Eddy Soeparno Dorong Kepercayaan Investor untuk Kembangkan Blue Carbon
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pengembangan potensi blue carbon atau karbon biru di Indonesia membutuhkan kepercayaan investor sebagai prasyarat utama. Menurutnya, tanpa kepastian dan kepercayaan dari kalangan investor, potensi besar yang dimiliki Indonesia di sektor karbon biru tidak akan mampu dikonversi menjadi nilai ekonomi yang nyata bagi negara dan masyarakat.
Blue carbon merupakan karbon yang tersimpan dan terserap oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan ekosistem pesisir yang sangat besar. Eddy menilai kekayaan tersebut semestinya dapat menjadi instrumen penting dalam perdagangan karbon sekaligus sarana mencapai target pengurangan emisi nasional.
Kepastian Regulasi sebagai Fondasi Kepercayaan
Dalam berbagai kesempatan, Eddy menekankan bahwa kepercayaan investor tidak muncul dengan sendirinya. Diperlukan kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Menurutnya, investor memerlukan kepastian mengenai mekanisme perdagangan karbon, tata cara sertifikasi, hak atas kredit karbon, hingga skema bagi hasil antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha.
Ia menyoroti bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta sejumlah aturan turunannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tumpang tindih kewenangan antarlembaga, keterbatasan data, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti registry karbon nasional.
Menurut Eddy, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek blue carbon memiliki standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang diakui secara internasional. Standar tersebut penting agar kredit karbon yang dihasilkan memiliki kredibilitas di pasar global dan tidak menghadapi hambatan saat diperdagangkan ke negara-negara yang memiliki komitmen net zero emission.
Peran Komisi VII dan Dorongan terhadap Investasi Hijau
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi, Eddy menyatakan komitmennya untuk mendorong lahirnya kebijakan yang ramah investasi di sektor energi hijau, termasuk blue carbon. Ia menilai transisi energi dan ekonomi karbon merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi luar negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah pesisir.
Eddy juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat pesisir dalam setiap proyek blue carbon. Ia menilai keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh komunitas lokal, misalnya melalui skema pembayaran jasa lingkungan, program rehabilitasi mangrove berbasis komunitas, dan pemberdayaan ekonomi alternatif yang tidak merusak ekosistem.
Legislator tersebut mengingatkan bahwa mangrove dan padang lamun memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan jika dihitung per satuan luas. Karena itu, kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber pendapatan negara dari perdagangan karbon di masa depan. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan pesisir menjadi agenda yang tidak bisa ditawar.
Tantangan Pendanaan dan Skema Kemitraan
Dalam pandangan Eddy, salah satu kendala utama pengembangan blue carbon adalah keterbatasan pendanaan. Proyek-proyek konservasi dan restorasi pesisir umumnya membutuhkan biaya besar dengan masa pengembalian yang panjang. Skema kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga keuangan internasional, dan filantropi dinilai menjadi jalan tengah yang memungkinkan proyek berjalan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Ia mendorong munculnya instrumen pembiayaan inovatif, seperti obligasi hijau, dana iklim, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara maju yang memiliki target pengurangan emisi. Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai pemilik salah satu kawasan mangrove terluas di dunia untuk menarik dana internasional yang saat ini mencari proyek karbon berkualitas tinggi.
Namun, ia mengingatkan bahwa masuknya dana asing harus tetap menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kredit karbon tidak semata-mata menguntungkan pihak luar, melainkan juga memperkuat perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Harapan terhadap Pasar Karbon Global
Eddy berharap Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam pasar karbon global seiring meningkatnya permintaan dunia terhadap kredit karbon berkualitas. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan dengan mempercepat penyiapan proyek, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan membangun sistem tata kelola yang transparan.
Menurutnya, kepercayaan investor merupakan kunci yang menghubungkan potensi alam Indonesia dengan peluang ekonomi global. Tanpa kepercayaan itu, kekayaan blue carbon hanya akan menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata. Sebaliknya, dengan regulasi yang jelas dan tata kelola yang baik, blue carbon dapat menjadi salah satu pilar baru pembangunan ekonomi hijau Indonesia.
Eddy menutup dengan pesan bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat—menjadi syarat mutlak. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan blue carbon tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan memerlukan langkah bersama yang konsisten dan berkelanjutan.
Komentar (0)