Pemrakarsa Resolusi 98 Network Haris Rusly Moti membeberkan dokumen politik yang disusun jaringan aktivisnya menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut diberi judul "Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama" dan dibacakan langsung di hadapan sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Pembacaan dokumen itu menjadi penanda bagaimana kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan reformasi 1998 menempatkan posisi mereka terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Posisi Gerakan 98 terhadap Pemerintahan
Haris Rusly Moti menyatakan bahwa dokumen politik tersebut bukan bentuk pembelaan buta terhadap kekuasaan, melainkan upaya merumuskan sikap kolektif berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir. Menurutnya, jaringan yang ia pimpin sejak lama menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mengawal agenda reformasi, termasuk dalam hal transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, dan pemerataan pembangunan.
Ia menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan periode yang ditandai oleh upaya konsolidasi program dan penataan ulang prioritas belanja negara. Sejumlah kebijakan yang menonjol, seperti program makan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, penataan anggaran melalui efisiensi belanja, serta percepatan hilirisasi, disebut sebagai bagian dari janji yang kini memasuki tahap uji di lapangan. Haris menegaskan, dokumen yang dibacakannya disusun untuk mengukur sejauh mana janji-janji tersebut menyentuh kehidupan warga sehari-hari.
Dokumen itu sendiri merupakan penilaian dari kelompok masyarakat sipil dan tidak dimaksudkan sebagai evaluasi resmi pemerintah. Meski demikian, Haris berharap rumusan tersebut dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.
Tiga Pilar dalam Dokumen Politik
Satu Tekad
Pilar pertama dalam dokumen tersebut menyoroti pentingnya kesatuan arah di antara penyelenggara negara, aparatur, dan masyarakat. Haris menggambarkan "satu tekad" sebagai prasyarat agar program pembangunan tidak berhenti pada tahap seremoni. Ia menyebut konsistensi kebijakan lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci, terutama ketika sebuah program menyentuh banyak sektor sekaligus, seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam pandangannya, perbedaan pandangan politik di tingkat elite tidak semestinya berujung pada melemahnya pelayanan publik. Ia menekankan bahwa stabilitas politik hanya bermakna apabila diterjemahkan menjadi kepastian layanan bagi warga.
Tumbuh Merakyat
Pilar kedua menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah. Haris menyoroti bahwa angka pertumbuhan makro tidak otomatis mencerminkan kondisi rumah tangga warga. Karena itu, ia mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan kerja di daerah, serta perluasan akses pembiayaan yang terjangkau.
Ia juga menyebut pentingnya memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan. Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil harus disertai pendampingan agar penerima manfaat mampu naik kelas secara ekonomi.
Makmur Bersama
Pilar ketiga menekankan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan. Haris menilai pembangunan infrastruktur yang telah berjalan perlu diikuti oleh penguatan ekonomi lokal agar manfaatnya tidak berhenti pada konektivitas fisik. Ia menyebut kebutuhan akan distribusi energi, akses internet, dan layanan pendidikan yang merata sebagai bagian dari agenda kemakmuran bersama.
Dalam dokumen tersebut juga disinggung soal tata kelola sumber daya alam. Haris berpendapat pengelolaan sumber daya harus memberikan nilai tambah bagi daerah penghasil, bukan hanya bagi pusat pertumbuhan.
Sorotan dan Tantangan ke Depan
Selain memaparkan tiga pilar, dokumen politik itu memuat sejumlah sorotan terhadap persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Haris menyebut pemberantasan korupsi, perbaikan birokrasi, dan transparansi anggaran sebagai area yang menentukan kepercayaan publik. Ia menilai penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat legitimasi pemerintahan dalam menjalankan program-program besar.
Ia juga menyoroti pentingnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab semestinya diterima sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial, bukan dipandang sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan.
Haris menambahkan, jaringan yang ia pimpin akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menyatakan kesiapan untuk menyampaikan rekomendasi lanjutan apabila ditemukan persoalan yang merugikan masyarakat.
Konteks Politik Dua Tahun
Pembacaan dokumen politik ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah kalangan menilai dua tahun pertama merupakan fase peletakan dasar, sementara kalangan lain menuntut hasil yang lebih cepat terasa. Perdebatan mengenai efektivitas program, kapasitas fiskal, dan prioritas belanja menjadi bagian dari dinamika yang mewarnai periode tersebut.
Dalam konteks itu, dokumen "Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama" diposisikan sebagai kontribusi pemikiran dari kelompok masyarakat sipil. Haris menegaskan bahwa sikap kritis dan dukungan terhadap agenda perbaikan dapat berjalan bersamaan, sepanjang keduanya diarahkan pada kepentingan rakyat.
Ia menutup dengan harapan agar dua tahun berikutnya menjadi periode pembuktian, terutama dalam hal pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Komentar (0)