Jelang Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD), koalisi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan dan keadilan sosial mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan delegasi Indonesia. Tuntutan itu disampaikan sebagai respons terhadap krisis keanekaragaman hayati yang kian parah akibat alih fungsi lahan, deforestasi, ekspansi industri ekstraktif, serta perubahan iklim.
Latar Belakang Tuntutan
Koalisi menilai posisi Indonesia dalam perundingan global tidak hanya soal diplomasi, tetapi berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan di daerah-daerah yang menjadi titik panas kerusakan lingkungan. COP17 CBD dinilai sebagai momen krusial untuk memastikan komitmen negara-negara pihak tidak berhenti pada dokumen, melainkan diterjemahkan ke kebijakan nasional yang terukur.
Dalam sejumlah diskusi publik menjelang konferensi, koalisi menyoroti kesenjangan antara target global dan praktik di lapangan. Mereka menilai kebijakan konservasi sering mengabaikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, padahal kelompok ini merupakan penjaga utama ekosistem.
Tujuh Tuntutan Masyarakat Sipil
Pertama, koalisi menuntut pemerintah memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta komunitas lokal, termasuk hak atas wilayah kelola, hutan, dan sumber daya alam. Mereka meminta negara memastikan tidak ada penggusuran dan kriminalisasi dalam praktik konservasi.
Kedua, penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan secara nyata. Koalisi meminta moratorium izin baru pada sektor yang berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati, seperti perkebunan monokultur, pertambangan, dan pembukaan lahan skala besar. Mereka menilai deforestasi tetap menjadi penyebab utama hilangnya habitat dan spesies endemik.
Ketiga, tata kelola pembiayaan iklim dan keanekaragaman hayati yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Koalisi mendesak pembiayaan tidak menjadi alat komersialisasi alam yang justru meminggirkan masyarakat lokal, melainkan diarahkan pada pemulihan ekosistem dan pemberdayaan komunitas.
Keempat, perlindungan yang serius bagi pembela lingkungan dan hak asasi manusia. Koalisi mencatat ancaman, intimidasi, hingga kekerasan masih sering menimpa warga yang menolak proyek merusak. Mereka meminta negara hadir untuk melindungi, bukan membiarkan impunitas.
Kelima, partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan. Koalisi menilai kebijakan sering disusun tertutup dan melibatkan korporasi lebih besar ketimbang suara warga terdampak.
Keenam, integrasi kebijakan keanekaragaman hayati dengan aksi iklim dan pembangunan. Koalisi meminta pemerintah memastikan kebijakan iklim tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Pendekatan berbasis hak, kata mereka, harus menjadi fondasi.
Ketujuh, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang independen. Koalisi meminta target nasional disertai indikator yang dapat diverifikasi publik, termasuk data tutupan hutan, populasi spesies, serta kualitas ekosistem laut dan pesisir.
Harapan dan Peringatan
Koalisi menegaskan bahwa COP17 CBD bukan sekadar pertemuan diplomatik. Konferensi ini, kata mereka, menjadi ujian apakah negara benar-benar serius menghadapi krisis keanekaragaman hayati yang mengancam pangan, air, kesehatan, dan mata pencaharian jutaan orang.
Mereka memperingatkan risiko kebijakan yang bersifat simbolik tanpa perubahan struktural. Tanpa penegakan hukum, reformasi tata kelola lahan, dan perlindungan hak kelompok rentan, target global sulit dicapai. Koalisi menilai keberhasilan perundingan harus diukur dari dampak nyata di tingkat desa, hutan, dan laut, bukan dari banyaknya deklarasi.
Kelompok masyarakat sipil juga menyoroti peran perempuan dan generasi muda. Mereka menilai kebijakan keanekaragaman hayati sering mengabaikan pengetahuan lokal dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya. Partisipasi mereka, kata koalisi, perlu dijamin dalam setiap tahap kebijakan.
Koalisi mengajak pemerintah membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal sebelum dan sesudah COP17 CBD. Mereka menekankan tuntutan ini bukan oposisi terhadap negara, melainkan upaya bersama menyelamatkan kekayaan hayati Indonesia.
Hingga saat ini, koalisi menyatakan akan terus mengawal proses perundingan melalui advokasi, pemantauan kebijakan, dan kampanye publik. Mereka berharap delegasi Indonesia membawa mandat yang kuat untuk memperjuangkan keadilan ekologis, bukan hanya kepentingan ekonomi jangka pendek. Bagi koalisi, tujuh tuntutan itu adalah pijakan agar COP17 CBD menghasilkan komitmen yang berpihak pada kehidupan, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
Komentar (0)