Ketua DPD Usul Korps Konservasi Sipil untuk Rehabilitasi Bekas Karhutla
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan pembentukan korps konservasi sipil yang akan fokus pada rehabilitasi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Inisiatif ini diungkapkan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Menurutnya, korps ini akan menjadi solusi efektif untuk menangani dampak buruk kebakaran hutan yang terjadi secara rutin di Indonesia.
LaNyalla menjelaskan bahwa korps konservasi sipil ini akan terdiri dari relawan yang memiliki keahlian di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanian. Mereka akan diklat terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penanaman kembali pohon dan vegetasi lainnya di area yang terkena dampak karhutla. "Kita perlu kekuatan manusia yang terlatih dan memiliki dedikasi tinggi untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan," ujar LaNyalla.
Target Rehabilitasi dan Strategi Implementasi
Dalam usulannya, LaNyalla menargetkan minimal 50 hektar lahan bekas karhutla dapat direhabilitasi setiap tahun oleh korps ini. Strategi implementasinya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan lahan, penyiapan bibit berkualitas, penanaman, hingga pemeliharaan jangka panjang. "Rehabilitasi bukan sekadar menanam pohon, tetapi memastikan tumbuhan yang ditanam dapat bertahan dan tumbuh dengan baik," jelasnya.
Korps ini juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga swasta untuk memperoleh dukungan dana dan sumber daya. LaNyalla menambahkan bahwa pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, maupun dana CSR perusahaan yang beroperasi di sektor kehutanan.
Upaya Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Selain rehabilitasi, DPD juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan kebakaran hutan sejak dini. LaNyalla mengusulkan adanya program edukasi masyarakat terutama di daerah rawan karhutla tentang bahaya kebakaran hutan dan cara pencegahannya. "Pencegahan lebih murah dan efektif daripada mengatasi dampaknya. Kita harus membangun kesadaran kolektif untuk menjaga hutan," tegasnya.
Program pencegahan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, kelompok tani, dan pemuda di daerah perbatasan hutan. DPD berencana membentuk tim monitoring yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah daerah, dan praktisi lingkungan untuk mengawasi potensi kebakaran hutan.
Tanggapan Pihak Terkait
Usulan ini mendapat respons positif dari Komisi IV DPR RI yang menyatakan akan menindaklanjuti proposal tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi inisiatif DPD yang dianggap solutif dan responsif terhadap masalah lingkungan. "Kami akan menyiapkan draf peraturan yang mendukung pembentukan korps konservasi sipil ini," ujar Sufmi.
Di sisi lain, praktisi konservasi dari Indonesia Nature Foundation (INF), Dr. Bambang Hero Saharjo, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya pemilihan jenis tanaman yang tepat dalam program rehabilitasi. "Penanaman harus mempertimbangkan ekologis lokal. Jangan sampai kita menanam spesies asing yang berpotensi merusak ekosistem asli," pesan Bambang.
Tantangan yang Hadir
Meski dianggap solutif, implementasi korps konservasi sipil ini tidak akan menghadapi tantangan kecil. Pertama, masalembu sumber daya manusia terlatih yang memadai. Kedua, koordinasi antar pihak yang terlibat perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih. Ketiga, monitoring dan evaluasi jangka panjang perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program.
LaNyalla mengakui tantangan-tantangan ini namun tetap optimis bahwa dengan sinergi semua pihak, program ini dapat berhasil. "Ini adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Hutan yang sehat adalah kunci keberlanjutan ekonomi dan lingkungan kita," pungkasnya.
Komentar (0)