Mensos Minta Wartawan Tak Hanya Tulis Pencapaian Pemerintah: Kritik Jika Keliru
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan wartawan seharusnya tidak hanya menyoroti pencapaian pemerintah namun juga mampu memberikan kritik jika ada kekeliruan. Pernyataan ini disampaikan Mensos dalam acara temu wartawan bertema "Transformasi Sosial Menuju Indonesia Maju" yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Menurut Risma, sebagaimana dilansir dari berbagai media, wartawan memiliki peranan penting dalam pengawasan sosial. "Kritik itu penting, asalkan memang ada yang salah. Jangan hanya memuji-muji, tapi jika ada yang salah, kritiklah," ujar Risma secara tegas.
Dalam kesempatan itu, Mensos juga menjelaskan bahwa transformasi sektor sosial memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dengan media. "Media adalah mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Tapi di sisi lain, media juga sebagai pengawas yang objektif," tambahnya.
Kritik Konstruktif Sebagai Motor Perubahan
Risma menekankan bahwa kritik yang dilontarkan wartawan harus bersifat konstruktif dan berdasarkan data yang valid. "Kritik yang tidak berdasar hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebaliknya, kritik yang dibarengi solusi akan membantu pemerintah memperbaiki kebijakan," jelasnya.
Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Sosial, tahun 2023 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 154 triliun untuk program-program kebijakan sosial. Angka ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa program unggulan seperti Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program penanganan stunting menjadi fokus utama.
"Kita mengapresiasi jika wartawan menyoroti pencapaian-pencapaian ini. Tapi kita juga terbuka jika ada saran atau kritik yang membangun. Misalnya dalam penyaluran bantuan, apakah ada yang masih kurang optimal? Itu yang perlu kita dengar bersama," tambah Risma.
Tantangan dalam Penyampaian Informasi Sosial
Dalam era digital seperti sekarang, Mensos mengakui tantangan dalam menyampaikan informasi sosial yang akurat dan cepat. "Informasi beredar dengan cepat di media sosial, seringkali tanpa verifikasi. Ini berisiko menimbulkan hoaks yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Risma mencontohkan beberapa kasus di mana informasi salah tentang program bantuan sosial menyebabkan kepanikan di masyarakat. "Ada isu bahwa bantuan PKH akan dihentikan, padahal tidak benar. Akibatnya, banyak penerima yang panik dan melakukan aksi tidak terencana. Itu dampak buruk dari informasi yang tidak valid," jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Mensos menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan sinergi dengan media. "Kita sering mengadakan briefng, baik tertulis maupun lisan, untuk memastikan informasi yang tersebar akurat. Media juga bisa menghubungi humas Kementerian Sosial jika ada informasi yang perlu diklarifikasi," tambahnya.
Transformasi Sosial Menuju Indonesia Maju
Sebagai bagian dari visi Indonesia Maju, transformasi sektor sosial menjadi prioritas utama pemerintahan. Risma menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya sekadar peningkatan angka, tetapi perubahan sistemik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Transformasi sosial yang kita lakukan tidak hanya bertujuan mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan penurunan kemiskinan hingga 5,4% pada tahun 2024," jelasnya.
Program transformasi sosial yang sedang berjalan antara lain digitalisasi data penerima manfaat, peningkatan sistem perlindungan sosil, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program UMKM dan koperasi.
"Kami mengundang seluruh elemen bangsa, termasuk wartawan, untuk ikut berpartisipasi dalam transformasi ini. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, dimana setiap warga merasakan dampak positif dari pembangunan," pungkas Risma.
Komentar (0)