Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, membantah laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, data resmi yang dipublikasikan pemerintah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yang dialami warga di lapangan. Ia menilai laporan tersebut cenderung menampilkan situasi yang lebih baik dari kenyataan, sementara masyarakat terdampak masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kabut asap hingga keterbatasan akses kesehatan dan air bersih.
Data Resmi Dianggap Tidak Mewakili Kondisi Lapangan
Bambang Purwanto menyatakan bahwa laporan BNPB mengenai luas area terbakar, jumlah titik panas, dan penanganan darurat tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan. Ia menyoroti perbedaan antara angka yang disajikan dalam rapat resmi dengan pengakuan warga yang setiap hari terpapar asap. Menurut legislator tersebut, banyak lokasi yang tidak terpantau satelit atau tidak tercatat dalam sistem pelaporan karena keterbatasan petugas di wilayah terpencil.
Ia menambahkan bahwa sejumlah daerah yang seharusnya berstatus darurat justru tidak mendapatkan perhatian memadai. Akibatnya, bantuan logistik, masker, dan layanan kesehatan datang terlambat. Bambang menilai persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka, melainkan menyangkut keselamatan warga yang terus terpapar polusi udara dalam jangka panjang.
Penderitaan Warga di Wilayah Terdampak
Dalam kunjungannya ke sejumlah titik di Kalimantan, Bambang mengungkapkan bahwa warga mengalami gangguan pernapasan, iritasi mata, dan penyakit kulit akibat kabut asap yang berlangsung berhari-hari. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Sekolah diliburkan, aktivitas ekonomi terhenti, dan pendapatan petani serta pekerja harian menurun drastis.
Ia juga menyoroti krisis air bersih di beberapa desa. Sumur warga mengering dan kualitas air menurun karena endapan abu. Warga terpaksa membeli air atau menempuh jarak jauh untuk mendapatkan sumber air layak pakai. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan armada penyediaan air bersih dari pemerintah daerah.
Menurut Bambang, keluhan warga yang ia temui bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang menyebut penanganan karhutla berjalan efektif. Ia menilai pemerintah perlu membuka data secara transparan, termasuk jumlah korban terdampak, luas lahan yang terbakar, serta kebutuhan mendesak di setiap kabupaten.
Sorotan terhadap Kinerja Penanganan Karhutla
Legislator Demokrat itu mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Ia menilai upaya pemadaman masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
Bambang juga mempertanyakan efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang dialokasikan setiap tahun. Menurutnya, tanpa evaluasi menyeluruh, persoalan karhutla akan berulang pada musim kemarau berikutnya. Ia mendorong adanya audit terhadap penggunaan dana darurat dan bantuan sosial bagi warga terdampak.
Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang, termasuk sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan layanan kesehatan di puskesmas, serta program pemulihan ekonomi bagi petani dan pelaku usaha kecil yang terdampak.
Respons dan Tuntutan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari BNPB maupun kementerian terkait mengenai pernyataan Bambang Purwanto. Namun, pernyataan legislator tersebut menambah tekanan publik terhadap pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan yang berulang kali menjadi wilayah paling terdampak.
Bambang menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi kebijakan penanggulangan bencana. Ia berjanji membawa temuan lapangan tersebut ke rapat kerja dengan pemerintah, termasuk meminta klarifikasi atas data yang disampaikan BNPB. Menurutnya, transparansi data bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab negara terhadap warga yang menderita akibat bencana ekologis ini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi di daerah masing-masing agar pemerintah memiliki gambaran utuh. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis laporan formal, tetapi juga kenyataan yang dialami warga di lapangan.
Komentar (0)