jagung yang selama ini lebih banyak diserap industri pangan dan pakan.
Jika bioetanol dipaksakan menyerap bahan baku dalam jumlah besar, kata dia, akan muncul kompetisi tidak sehat antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan. Harga bahan baku berpotensi melonjak, biaya produksi membengkak, dan pada akhirnya bioetanol dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. Ia menilai pemerintah belum memiliki peta jalan yang jelas soal dari mana bahan baku akan dipasok dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.
Data historis menunjukkan produksi etanol nasional pernah mencapai titik tertinggi pada awal dekade 2010-an, namun kemudian merosot tajam karena pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Penyebabnya bukan semata teknologi, melainkan ekonomi bahan baku yang tidak kompetitif dibandingkan ekspor molases. Ketika harga molases di pasar internasional tinggi, produsen lebih memilih menjual bahan mentah ke luar negeri ketimbang mengolahnya menjadi etanol.
Infrastruktur dan Pasar yang Belum Siap
Akar masalah berikutnya adalah infrastruktur distribusi dan tiadanya pasar yang pasti. Bioetanol membutuhkan pencampuran dengan bensin pada rasio tertentu, dan itu menuntut fasilitas blending, tangki penyimpanan khusus, serta modifikasi mesin kendaraan. Hingga kini, jumlah stasiun pengisian bahan bakar yang menyediakan bensin campuran etanol masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Tanpa mandat pencampuran yang tegas dan konsisten, industri tidak akan berani menanam modal besar. Ketidakpastian regulasi membuat investor menahan diri. Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil mengembangkan bioetanol karena memiliki kebijakan wajib campur, insentif fiskal yang stabil, dan perlindungan pasar domestik dalam jangka panjang. Indonesia, menurutnya, masih jauh dari kerangka kebijakan semacam itu.
Selain itu, harga jual bioetanol belum mampu bersaing dengan bensin bersubsidi. Selama harga energi fosil di dalam negeri tidak mencerminkan biaya keekonomian yang sebenarnya, produk terbarukan akan selalu tampak lebih mahal di mata konsumen. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa keberanian politik untuk mereformasi kebijakan subsidi energi.
Teknologi dan Sumber Daya Manusia
Pada sisi teknologi, ia menyoroti rendahnya penguasaan proses produksi generasi kedua yang memanfaatkan limbah pertanian dan biomassa. Riset di dalam negeri masih terbatas pada skala laboratorium dan belum naik ke skala komersial. Ketiadaan pabrik percontohan yang beroperasi penuh membuat transfer teknologi berjalan lambat.
Sumber daya manusia juga menjadi persoalan. Jumlah ahli bioproses, teknisi fermentasi, dan analis mutu bahan bakar masih sedikit. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan, tetapi industri belum mampu menyerap dan melatih mereka karena ketidakpastian proyek. Akibatnya, ketika pabrik besar hendak dibangun, tenaga kerja terampil harus didatangkan dari luar negeri.
Reformasi Hulu sebagai Prasyarat
Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh di sektor hulu, rencana besar bioetanol akan berakhir sebagai proyek seremonial. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah audit kapasitas bahan baku nasional, termasuk pemetaan lahan, produktivitas, dan proyeksi kebutuhan pangan. Kedua, insentif yang konsisten bagi petani dan produsen bahan baku agar tidak tergoda menjual ke pasar ekspor ketika harga sedang tinggi.
Ketiga, pembangunan infrastruktur blending dan distribusi harus berjalan paralel dengan penumbuhan pasar. Keempat, investasi riset dan pengembangan wajib dilindungi dari fluktuasi politik anggaran. Tanpa komitmen jangka panjang, setiap pergantian pemerintahan berpotensi mengubah arah kebijakan dan menghentikan proyek di tengah jalan.
Kritik ini bukan berarti menolak bioetanol sebagai solusi. Justru sebaliknya, ia menilai bioetanol memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan menurunkan emisi karbon. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi energi tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Rencana besar tanpa eksekusi di sektor hulu hanya akan melahirkan janji-janji baru setiap tahun anggaran, tanpa satu tetes pun bahan bakar terbarukan yang mengalir ke tangki kendaraan masyarakat.
Komentar (0)