Pemerintah Dorong Batu Bara Jadi Bahan Bakar Cair, Pengamat Ingatkan Risiko dan Biaya
Wacana mengolah batu bara menjadi bahan bakar cair kembali mencuat di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji pemanfaatan batu bara sebagai bahan baku bensin dan solar melalui teknologi pencairan atau liquefaction. Gagasan ini mencuat seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri yang masih bergantung pada impor.
Indonesia memang memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan cadangan batu bara nasional mencapai puluhan miliar ton dan tersebar terutama di Kalimantan serta Sumatra. Selama ini sebagian besar batu bara dijual mentah ke pasar ekspor, sementara konsumsi domestik sebagian besar digunakan untuk pembangkit listrik. Pemerintah menilai hilirisasi batu bara menjadi produk bernilai tambah tinggi, termasuk bahan bakar cair, dapat mengurangi ketergantungan impor BBM yang menelan devisa besar setiap tahun.
Namun, sejumlah pengamat energi mengingatkan bahwa rencana ini bukan tanpa tantangan. Guru besar sekaligus pakar energi menilai teknologi pencairan batu bara membutuhkan investasi awal yang sangat besar, konsumsi air dan energi tinggi, serta berpotensi menimbulkan emisi karbon dalam jumlah signifikan. Mereka menyarankan Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang aspek keekonomian, teknologi, dan lingkungan sebelum mengambil keputusan strategis.
Teknologi Bukan Hal Baru, tetapi Kerap Gagal Secara Ekonomi
Teknologi mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair sebenarnya bukan hal baru. Metode Fischer-Tropsch dan proses pencairan langsung telah lama dikembangkan di berbagai negara, termasuk Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol. Negara itu membangun industri bahan bakar sintetis dari batu bara karena keterbatasan akses minyak akibat sanksi politik pada era apartheid. Hingga kini, sebagian kebutuhan bahan bakar cair Afrika Selatan masih dipasok dari batu bara.
Meski terbukti secara teknis, banyak proyek serupa di negara lain gagal berlanjut karena biaya produksi jauh lebih mahal dibandingkan mengimpor BBM atau mengolah minyak mentah konvensional. Ketika harga minyak dunia berada pada level menengah ke bawah, produk bahan bakar cair dari batu bara sulit bersaing. Sebaliknya, ketika harga minyak melonjak tajam, ketertarikan terhadap teknologi ini kembali meningkat.
Catatan untuk Prabowo: Hitung Ulang Keekonomian dan Dampak Lingkungan
Dalam berbagai forum diskusi energi, para ahli merekomendasikan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo. Pertama, pemerintah diminta menyusun studi kelayakan yang transparan dan independen, mencakup perhitungan biaya produksi per liter, kebutuhan investasi, serta asumsi harga minyak jangka panjang. Tanpa perhitungan yang realistis, proyek berisiko membebani anggaran negara dan konsumen.
Kedua, aspek lingkungan perlu menjadi perhatian serius. Proses pencairan batu bara menghasilkan emisi karbon jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakar minyak konvensional. Jika Indonesia serius menurunkan emisi sesuai komitmen iklim, teknologi ini harus dilengkapi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage yang juga mahal dan belum sepenuhnya matang secara komersial.
Ketiga, pengamat menyarankan agar pemerintah tidak menjadikan batu bara cair sebagai solusi tunggal. Diversifikasi energi melalui pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi, serta akselerasi kendaraan listrik dinilai lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Batu bara cair bisa menjadi opsi transisi, tetapi bukan tujuan akhir.
Peluang Hilirisasi dan Kebutuhan Investasi
Di sisi lain, pendukung rencana ini menilai hilirisasi batu bara dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi impor BBM, serta mendorong transfer teknologi. Beberapa perusahaan energi nasional telah menandatangani kerja sama untuk mengkaji proyek percontohan batu bara cair. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal, termasuk kemungkinan keringanan pajak dan dukungan pembiayaan bagi investor yang berminat.
Yang penting, menurut para ahli, proyek semacam ini memerlukan komitmen jangka panjang dan kepastian regulasi. Investasi kilang pencairan batu bara bisa mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dan baru balik modal setelah belasan tahun beroperasi. Tanpa stabilitas kebijakan, investor berpotensi ragu menanamkan modalnya.
Langkah Berikutnya
Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai proyek batu bara menjadi bensin maupun solar. Wacana ini masih berada pada tahap kajian antar-kementerian. Diharapkan, hasil kajian tersebut mempertimbangkan seluruh aspek secara seimbang: ketahanan energi, keekonomian, lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas.
Bagi Indonesia, pilihan mengolah batu bara menjadi bahan bakar cair adalah keputusan besar yang akan berdampak puluhan tahun ke depan. Karena itu, masukan dari para ahli, transparansi data, serta dialog publik menjadi kunci agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi proyek mercusuar, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan generasi mendatang.
Komentar (0)