30, 2026
Politik

BGN Diminta Tegas, Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

<img src="https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2026/08/24/6a8be88c333e2-wakil-ketua-dpr-ri-sari-yuliati_gemini_665_374.jpg" align="left" hspace="7" width="100" />

Teguh Syahputra
Teguh Syahputra Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 1 dibaca

BGN Diminta Tegas, Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BGN) harus menindak tegas terkait dana yang dikelola untuk penanganan keracunan makanan berbahaya (MBG) yang melanda 352 siswa di beberapa sekolah. Sari menilai dana tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan publik.

Dalam keterangannya, Sari mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana penanganan kasus keracunan MBG yang terjadi pada tahun lalu. "Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikelola untuk penanganan kasus ini tepat sasaran dan tidak ada kecurangan," ujar Sari.

Kasus Keracunan yang Melibatkan 352 Siswa

Kasus keracunan MBG yang melibatkan 352 siswa ini terjadi pada bulan September 2022 di beberapa sekolah di wilayah Indonesia Timur. Korban mengalami gejala mual, muntah, diare, dan pusing setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh pihak sekolah.

Penyebab keracunan diduga berasal dari makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, termasuk boraks dan formalin. Investigasi awal menunjukkan bahwa penyedia makanan untuk sekolah tidak memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Setelah insiden ini, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk penanganan medis korban, investigasi penyebab, serta pemantauan kesehatan jangka panjang bagi para siswa yang terkena dampak.

Permintaan Evaluasi Menyeluruh

Sari Yuliati menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengelolaan dana penanganan kasus ini. Ia menyoroti beberapa aspek yang perlu diperiksa, mulai dari mekanisme penyalaran dana, pelaksanaan program, hingga pelaporan keuangan.

"Kita tidak bisa berhenti pada penanganan medis semata. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana rakyat ini," tambahnya.

Menurut Sari, BGN seharusnya melakukan audit mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap adanya potensi penyimpangan. Ia juga meminta agar hasil audit tersebut dibuka secara publik agar transparansi terwujud.

Reaksi Pemerintah dan Langkah Selanjutnya

Dalam tanggapan atas permintaan Sari, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan telah membentuk tim khusus untuk memantau penggunaan dana penanganan kasus keracunan MBG.

Sementara itu, Kepala BGN, Muhammad Najih, mengakui bahwa pihaknya menerima laporan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. "Kami akan melakukan audit secara independen untuk menindaklanjuti informasi yang diterima," ujarnya.

Upaya Pencegahan Keracunan Makanan

Selain menuntut pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola, Sari Yuliati juga mendorong pemerintah untuk melakukan pencegahan lebih lanjut terhadap kasus serupa di masa depan. Ia menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap penyedia makanan untuk sekolah.

Untuk mendukung upaya pencegahan, pemerintah diimbau untuk memperbanyak edukasi terkapat pentingnya keamanan pangan kepada para penyedia makanan, guru, dan siswa. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus di setiap daerah yang bertanggung jawab atas monitoring keamanan pangan di sekolah-sekolah.

Korban Masih Membutuhkan Perhatian

Sementara itu, para korban keracunan MBG masih membutuhkan perhatian dan penanganan medis yang intensif. Beberapa siswa dilaporkan masih mengalami dampak jangka panjang setelah mengonsumsi makanan berbahaya tersebut.

Untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang memadai, pemerintah diminta untuk mengalokasikan dana khusus untuk pembiayaan pengobatan jangka panjang bagi para siswa yang terkena dampak keracunan tersebut.

Kesimpulan

Kasus keracunan MBG yang melibatkan 352 siswa menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan pangan di sekolah. Selain menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana, pemerintah juga perlu melakukan reformasi sistematis dalam pencegahan kasus serupa di masa depan.

Dengan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh BGN dan langkah-langkah pencegahan yang konkret, diharapkan insiden serupa tidak akan terulang kembali dan hak siswa untuk mendapatkan makanan sehat dan aman dapat terjamin.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Teguh Syahputra

Penulis lepas yang menulis tentang startup, teknologi, dan ekosistem digital Indonesia.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter