Kapolda DIY mengapresiasi aksi penyampaian pendapat yang dilakukan kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Menurutnya, unjuk rasa yang berlangsung tertib menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, sekaligus membuktikan bahwa ruang publik dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus mengganggu ketertiban umum.
Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda DIY dalam keterangan di Mapolda DIY. Ia menilai penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi, dan pelaksanaannya di Yogyakarta berjalan dengan cara yang santun, tertib, serta menghormati hak masyarakat lain yang sedang beraktivitas.
Aspirasi Disampaikan Secara Tertib
Menurut Kapolda, aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik di Kota Yogyakarta berjalan sesuai ketentuan. Massa aksi menyampaikan aspirasi dengan cara yang terukur, tidak melakukan tindakan anarkistis, dan bersedia berkomunikasi dengan petugas yang berjaga di lapangan. Kondisi itu dinilai sebagai cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Kapolda menyebut mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Kritik yang disampaikan dengan data dan argumentasi, menurutnya, merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan keamanan.
Ia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak membatasi hak menyampaikan pendapat. Yang diatur adalah tata caranya, agar hak satu kelompok tidak berbenturan dengan hak masyarakat lain. Pengaturan itu, lanjutnya, dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta aksi maupun warga di sekitar lokasi.
Polisi Utamakan Dialog dan Pendekatan Humanis
Dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat, jajaran Polda DIY menerapkan pendekatan humanis. Petugas lebih dahulu melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa untuk mengetahui rute dan tujuan aksi, kemudian menyiapkan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di titik-titik yang dilalui.
Kapolda menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel pada titik strategis, seperti simpang jalan, depan gedung pemerintahan, dan kawasan yang menjadi pusat keramaian. Penempatan personel itu bertujuan memastikan arus lalu lintas tetap berjalan dan massa aksi dapat menyampaikan aspirasi dengan aman.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah aksi tidak diukur dari besarnya massa, melainkan dari sejauh mana aspirasi dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti. Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait.
Minta Mahasiswa Menjaga Ketertiban dan Keselamatan
Meski mengapresiasi, Kapolda tetap meminta mahasiswa menjaga ketertiban selama aksi. Ia mengingatkan agar peserta aksi tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum untuk melakukan tindakan di luar tujuan penyampaian pendapat.
Ia juga meminta mahasiswa memperhatikan keselamatan diri, terutama saat berlangsung di jalan raya dan pada malam hari. Selain itu, peserta aksi diminta tidak merusak fasilitas umum, tidak melakukan tindakan yang merugikan pedagang kecil di sekitar lokasi, dan tidak menutup akses jalan dalam waktu yang terlalu lama.
Kapolda menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana, termasuk provokasi dan perusakan. Namun, ia memastikan bahwa tindakan tegas hanya dilakukan jika memang diperlukan, dan tetap mengedepankan langkah persuasif sebagai upaya utama.
Yogyakarta sebagai Ruang Demokrasi
Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan tradisi akademik yang kuat dan budaya dialog yang hidup. Kondisi itu, menurut Kapolda, menjadi modal penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat. Ia berharap tradisi tersebut terus dijaga, sehingga penyampaian pendapat di muka umum tetap menjadi sarana yang produktif, bukan sarana yang menimbulkan konflik.
Pengamat yang mengikuti perkembangan demokrasi lokal menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Selama berlangsung tertib, aksi seperti ini justru memperkaya ruang publik dan mendorong pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi warga.
Kepolisian, lanjut Kapolda, akan terus membuka ruang komunikasi dengan organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Pertemuan berkala dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menyelesaikan persoalan secara cepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pengaturan Lalu Lintas dan Pengamanan Terpadu
Untuk mendukung kelancaran aksi, Polda DIY berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi itu mencakup pengaturan rekayasa lalu lintas, penempatan petugas medis, serta penyiapan jalur alternatif jika terjadi penutupan jalan.
Kapolda menjelaskan, pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan tidak dimaksudkan untuk menghalangi massa aksi. Rekayasa dilakukan agar peserta aksi tetap dapat bergerak menuju lokasi penyampaian pendapat, sementara warga lain tetap bisa beraktivitas.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pengurus organisasi mahasiswa sebelum aksi berlangsung. Dengan begitu, jumlah peserta, rute, dan waktu aksi dapat diperkirakan, sehingga pengamanan dapat disiapkan secara proporsional.
Di akhir keterangannya, Kapolda DIY menegaskan bahwa apresiasi terhadap aksi mahasiswa merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Ia berharap kedewasaan berdemokrasi yang telah ditunjukkan terus dipertahankan, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola penyampaian pendapat di muka umum.
Komentar (0)