Kawasan Blok M di Jakarta Selatan terus menegaskan posisinya sebagai salah satu simpul transportasi sekaligus pusat aktivitas warga ibu kota. Meningkatnya popularitas kawasan itu mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang perluasan layanan Transjakarta hingga Bandung, Jawa Barat. Wacana tersebut disampaikan sebagai respons atas tingginya mobilitas warga yang melintas antara Jakarta dan Bandung, terutama melalui kawasan Blok M yang kini menjadi salah satu titik pertemuan berbagai moda transportasi.
Blok M sebagai Simpul Transportasi dan Destinasi
Blok M sejak lama dikenal sebagai terminal bus yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini bertransformasi menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi, tidak hanya untuk transit, tetapi juga untuk berbelanja, mencari kuliner, dan menghabiskan waktu luang. Revitalisasi trotoar, penataan kawasan, serta keberadaan Taman Martha Tiahahu membuat Blok M kian diminati berbagai kalangan, termasuk generasi muda.
Kedekatan Blok M dengan moda raya terpadu (MRT) membuat kawasan ini menjadi salah satu titik integrasi antarmoda paling strategis di Jakarta. Penumpang MRT dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, angkutan umum, maupun kendaraan daring. Kepadatan arus penumpang yang tinggi setiap hari kerja menunjukkan besarnya peran Blok M dalam pergerakan warga ibu kota dan sekitarnya.
Integrasi Antarmoda dan Daya Tarik Ekonomi
Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Blok M merasakan dampak positif dari meningkatnya kunjungan. Kawasan ini dinilai mampu menarik warga dari luar Jakarta Selatan karena aksesnya yang relatif mudah dan lengkap. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan munculnya gagasan memperluas jangkauan layanan angkutan umum berbasis jalan, termasuk kemungkinan menghubungkan Jakarta dengan Bandung.
Wacana Rute Transjakarta hingga Bandung
Pramono menilai peluang tersebut layak dibahas lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan besarnya jumlah perjalanan warga antara Jakarta dan Bandung setiap hari. Menurutnya, konektivitas antarkota menjadi salah satu isu yang perlu diantisipasi seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di kedua wilayah. Gagasan itu disebut masih sebatas wacana yang memerlukan kajian mendalam sebelum dapat direalisasikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap rencana perluasan trayek lintas daerah tidak dapat diputuskan secara sepihak. Diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta kementerian yang membidangi perhubungan. Aspek regulasi, perizinan trayek, keselamatan, dan kesiapan armada menjadi bagian yang harus diselesaikan lebih dahulu.
Kajian Kelayakan dan Koordinasi Antar Daerah
Dalam kerangka Jabodetabek, peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menjadi penting karena kewenangannya mencakup pengelolaan angkutan lintas kawasan. Rencana yang menjangkau Bandung berada di luar cakupan Jabodetabek sehingga membutuhkan dasar hukum dan kesepakatan baru. Kajian permintaan perjalanan, kapasitas jalan, serta waktu tempuh dinilai menjadi faktor penentu kelayakan rute tersebut.
Selain itu, layanan Transjakarta selama ini beroperasi dengan skema subsidi pemerintah daerah untuk penumpang di dalam wilayah Jakarta. Perluasan hingga ke luar provinsi berpotensi mengubah struktur pembiayaan dan skema tarif. Sejumlah pihak mengingatkan agar rencana tersebut tidak mengganggu keseimbangan anggaran layanan publik yang sudah berjalan.
Peluang dan Tantangan
Dari sisi peluang, koneksi Jakarta–Bandung dinilai memiliki potensi besar karena tingginya pergerakan pekerja, pelajar, dan wisatawan. Bandung merupakan salah satu tujuan perjalanan favorit warga Jakarta, khususnya pada akhir pekan. Keberadaan layanan bus yang terintegrasi dengan sistem tiket elektronik dan halte yang tertata disebut dapat memberi nilai tambah bagi pengguna.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Jarak Jakarta–Bandung yang menempuh waktu beberapa jam memerlukan armada dengan standar kenyamanan berbeda dibandingkan bus perkotaan. Kondisi lalu lintas di jalur utama, terutama pada masa libur panjang, menjadi pertimbangan tersendiri. Halte dan terminal pemberhentian di sepanjang rute juga harus disiapkan agar layanan tetap tertib dan terukur.
Respons Pengamat dan Operator
Pengamat transportasi menilai wacana ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan transportasi regional yang lebih luas, bukan sekadar penambahan trayek. Menurut mereka, layanan lintas kota sebaiknya dirancang sebagai penghubung antarsimpul, misalnya dari Blok M menuju terminal tertentu di Bandung, dengan jadwal yang jelas dan terintegrasi dengan angkutan lanjutan. Pendekatan itu dinilai lebih realistis dibandingkan melayani perjalanan dari pintu ke pintu.
Operator angkutan antarkota yang telah melayani rute Jakarta–Bandung juga berharap agar rencana tersebut dibahas secara terbuka. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak persaingan usaha serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih layanan yang merugikan semua pihak.
Menunggu Kepastian
Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pembukaan rute Transjakarta ke Bandung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mendahulukan kajian teknis dan koordinasi lintas wilayah sebelum mengambil langkah lebih jauh. Masyarakat pun diminta menunggu hasil pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Terlepas dari itu, popularitas Blok M menunjukkan bahwa kawasan berbasis transportasi publik dapat tumbuh menjadi pusat aktivitas yang hidup. Jika direncanakan dengan matang, perluasan konektivitas dari simpul-simpul seperti Blok M berpotensi memperkuat keterhubungan antarkota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
Komentar (0)