Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menilai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) belum memberikan keuntungan secara ekonomi. Karena itu, BAKN mendesak pemerintah mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan ruas tol terpanjang di Indonesia tersebut dari tangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Anggota BAKN DPR RI, Chusnunia Chalim, mengungkapkan bahwa penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek JTTS tidak berjalan sesuai harapan. Ia menilai beban utang yang ditanggung perseroan semakin membengkak sementara pendapatan dari tol belum mampu menutupi biaya operasional dan kewajiban finansial.
"Hasil temuan BAKN menunjukkan JTTS belum layak secara ekonomi. Negara perlu mengambil alih agar tidak terjadi gagal bayar yang membebani APBN," ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, skema penugasan yang diberikan kepada Hutama Karya sejak 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 justru menempatkan perusahaan pelat merah itu dalam posisi rentan. Penyertaan modal negara (PMN) yang digelontorkan setiap tahun tidak sebanding dengan arus kas yang dihasilkan ruas-ruas tol yang sudah beroperasi.
Beban Utang Hutama Karya Menggunung
BAKN mencatat total utang Hutama Karya hingga akhir 2023 mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar digunakan untuk membiayai konstruksi JTTS sepanjang lebih dari 2.800 kilometer yang membentang dari Lampung hingga Aceh. Namun, pendapatan tol dari sejumlah ruas yang telah beroperasi, seperti Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, dan Medan–Binjai, belum mampu menutup kewajiban tersebut.
Chusnunia menjelaskan bahwa tingkat pengembalian investasi JTTS sangat rendah. Volume lalu lintas di banyak ruas di luar Pulau Jawa jauh dari proyeksi awal. Akibatnya, pendapatan tol tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman, apalagi melunasi pokok utang.
"Ini bukan sekadar persoalan korporasi. Jika dibiarkan, risiko fiskal akan ditanggung rakyat melalui APBN. Negara harus hadir untuk menyelamatkan aset strategis ini," tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan bahwa pengambilalihan oleh negara memungkinkan restrukturisasi utang yang lebih komprehensif. Negara juga dapat menata ulang tarif tol agar lebih terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Sumatera.
Pemerintah Diminta Hitung Ulang Kelayakan Investasi
BAKN merekomendasikan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan finansial JTTS. Termasuk mengevaluasi perjanjian pengusahaan jalan tol yang dinilai terlalu memberatkan BUJT tanpa dukungan fiskal yang memadai.
Selain itu, BAKN meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun skema penyelamatan yang tidak menambah beban utang baru. Salah satu opsi yang dibahas adalah konversi utang menjadi penyertaan modal negara atau pengalihan aset ke Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian.
Pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia, Alvianto Wahyudi, menilai langkah pengambilalihan oleh negara bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun, ia mengingatkan perlunya kehati-hatian agar tidak menciptakan moral hazard bagi BUJT lain yang mengelola tol di luar Jawa.
"Pengambilalihan harus disertai perbaikan tata kelola. Jangan sampai negara menanggung beban, tetapi manfaat ekonominya tetap tidak optimal," kata Alvianto.
Sementara itu, Hutama Karya belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan BAKN tersebut. Manajemen perseroan sebelumnya menyatakan optimistis bahwa pertumbuhan lalu lintas di Sumatera akan meningkat seiring beroperasinya ruas-ruas baru dan pengembangan kawasan industri di sekitar tol.
Dampak bagi Perekonomian Sumatera
JTTS merupakan proyek strategis nasional yang digadang-gadang menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera. Tol ini diharapkan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang sebelumnya terisolasi.
Namun, realisasi manfaat tersebut masih jauh dari harapan. Beberapa ruas tol sepi kendaraan, terutama pada malam hari. Kondisi ini diperparah dengan belum terhubungnya sejumlah ruas dengan kawasan industri, pelabuhan, dan bandara.
BAKN menilai tanpa intervensi negara, JTTS berpotensi menjadi proyek mangkrak secara finansial. Padahal, kehadiran tol ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dan Sumatera.
"Negara tidak boleh hanya menyerahkan proyek sebesar ini kepada korporasi lalu lepas tangan. Tanggung jawab konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus diwujudkan," pungkas Chusnunia.
Komentar (0)