Mendagri Tito Akan Rapat Bareng Maruarar Bahas Perumahan di Papua Pegunungan

Mendagri Tito Karnavian dan Maruarar Sirait Bahas Penanganan Perumahan di Papua Pegunungan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membahas penanganan sektor perumahan di wilayah Papua Pegunungan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya hunian layak bagi masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi tantangan geografis berat.

Rencana rapat tersebut disampaikan Tito usai menghadiri sejumlah agenda pemerintahan di Jakarta. Menurutnya, persoalan perumahan di Papua Pegunungan memerlukan pendekatan lintas kementerian karena menyangkut koordinasi dengan pemerintah daerah, aspek tata ruang, hingga kesiapan anggaran. Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan berperan dalam memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, termasuk mempercepat proses perizinan serta penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Koordinasi Lintas Kementerian Jadi Kunci

Tito menjelaskan bahwa pembangunan rumah bagi warga di wilayah pegunungan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Diperlukan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia menyebut koordinasi ini penting agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam rapat mendatang, sejumlah isu teknis akan dibahas, antara lain ketersediaan lahan, kondisi medan yang sulit dijangkau kendaraan besar, serta biaya logistik yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan data jumlah rumah tidak layak huni sebagai dasar perencanaan intervensi.

Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan komitmen kementeriannya untuk memperluas program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah Indonesia timur. Menurutnya, pendekatan pembangunan perumahan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk penggunaan material yang tersedia di sekitar lokasi dan desain rumah yang sesuai dengan kondisi iklim serta budaya setempat.

Kondisi Perumahan di Papua Pegunungan

Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran yang menghadapi tantangan pembangunan cukup kompleks. Topografi berbukit, akses jalan yang terbatas, serta jarak antar distrik yang berjauh membuat distribusi material bangunan menjadi mahal dan memakan waktu. Sejumlah warga di wilayah ini masih tinggal di rumah dengan konstruksi sederhana yang belum memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Pemerintah pusat menilai pembangunan hunian layak di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu, program perumahan diarahkan agar terintegrasi dengan penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas umum lainnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan

Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pemerintah daerah memperbarui rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang perumahan. Tito menyebut kepala daerah perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan sehingga program yang berjalan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan baru, misalnya sengketa lahan adat.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial kepada masyarakat adat setempat. Pembangunan rumah harus melalui komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal agar diterima dan tidak bertentangan dengan hak ulayat. Pendekatan serupa dinilai menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di wilayah Papua lainnya.

Dukungan Anggaran dan Target Pembangunan

Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran melalui kementerian terkait serta dana transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan rumah di Papua Pegunungan. Selain membangun unit baru, program juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni milik warga. Skema pembiayaan lain seperti bantuan stimulan dan kredit perumahan bersubsidi akan dipertimbangkan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pelaksana di daerah, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta pengawasan agar mutu bangunan tetap terjaga. Pengalaman pembangunan di wilayah terisolasi menunjukkan risiko keterlambatan akibat cuaca, gangguan keamanan, dan keterbatasan sarana transportasi.

Rapat antara Tito Karnavian dan Maruarar Sirait diharapkan menghasilkan kesepakatan teknis mengenai pembagian tugas, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan. Hasil pertemuan itu selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah operasional di lapangan. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan dapat berjalan bertahap dengan prioritas pada kawasan yang paling membutuhkan.

Harapan Masyarakat

Warga di sejumlah distrik berharap program perumahan benar-benar terealisasi dan tidak berhenti pada tahap perencanaan. Mereka menginginkan rumah yang layak, aman, serta dekat dengan sumber mata pencaharian dan fasilitas pelayanan dasar seperti sekolah dan puskesmas. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga dinilai penting agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan setempat.

Dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis penanganan perumahan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih terarah. Pertemuan antara Mendagri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan di tingkat pusat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.