Riyadh — Selama hampir satu dekade, Mohammed bin Salman membangun narasi bahwa Arab Saudi bisa lepas dari ketergantungan minyak. Kota linier di tengah gurun, resor ski di pegunungan Tabuk, hingga gelaran Piala Dunia menjadi simbol ambisi itu. Namun memasuki tahun terbaru, fondasi taruhan tersebut tampak kian rapuh. Harga minyak yang bertahan di level rendah, defisit anggaran yang berulang, dan proyek-proyek mercusuar yang dipangkas memaksa Riyadh menghitung ulang hampir semua janjinya.
Defisit Beruntun dan Ruang Fiskal yang Menyempit
Pemerintah Arab Saudi telah mengakui bahwa defisit anggaran akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Rancangan anggaran terbaru memproyeksikan defisit puluhan miliar dolar, meneruskan pola yang sama sejak beberapa tahun sebelumnya ketika belanja negara melampaui pendapatan. Kondisi ini berbeda jauh dari periode 2022, saat lonjakan harga minyak sempat menghasilkan surplus besar yang dipakai untuk membiayai ekspansi proyek dan memperkuat dana kekayaan negara.
Tekanan datang dari dua arah. Di sisi pendapatan, harga minyak dunia bergerak di kisaran yang jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan anggaran. Sejumlah lembaga memperkirakan Arab Saudi memerlukan harga minyak di atas 90 dolar per barel agar anggaran seimbang, sementara pasar bergerak di level 60-an hingga 70-an dolar. Di sisi lain, keputusan kelompok OPEC+ mengembalikan secara bertahap produksi yang sempat dipotong menambah pasokan global dan menahan laju harga.
Dampaknya terasa langsung pada kas negara. Laba dan dividen Saudi Aramco, penyumbang terbesar penerimaan pemerintah, menurun. Perusahaan minyak pelat merah itu memangkas total pembayaran dividennya secara signifikan, sebuah langkah yang oleh kalangan analis dibaca sebagai sinyal bahwa kas Riyadh tidak lagi seleluasa sebelumnya. Pemerintah pun beralih ke pasar utang, menerbitkan obligasi dan sukuk dalam jumlah besar, sejalan dengan naiknya kebutuhan pembiayaan proyek-proyek jangka panjang.
Visi 2030 dan Proyek yang Dihitung Ulang
Inti dari strategi ekonomi Arab Saudi adalah Visi 2030, kerangka pembangunan yang menargetkan peningkatan kontribusi sektor nonmigas, penciptaan lapangan kerja bagi warga, dan pengembangan industri baru. Sebagian indikator memang bergerak ke arah yang diinginkan. Pertumbuhan aktivitas nonmigas tercatat tetap positif, sementara tingkat pengangguran warga negara menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun laju perbaikan itu dinilai belum cukup untuk menutup celah fiskal yang melebar.
NEOM dan Beban Megaproyek
Proyek paling ambisius, NEOM, menjadi sorotan utama. Rencana awal membangun kota linier sepanjang 170 kilometer dengan biaya yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar nyatanya berjalan jauh dari jadwal. Sejumlah laporan internasional menyebut panjang segmen yang akan diselesaikan pada tahap pertama dipangkas drastis menjadi beberapa kilometer saja, sementara sejumlah kontraktor dan konsultan melaporkan penundaan pembayaran serta penghentian sebagian paket pekerjaan.
Pemerintah membantah bahwa proyek dihentikan, dan menegaskan pembangunan berjalan sesuai prioritas. Meski demikian, jejak pemangkasan terlihat di banyak tempat: belanja konsultan dipangkas, sejumlah inisiatif ditunda, dan Dana Investasi Publik atau PIF sebagai motor pembiayaan diminta lebih disiplin dalam menyeleksi proyek. Target PIF untuk mengelola aset senilai dua triliun dolar pada 2030 juga disebut telah disesuaikan dengan realitas keuangan terkini.
Diversifikasi yang Belum Menutup Celah
Arab Saudi memang berhasil menarik investasi di sektor pariwisata, hiburan, teknologi, dan jasa keuangan. Pariwisata domestik dan kunjungan umrah mencatat kenaikan, sementara sejumlah perusahaan global membuka kantor regional di Riyadh. Namun sektor-sektor baru itu belum mampu menggantikan besarnya penerimaan minyak dalam struktur anggaran negara. Ketika harga minyak turun, seluruh rencana pembangunan ikut terimbas.
Persoalan lain adalah pasar tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja bagi populasi muda yang besar tetap menjadi tantangan struktural. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan naik pesat, tetapi pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat penyerapan tenaga kerja tidak selalu sejalan. Ketergantungan pada tenaga kerja asing di sektor konstruksi dan jasa juga belum banyak berubah.
Panggung Global dan Ekspektasi Publik
Di tengah tekanan fiskal, Arab Saudi justru mengambil komitmen besar di panggung internasional. Riyadh akan menjadi tuan rumah Expo 2030 dan Piala Dunia 2034, dua ajang yang menuntut pembangunan stadion, infrastruktur transportasi, dan akomodasi dalam skala masif. Pemerintah berargumen bahwa belanja tersebut akan mendorong pertumbuhan dan menarik investasi swasta. Namun para pengamat mengingatkan bahwa biaya penyelenggaraan datang lebih dulu, sementara manfaat ekonominya baru terasa bertahun-tahun kemudian.
Yang paling sulit diukur adalah ekspektasi publik. Visi 2030 dipresentasikan bukan sekadar sebagai proyek pembangunan, melainkan sebagai kontrak sosial baru: negara menyediakan lapangan kerja dan gaya hidup modern, warga menerima perubahan besar dalam tata kelola dan kehidupan sosial. Ketika proyek dipangkas dan janji ditunda, kredibilitas narasi itu ikut diuji.
Tahun yang Menentukan
Bagi Mohammed bin Salman, persoalannya bukan apakah ambisi itu harus ditinggalkan, melainkan seberapa besar ambisi itu bisa dipertahankan. Riyadh masih memiliki cadangan devisa, akses ke pasar modal global, dan kendali atas kapasitas produksi minyak. Namun ruang untuk bermanuver menyempit setiap kali harga minyak bertahan di level rendah dan defisit menumpuk.
Sejumlah ekonom memperkirakan Arab Saudi akan memilih jalan tengah: memperlambat proyek paling mahal, memperluas basis penerimaan melalui pajak dan investasi asing, serta berharap siklus harga minyak berbalik. Strategi itu masuk akal secara fiskal, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa fondasi ekonomi kerajaan masih bertumpu pada komoditas yang harganya tidak bisa dikendalikan sepenuhnya dari Riyadh. Tahun-tahun mendatang akan menunjukkan apakah taruhan besar itu hanya tertunda, atau memang gagal.
Komentar (0)