Kejar Tuntas Sebelum Desember, Serapan Tambahan TKD Aceh Dipercepat
Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat serapan Tambahan Dana Alokasi Khusus (TKD) tahun 2023 guna memastikan seluruh anggaran terealisasi sebelum Desember mendatang. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Dr. Fachrul Razi, MSi, mengatakan percepatan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa anggaran yang terbukukan di akhir tahun.
"Kami menargetkan seluruh tambahan TKD ini terealisasi 100 persen sebelum Desember. Saat ini tingkat realisasinya sudah mencapai 73 persen dari total tambahan anggaran yang diterima," ujar Fachrul Razi dalam rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di Banda Aceh, Rabu (25/10/2023).
Target Realisasi Sebelum Akhir Tahun
Tambahan TKD yang diterima Aceh tahun ini sebesar Rp385 miliar. Anggaran ini disalurkan untuk berbagai sektor pembangunan yang menjadi prioritas di provinsi tersebut. Menurut Fachrul, sektor yang paling besar mendapat alokasi adalah pembangunan infrastruktur sebesar Rp210 miliar, diikuti oleh sektor pendidikan dengan Rp95 miliar, dan sektor kesehatan Rp80 miliar.
"Dari total tambahan TKD tersebut, kita sudah menyerap sekitar Rp281 miliar. Target kami adalah pada akhir November semua anggaran ini terealisasi penuh sehingga tidak ada sisa yang harus dikembalikan ke pusat," jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus yang beranggotakan dari Bappeda, Inspektorat Provinsi, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Tim ini bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan setiap proyek yang dibiayai tambahan TKD.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Sebagian besar tambahan TKD digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi pilar utama peningkatan perekonomian di Aceh. Dari Rp210 miliar yang dialokasikan, sekitar 40 persen digunakan untuk perbaikan dan pembangunan jalan lintas provinsi.
"Kita fokus pada jalan-jalan kritis yang menjadi akses utama bagi masyarakat terutama di daerah perbukitan dan pesisir. Selain itu, juga ada peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Ir. Hasbi Abdullah, M.T.
Salah satu proyek prioritas adalah pembangungan jlintas Meureubo-Jeumpa di Kabupaten Aceh Barat yang menggunakan anggaran sebesar Rp45 miliar. Proyek ini diharapkan dapat memperlancar akses ekonomi masyarakat setempat.
Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi penerima anggaran signifikan dari tambahan TKD. Untuk pendidikan, sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dan pengadaan sarana prasarana di daerah terpencil.
"Kami menargetkan minimal 50 gedung sekolah baru se-Aceh dapat dibangun sebelum akhir tahun. Selain itu, juga ada program bantuan operasional sekolah untuk daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal)," ujar Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Tgk. Fakhri Abdullah, S.IP, M.Si.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk peningkatan sarana puskesmas dan pembangunan rumah sakit di beberapa kabupaten. "Kita fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Ada program penguatan puskesmas dan pembangunan posyandu di desa-desa," kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Zainal Abidin, M.Kes.
Monitoring dan Evaluasi Ketat
Untuk memastikan anggaran tepat sasaran, pemerintah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Setiap kabupaten/kota diminta melaporkan progres pelaksanaan setiap minggu.
"Kami menerapkan sistem e-planning untuk memudakan monitoring secara real-time. Selain itu, tim inspektorat juga melakukan audit lapangan secara berkala untuk memastikan kualitas dan kepatuan pelaksanaan," jelas Sekretaris Daerah Aceh, Tgk. Muhammad Nasir, S.IP, M.Si.
Dengan percepatan ini, diharapkan seluruh anggaran tambahan TKD dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh sebelum tahun berakhir. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggar guna percepatan pembangunan di provinsi ini.
Komentar (0)