Cerita Menkum Supratman Saat Diminta Prabowo Pangkas Aturan Berbelit
Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengungkapkan pengalamannya saat mendapat permintaan dari Prabowo Subianto untuk menyederhanakan aturan berbelit-belit. Menurut Yasonna, Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sering kali menyampaikan kritik terhadap berbagai peraturan yang dianggap terlalu rumit dan menghambat birokrasi.
Dalam sebuah wawancara terkini, Yasonna menceritakan bagaimana Prabowo sering meminta agar aturan-aturan, terutama yang berkaitan dengan belanja pertahanan, disederhanakan. "Beliau sering berkata, 'Yasonna, ini terlalu berbelit. Saya tidak bisa membeli apa-apa karena aturannya terlalu panjang dan rumit,'" ujar Yasonna.
Yasonna menjelaskan bahwa Prabowo, dengan latar belakang militernya, menginginkan efisiensi dan kelancaran dalam proses pengadaan pertahanan. Namun, sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna harus menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi dengan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip good governance.
Tantangan Antara Efisiensi dan Kepatuhan Hukum
Menurut Yasonna, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan aturan yang efisien namun tetap memenuhi prinsip hukum. "Saya harus menjelaskan kepada beliau bahwa meskipun kita menginginkan efisiensi, kita tidak bisa mengabaikan aspek legalitas dan akuntabilitas," tuturnya.
Yasonna mengakui bahwa ada beberapa aturan yang memang terlalu rumit dan perlu disederhanakan. Namun, penyederhanaan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan aspek perlindungan hukum dan keadilan. "Kadang-kadang aturan yang rumit itu diciptakan untuk mencegah penyimpangan dan korupsi," jelasnya.
Kolaborasi untuk Reformasi Birokrasi
Yasonna mengungkapkan bahwa kolaborasi antara dirinya dan Prabowo dalam mengatasi masalah ini cukup intens. Mereka sering melakukan diskusi mendalam untuk menemukan titik temu antara kebutuhan operasional TNI dengan kerangka hukum yang berlaku.
"Kami sering bertemu, bahkan kadang sampai larut malam, untuk membahas bagaimana cara menyederhanakan aturan tanpa mengorbankan esensi hukum. Prabowo cukup terbuka dengan kritiknya, dan saya juga berusaha menjelaskan alasan di balik setiap aturan," kata Yasonna.
Dampak Positif dari Kolaborasi
Menurut Yasonna, kolaborasi ini menghasilkan beberapa perbaikan signifikan dalam proses pengadaan pertahanan. Beberapa aturan yang sebelumnya dianggap menghambat berhasil disederhanakan tanpa mengabaikan aspek legalitas.
"Ada beberapa peraturan yang berhasil kita sederhanakan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan TNI. Prosesnya menjadi lebih cepat, tetapi tetap dalam kerangka hukum yang jelas," ujarnya.
Yasonna juga menambahkan bahwa pengalaman ini mengajarnya pentingnya komunikasi antarmenteri, terutama antara menteri yang berasal dari latar belakang berbeda. "Kita harus bisa memahami perspektif satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama," katanya.
Pelajaran untuk Reformasi Birokrasi di Masa Depan
Melalui pengalaman bekerja sama dengan Prabowo, Yasonna menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi memerlukan pendekatan yang seimbang antara efisiensi dan kepatuhan hukum. Ia berpendapat bahwa penyederhanaan aturan tidak berarti menghilangkan semua aturan, melainkan membuat aturan yang lebih jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
"Reformasi birokrasi bukanlah soal mengurangi jumlah aturan, tapi bagaimana membuat aturan yang lebih efektif dan efisien. Kita perlu memastikan bahwa setiap aturan memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lain," jelas Yasonna.
Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam prosus penyusunan aturan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. "Dengan melibatkan berbagai pihak, kita bisa membuat aturan yang lebih komprehensif dan memenuhi kebutuhan semua pihak," tambahnya.
Secara keseluruhan, cerita Yasonna tentang kolaborasinya dengan Prabowo menunjukkan bahwa penyederhanaan aturan berbelit merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam antara kebutuhan operasional dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengalaman ini menjadi pelajar berharga bagi reformasi birokrasi di Indonesia.
Komentar (0)