Dubes Yaman Tegaskan Konflik Bukan dengan Arab Saudi, Melainkan Houthi
Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia, Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh, menegaskan bahwa konflik bersenjata yang berlangsung di negaranya bukanlah perang antara Yaman dan Arab Saudi. Menurut dia, pemahaman yang menyamakan konflik Yaman dengan permusuhan terhadap Arab Saudi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Persoalan intinya, kata dia, adalah pertentangan antara pemerintah sah Yaman dan kelompok Houthi yang menguasai ibu kota Sanaa serta sejumlah wilayah strategis lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan di Jakarta dalam kaitannya dengan upaya meluruskan pandangan publik mengenai situasi di Yaman. Dubes Balfakeeh menjelaskan bahwa Arab Saudi berada di pihak pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, bukan sebagai pihak yang berperang melawan rakyat Yaman. Ia menilai narasi yang menyebut konflik sebagai perang Yaman melawan Arab Saudi telah menyesatkan dan berpotensi mempersulit upaya penyelesaian damai.
Akar Persoalan Sejak 2014
Konflik Yaman memasuki babak baru pada September 2014 ketika kelompok Houthi, yang berbasis di wilayah utara, merebut Sanaa dan mendepak pemerintah yang sah dari ibu kota. Pemerintah Yaman kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Aden. Situasi memburuk pada 2015 ketika koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi atas permintaan pemerintah Yaman yang sah, dengan tujuan memulihkan kendali atas wilayah yang dikuasai Houthi.
Sejak saat itu, garis pertempuran tidak hanya memisahkan pemerintah Yaman dan Houthi, tetapi juga melibatkan berbagai faksi lokal serta kekuatan regional yang memiliki kepentingan masing-masing. Pemerintah Yaman dan koalisi menuduh Iran memberikan dukungan militer dan senjata kepada Houthi. Teheran secara berulang membantah tuduhan tersebut. Houthi sendiri menyatakan bahwa pihaknya berjuang melawan intervensi asing, sementara pemerintah Yaman menegaskan bahwa legitimasi politik berada di tangan pemerintah yang diakui dunia internasional.
Peran Arab Saudi dan Koalisi
Dubes Balfakeeh menempatkan Arab Saudi sebagai negara yang mendukung pemulihan legitimasi pemerintah Yaman. Menurutnya, kehadiran koalisi tidak dapat dipisahkan dari permintaan resmi pemerintah Yaman pada 2015 untuk membantu mempertahankan stabilitas dan mengembalikan otoritas negara. Karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk memahami konteks historis tersebut secara utuh.
Ia juga menyoroti bahwa Houthi bukan hanya persoalan internal Yaman. Kelompok tersebut menguasai pelabuhan dan sejumlah infrastruktur vital, memungut pajak, serta menjalankan administrasi di wilayah kekuasaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi juga melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang mengganggu jalur perdagangan internasional dan memicu kekhawatiran banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia.
Krisis Kemanusiaan yang Berkepanjangan
Di sisi lain, konflik Yaman telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat berat. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari 4 juta orang terpaksa mengungsi, sementara sebagian besar penduduk bergantung pada bantuan pangan dan layanan kesehatan dasar. Kerusakan infrastruktur, gangguan pasokan air bersih, serta mewabahnya penyakit menular menjadi persoalan yang terus dihadapi warga sipil.
Dubes Balfakeeh menegaskan bahwa pemerintah Yaman tetap berkomitmen membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya lembaga-lembaga internasional yang bekerja di lapangan. Namun, ia mengakui bahwa pembatasan akses di sejumlah wilayah yang dikuasai Houthi menjadi kendala tersendiri dalam penyaluran bantuan.
Upaya Perdamaian dan Peran PBB
Penyelesaian konflik Yaman hingga kini masih menjadi agenda yang belum tuntas. PBB telah menengahi berbagai perundingan, termasuk Kesepakatan Stockholm pada 2018 yang mencakup pengaturan pelabuhan Hodeidah, serta gencatan senjata pada 2022 yang sempat menurunkan intensitas pertempuran meski tidak diperpanjang secara resmi. Utusan khusus PBB terus mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai.
Pemerintah Yaman, menurut Dubes Balfakeeh, mendukung solusi politik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan inisiatif Dewan Kerja Sama Teluk. Ia menegaskan bahwa perdamaian harus dibangun atas dasar pemulihan lembaga negara, penarikan senjata dari kelompok bersenjata non-negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif.
Hubungan Indonesia dan Yaman
Dalam konteks hubungan bilateral, Dubes Balfakeeh menilai Indonesia memiliki peran penting sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pengalaman dalam mendorong dialog antarbangsa. Indonesia secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Yaman serta menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga resmi.
Kedua negara juga memiliki ikatan historis yang panjang, antara lain melalui pertukaran pelajar dan hubungan antarmasyarakat. Dubes berharap kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan, dan kemanusiaan dapat terus ditingkatkan seiring membaiknya situasi keamanan di Yaman. Ia menegaskan bahwa pemerintah Yaman terbuka bagi dukungan diplomatik Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
Dengan penegasan tersebut, Dubes Balfakeeh berharap masyarakat Indonesia dapat memahami bahwa konflik Yaman adalah persoalan legitimasi negara yang dihadapi kelompok Houthi, bukan permusuhan terhadap Arab Saudi maupun negara-negara tetangga lainnya.
Komentar (0)