Ekonom dan politikus Dradjad Wibowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pernyataan pertamanya setelah dilantik adalah penolakan terhadap gagasan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi jajaran kementerian yang dipimpinnya. Menurut Dradjad, kondisi ekonomi saat ini menuntut kecepatan gerak dan respons langsung, sehingga kerja jarak jauh tidak tepat diterapkan sebagai kebijakan umum.
Alasan Menolak WFA
Dradjad menilai WFA merupakan kebijakan yang lazim diterapkan pada masa pandemi ketika mobilitas dibatasi. Namun, situasi sekarang berbeda. Ia menyebut tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektor yang berlangsung cepat, termasuk rapat tatap muka untuk mengambil keputusan strategis.
Menurut dia, sektor perekonomian bergerak dinamis setiap hari. Perubahan harga komoditas, arus investasi, hingga tekanan nilai tukar membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti itu, koordinasi virtual dinilai kurang efektif, terutama ketika harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Dradjad juga menyoroti pentingnya kehadiran fisik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Ia menilai diskusi langsung memungkinkan pemimpin rapat menangkap persoalan secara utuh dan memangkas waktu birokrasi yang panjang.
Respons terhadap Kebijakan WFA Nasional
Penolakan Dradjad muncul di tengah wacana penerapan WFA yang digulirkan pemerintah sebagai upaya mengurangi kemacetan, menekan konsumsi energi, dan meningkatkan efisiensi. Kebijakan tersebut sempat dibahas sebagai opsi bagi aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu.
Dradjad tidak menampik bahwa WFA dapat memberikan manfaat pada sektor tertentu, misalnya pekerjaan administratif atau layanan digital. Namun, ia menegaskan kebijakan itu tidak cocok diterapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tugasnya bersinggungan langsung dengan pengambilan keputusan fiskal dan moneter.
Ia menekankan bahwa setiap kementerian memiliki karakter kerja berbeda. Penerapan kebijakan pengaturan kerja, menurut dia, sebaiknya diserahkan kepada masing-masing instansi dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional.
Fokus Kerja Kementerian
Sebagai wakil menteri, Dradjad menyatakan akan memprioritaskan percepatan program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa agenda yang disebutnya antara lain penguatan investasi, hilirisasi industri, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan energi. Menurut dia, lonjakan harga pada dua sektor tersebut dapat menekan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik.
Dradjad menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi itu dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menyebut sejumlah risiko eksternal yang perlu diantisipasi, seperti perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama, gejolak harga minyak dunia, dan perubahan arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Menurut dia, respons kebijakan harus disiapkan secara dini agar tidak berdampak besar pada perekonomian nasional.
Dorongan Reformasi Struktural
Dalam berbagai kesempatan, Dradjad dikenal sebagai ekonom yang mendorong reformasi struktural. Ia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui perbaikan iklim usaha, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai investasi di sektor padat karya perlu mendapat perhatian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan disebutnya memiliki potensi besar bila didukung kebijakan yang tepat.
Dradjad juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik untuk menekan biaya transaksi dan mempercepat perizinan usaha. Menurut dia, perbaikan tata kelola menjadi kunci menarik investasi jangka panjang.
Tantangan ke Depan
Sebagai wakil menteri koordinator, Dradjad menghadapi tugas berat menyelaraskan kebijakan lintas kementerian. Bidang perekonomian mencakup sektor keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, hingga energi. Setiap sektor memiliki kepentingan yang kerap harus disinkronkan.
Pengamat menilai penolakan WFA menunjukkan orientasi kerja yang menekankan kecepatan dan kehadiran fisik. Namun, kebijakan itu juga akan diuji sejauh mana mampu mendorong percepatan program di lapangan.
Dradjad sendiri menyatakan komitmennya untuk bekerja secara terbuka dan terukur. Ia menekankan pentingnya data dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan posisi barunya, publik akan menantikan langkah konkret yang dihasilkan dari koordinasi kementerian di bawah kepemimpinannya. Pernyataan tegas soal WFA menjadi sinyal awal bahwa ia menginginkan jajaran perekonomian bergerak cepat menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Komentar (0)