Jakarta – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah dalam upaya merampingkan badan usaha milik negara (BUMN). Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Rosan melaporkan perkembangan terkini terkait pengelolaan aset negara yang berada di bawah naungan Danantara. Ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi kata kunci utama dalam seluruh proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
Fokus pada Efisiensi dan Nilai Tambah
Rosan menjelaskan bahwa perampingan BUMN bukan semata-mata mengurangi jumlah perusahaan pelat merah, melainkan memastikan setiap entitas yang dipertahankan memiliki daya saing dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, banyak BUMN saat ini memiliki lini usaha yang tumpang tindih sehingga menimbulkan inefisiensi anggaran dan tata kelola.
"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu bagaimana kita bisa melakukan efisiensi, mengurangi tumpang tindih, dan memastikan BUMN-BUMN yang ada benar-benar fokus pada core business-nya," ujar Rosan.
Ia menyebutkan bahwa proses perampingan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan, serta dampak sosial terhadap tenaga kerja. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk menjaga hak-hak karyawan yang terdampak melalui skema pensiun dini, pelatihan ulang, maupun penempatan di unit usaha lain yang masih produktif.
Sinergi dengan Sovereign Wealth Fund
Dalam kapasitasnya sebagai kepala Danantara, Rosan juga menjelaskan bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut akan berperan sebagai holding investasi yang mengonsolidasikan aset-aset BUMN unggulan. Danantara akan bertindak layaknya sovereign wealth fund yang mengelola investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ia menuturkan bahwa sejumlah BUMN besar di sektor energi, perbankan, telekomunikasi, dan infrastruktur akan berada di bawah pengelolaan Danantara. Namun, ia belum merinci secara detail daftar perusahaan mana saja yang akan direstrukturisasi maupun yang berpotensi digabungkan.
"Kami sedang melakukan pemetaan menyeluruh. Setiap keputusan akan diambil berdasarkan kajian yang matang dan transparan. Tidak ada keputusan yang sifatnya mendadak," tegasnya.
Dampak terhadap Perekonomian Nasional
Pengamat ekonomi menilai langkah perampingan BUMN melalui Danantara berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan negara jika dijalankan dengan tata kelola yang baik. Selama ini, banyak BUMN yang beroperasi dengan beban birokrasi berat dan tekanan politik, sehingga sulit bersaing di pasar global.
Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar proses restrukturisasi tidak justru menciptakan monopoli baru atau mengurangi fungsi pelayanan publik yang selama ini menjadi tanggung jawab BUMN. Beberapa BUMN, terutama di sektor transportasi, listrik, dan air bersih, memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Rosan memastikan bahwa Danantara tidak akan mengabaikan aspek pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dasar tetap akan menjalankan fungsi sosialnya, sementara unit-unit usaha komersial akan didorong untuk lebih profesional dan berorientasi pada laba.
Langkah Selanjutnya
Dalam waktu dekat, Danantara disebut akan mengumumkan susunan organisasi dan struktur pengelolaan aset secara lebih rinci. Rosan juga menyatakan bahwa pihaknya akan membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, akademisi, dan pelaku pasar modal, untuk memastikan proses transisi berjalan mulus.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Negara menekankan pentingnya BUMN sebagai motor penggerak ekonomi yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pertemuan antara Rosan dan Presiden di Istana Kepresidenan ini merupakan yang kedua kalinya dalam bulan ini. Sebelumnya, Rosan juga melaporkan perkembangan awal pembentukan Danantara yang kini berstatus sebagai badan hukum tersendiri dengan modal awal yang bersumber dari penyertaan saham BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan.
Dengan total aset yang ditaksir mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu lembaga pengelola investasi terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan kemampuan manajerial para pengelolanya dalam menjalankan mandat yang diberikan negara.
Masyarakat kini menanti detail rencana perampingan yang disebut-sebut akan mengubah lanskap BUMN Indonesia secara signifikan. Pemerintah berjanji akan mengedepankan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Komentar (0)