Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan peran kehumasan di lingkungan pemerintahan sebagai jembatan antara kebijakan yang diambil pemerintah dan pemahaman masyarakat. Menurutnya, humas bukan sekadar corong informasi, melainkan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam berbagai forum koordinasi kehumasan, Wamendagri menekankan bahwa kebijakan sebaik apa pun akan sulit diterima jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, aparatur kehumasan dituntut mampu menerjemahkan bahasa kebijakan yang teknis menjadi pesan yang mudah dipahami publik, sekaligus menampung aspirasi warga sebagai bahan perbaikan kebijakan.
Humas sebagai Ujung Tombak Komunikasi Kebijakan
Bima Arya menyebut posisi humas pemerintah berada di titik temu antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Humas bertugas memastikan informasi mengenai program pembangunan, layanan publik, hingga regulasi baru tersampaikan secara akurat, cepat, dan mudah diakses. Di sisi lain, humas juga berperan menyampaikan masukan masyarakat kepada pemerintah agar kebijakan tidak berjalan di ruang hampa.
Menurutnya, peran tersebut semakin strategis karena kebijakan pemerintah pusat kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan warga di daerah. Sinergi antara humas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar pesan kebijakan tidak terputus di tengah jalan.
Wamendagri juga menyoroti pentingnya sikap responsif. Humas pemerintah dinilai harus hadir ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, termasuk saat muncul keraguan atau kesalahpahaman terhadap suatu kebijakan. Keterlambatan merespons, lanjutnya, berpotensi membuka ruang bagi informasi keliru yang lebih cepat menyebar.
Tantangan Disinformasi dan Literasi Digital
Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, Bima Arya menilai tantangan kehumasan pemerintah semakin kompleks. Arus informasi yang deras, termasuk hoaks dan disinformasi, menuntut humas pemerintah memiliki kecepatan sekaligus ketepatan dalam merespons. Klarifikasi yang lambat disebut dapat memperbesar kebingungan publik.
Karena itu, ia mendorong aparatur kehumasan memperkuat literasi digital, memahami karakter media sosial, serta memanfaatkan kanal komunikasi yang paling dekat dengan masyarakat. Penyampaian informasi melalui beragam platform dinilai perlu disertai verifikasi data agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan tafsir ganda.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Daerah
Penguatan peran humas, menurut Wamendagri, tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun narasi kebijakan yang utuh. Kolaborasi ini dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat konsisten dan tidak saling bertentangan.
Ia menambahkan, forum-forum koordinasi kehumasan dapat dimanfaatkan sebagai ruang berbagi praktik terbaik, termasuk dalam menangani isu-isu yang berpotensi menimbulkan gejolak di daerah. Dengan begitu, pengalaman satu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengelola komunikasi publik.
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Selain kolaborasi, Wamendagri menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan. Kompetensi menulis, berbicara di depan publik, mengelola media, hingga memahami data dan analisis opini publik dinilai menjadi bekal yang harus terus diasah.
Menurutnya, humas pemerintah perlu dibekali kemampuan menyusun narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyejukkan dan memperkuat kohesi sosial. Di tengah ruang publik yang kerap terpolarisasi, kemampuan meredam ketegangan melalui komunikasi dinilai sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan program.
Bima Arya juga menekankan bahwa penguatan kehumasan sejalan dengan upaya pemerintah membangun tata kelola yang lebih terbuka. Keterbukaan informasi, ujarnya, merupakan bagian dari pelayanan publik yang baik dan menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mendorong Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, penguatan peran humas diarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik. Wamendagri menilai kepercayaan tidak muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui komunikasi yang jujur, konsisten, dan berbasis data. Pemerintah, katanya, perlu tampil sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat memahami dan merasa terlibat dalam prosesnya. Di titik inilah peran humas sebagai penghubung kebijakan dan warga menjadi semakin relevan.
Dengan penguatan kapasitas, kolaborasi lintas lembaga, serta kesigapan menghadapi dinamika informasi, peran kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah diharapkan semakin optimal. Humas ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah sampai kepada masyarakat secara utuh, sekaligus memastikan suara masyarakat terdengar dalam proses pengambilan keputusan.
Komentar (0)