SIDOARJO — Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Heru Sutrisno, menerima penghargaan IJTI Awards 2026 kategori Kepala Daerah/Kepala Kepolisian Transparan dalam Pengelolaan Program SPPG. Penghargaan tersebut diberikan dalam malam penganugerahan yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Surabaya, Jumat malam, dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum IJTI Pusat bersama jajaran dewan juri.
Penghargaan ini menjadi perhatian publik karena latar belakangnya: program SPPG atau Sistem Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Terpadu yang dijalankan di lingkungan Polresta Sidoarjo dinilai sebagai salah satu contoh terbaik penerapan prinsip keterbukaan anggaran di tingkat satuan kerja kepolisian. Dewan juri menilai Kombes Pol. Heru Sutrisno berhasil membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, akuntabel, dan melibatkan pengawasan eksternal secara berkala.
Alasan Dewan Juri Menjatatuhkan Pilihan
Menurut keterangan dewan juri IJTI Awards 2026, penilaian tidak hanya melihat laporan keuangan yang rapi secara administratif, tetapi juga sejauh mana publik dapat mengakses informasi tersebut. Dalam proses seleksi, tim penilai melakukan verifikasi lapangan, mewawancarai sejumlah pihak, serta membandingkan praktik yang berjalan di Polresta Sidoarjo dengan satuan kerja lain di Jawa Timur.
Beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian antara lain publikasi laporan realisasi anggaran secara berkala melalui kanal resmi, keterlibatan media dan akademisi dalam forum pengawasan, adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang terdokumentasi, serta tidak ditemukannya temuan signifikan dari audit internal maupun eksternal selama periode penilaian.
Ketua IJTI menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi di institusi publik. Menurutnya, keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Respons Kapolresta Sidoarjo
Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Kombes Pol. Heru Sutrisno menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polresta Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan kepolisian merupakan keniscayaan di era keterbukaan informasi publik.
"Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola, terutama dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah membuka kanal pengaduan daring yang dapat diakses masyarakat kapan saja. Selain itu, Polresta Sidoarjo secara rutin menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta jurnalis sebagai mitra pengawasan.
Kapolresta menambahkan, sistem pengelolaan anggaran yang transparan juga berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan. Menurutnya, ketika alokasi anggaran diketahui publik, maka tuntutan terhadap akuntabilitas hasil kerja juga meningkat.
Kontekstualisasi Program SPPG
Program SPPG sendiri merupakan kerangka pengelolaan keuangan yang menekankan pada integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Di lingkungan Polresta Sidoarjo, sistem ini diterapkan untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar perencanaan yang jelas serta dapat diaudit secara berkala.
Beberapa langkah yang dijalankan antara lain digitalisasi pencatatan transaksi, pemisahan fungsi antara pelaksana dan pengawas internal, serta publikasi ringkasan laporan triwulanan yang dapat diakses melalui laman resmi satuan kerja. Langkah tersebut disebut sejalan dengan prinsip good governance yang diamanatkan dalam berbagai regulasi keterbukaan informasi publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga yang turut hadir dalam acara tersebut menilai langkah Polresta Sidoarjo patut menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Menurutnya, keterbukaan anggaran di institusi kepolisian sering kali menjadi titik rawan, sehingga inisiatif semacam ini perlu diapresiasi dan direplikasi.
Harapan ke Depan
IJTI Awards 2026 diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan kepala kepolisian dari berbagai wilayah di Indonesia. Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, termasuk transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, dan inovasi pelayanan. Penilaian dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari jurnalis senior, akademisi, serta praktisi tata kelola pemerintahan.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Polresta Sidoarjo diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan standar keterbukaan yang telah dibangun. Masyarakat pun didorong untuk terus aktif menggunakan kanal pengaduan dan forum publik yang tersedia sebagai sarana kontrol sosial.
Penghargaan serupa pada masa mendatang diharapkan tidak berhenti pada simbolis, melainkan menjadi pendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Transparansi pengelolaan anggaran di institusi publik merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara, terutama di sektor penegakan hukum yang selama ini menjadi sorotan.
Komentar (0)