Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Pagu Indikatif Rp11,77 Triliun
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan bahwa kementerian yang dipimpinnya menerima pagu indikatif anggaran sebesar Rp11,77 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dari total tersebut, porsi terbesar atau sekitar 92 persen dialokasikan untuk program yang berkaitan langsung dengan percepatan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
Angka tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu indikatif itu menjadi dasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun rencana kerja dan target kinerja pada tahun mendatang.
Menurut keterangan Yassierli, alokasi terbesar difokuskan pada program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta penguatan balai latihan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Langkah itu diambil sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas.
Fokus Utama: Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
Yassierli menjelaskan, tingginya porsi anggaran untuk pengembangan kompetensi bukan tanpa alasan. Kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, terutama akibat transformasi digital dan pergeseran struktur industri, menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan. Program pelatihan dinilai menjadi instrumen paling langsung untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Selain pelatihan teknis, kementerian juga menyiapkan program peningkatan keterampilan di bidang digital, manufaktur, jasa, serta sektor-sektor yang tengah tumbuh. Sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting agar lulusan pelatihan memiliki bukti keterampilan yang diakui industri.
Pelibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) disebut menjadi kunci. Kementerian mendorong skema pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan agar lulusan tidak hanya terampil, tetapi juga terserap di pasar kerja. Kolaborasi dengan kamar dagang, asosiasi industri, dan lembaga pelatihan swasta terus diperkuat.
Penguatan Balai Latihan Kerja
Sebagian anggaran juga diarahkan untuk revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di daerah. Yassierli menekankan bahwa kualitas fasilitas, peralatan, dan instruktur harus mengikuti standar yang berlaku agar hasil pelatihan benar-benar sesuai kebutuhan industri.
Revitalisasi mencakup pembaruan mesin dan peralatan, peningkatan kompetensi instruktur, hingga pengembangan program pelatihan yang menjawab kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan ini diharapkan mengurangi ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan permintaan lowongan.
Kementerian juga mendorong BLK menjadi pusat pelatihan yang terhubung dengan sistem informasi pasar kerja. Dengan begitu, program pelatihan dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang banyak dibutuhkan.
Menjawab Tantangan Pengangguran dan Ketimpangan Keterampilan
Kebijakan ini menyasar persoalan mendasar di pasar kerja nasional, yaitu pengangguran terbuka dan ketimpangan keterampilan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi perhatian utama, khususnya di kalangan usia muda dan lulusan baru.
Pemerintah menilai pelatihan kerja berbasis kompetensi menjadi jalan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Dengan keterampilan yang sesuai, angkatan kerja baru diharapkan lebih mudah memperoleh pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk pekerja migran, peningkatan kompetensi juga menjadi bekal agar tenaga kerja Indonesia bersaing di pasar internasional. Pelatihan bahasa, keterampilan teknis, serta pemahaman hak kerja menjadi bagian dari persiapan.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Yassierli menegaskan bahwa penggunaan anggaran akan mengedepankan akuntabilitas. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, mulai dari jumlah peserta pelatihan, tingkat kelulusan sertifikasi, hingga tingkat penyerapan kerja setelah pelatihan.
Kementerian juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi agar anggaran besar tersebut memberi hasil nyata. Evaluasi berkala akan menjadi dasar untuk menyesuaikan program pada tahun berjalan.
Pengawasan dari DPR dan masyarakat diharapkan menjaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Keterbukaan data mengenai realisasi anggaran dan capaian program menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Dukungan dan Catatan dari DPR
Dalam pembahasan bersama DPR, sejumlah anggota dewan menyoroti pentingnya memastikan program pelatihan menjangkau daerah dengan angka pengangguran tinggi. Mereka juga meminta agar kementerian memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, seperti pemuda, perempuan, dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Anggota dewan turut meminta kementerian menghindari tumpang tindih program dengan kementerian lain. Sinergi lintas lembaga dinilai penting agar anggaran tidak terbuang percuma dan hasilnya lebih terukur.
Pembahasan anggaran masih akan berlanjut pada tahap-tahap berikutnya. Pagu indikatif Rp11,77 triliun tersebut belum final dan masih dapat berubah menyesuaikan pembahasan dengan DPR serta kondisi fiskal pemerintah.
Dengan porsi 92 persen diarahkan pada pengembangan kompetensi, pemerintah menegaskan bahwa investasi pada keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu pilar utama kebijakan ketenagakerjaan tahun depan. Fokusnya bukan sekadar jumlah pelatihan, tetapi sejauh mana program itu mampu mendorong produktivitas dan menekan pengangguran secara berkelanjutan.
Komentar (0)