Pelibatan TNI Amankan Demo Tak Boleh Sembarangan, Ini Aturannya

Pelibatan TNI Amankan Demo Tak Boleh Sembarangan, Ini Aturannya

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menegaskan bahwa pengamanan aksi demonstrasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan aturan yang berlaku. Pembatasan ini sejalan dengan doktrin TNI yang mengatur bahwa anggotanya tidak boleh ikut terlibat langsung dalam pengendalian kerusuhan sipil kecuali dalam kondisi darurat tertentu.

Kepala Staf TNI Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pengamanan demonstrasi oleh TNI dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengamanan Kegiatan Demonstrasi. Aturan ini menetapkan bahwa TNI hanya dapat terlibat jika situasi telah melebihi kapasitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan telah ditetapkan status siaga darurat oleh pemerintah.

Dasar Hukum Pembatasan

Dasar hukum utama yang mengatur pembatasan ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua undang-undang ini memisahkan tugas antara TNI dan Polri, di mana TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sementara Polri bertanggung jawab atas ketertiban umum.

Dalam praktiknya, TNI hanya akan turun tangan jika terjadi ancaman terhadap keamanan nasional yang melampaui kapasitas Polri. Hal ini termasuk situasi seperti pemberontakan bersenjata, terorisme, atau kerusuhan massal yang mengancam integritas negara.

Mekanisme Kerja TNI dan Polri

Dalam pengamanan demonstrasi, TNI dan Polri bekerja sama melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Polri sebagai aparat pengendali massa utama akan melakukan penanganan pertama. Jika situasi membutuhkan bala bantuan, maka Polri dapat meminta bantuan TNI melalui koordinasi di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.

Ketika TNI turut terlibat, peran mereka terbatas pada pendukungan logistik, intelijen, dan pengendalian jalur akses. TNI tidak diperbolehkan melakukan penangkapan atau intervensi langsung terhadap demonstran. Seluruh kegiatan pengendalian massa tetap berada di bawah komando Polri.

Contoh Kasus di Lapangan

Dalam beberapa demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia, TNI telah terlibat secara terbatas. Salah satunya adalah pada aksi demonstrasi yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020. Pada saat itu, TNI membantu Polri dengan menyediakan posko pengamanan di beberapa titik strategis dan membantu pengendalian lalu lintas untuk memastikan aksi berjalan aman.

Contoh lain adalah pada demonstrasi Papua di beberapa kota besar. TNI membantu Polri dengan memberikan intelijen dan mengambar fasilitas vital seperti bandara dan pelabuhan untuk mencegah demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang lebih besar.

Respon Terhadap Isu Negara Gagal

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pembatasan ini dapat menimbulkan isu negara gagal jika terjadi demonstrasi besar yang tidak bisa ditangani oleh Polri sendiri. Namun, pemerintah menegaskan bahwa sistem pengamanan yang telah dibangun mampu menangani berbagai skala demonstrasi tanpa harus melibatkan TNI secara langsung.

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia memiliki sistem pengamanan yang komprehensif antara TNI dan Polri. "Kita tidak perlu khawatir dengan isu negara gagal karena sistem kita sudah teruji. TNI dan Polri saling melengkapi dalam menjaga keamanan negara," ujarnya.

Kritik dari Berbagai Pihak

Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik aturan ini. Aktivis hak asasi manusia mengkhawatirkan bahwa pembatasan ini dapat membuka celah bagi intervensi militer dalam urusan sipil. Mereka menyoroti bahwa dalam beberapa kasus di masa lalu, TNI terlibat lebih dari yang seharusnya dalam pengamanan demonstrasi.

Sementara itu, pihak militer sendiri mengakui bahwa ada tantangan dalam memisahkan peran antara TNI dan Polri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara kedua lembaga adalah kunci keberhasilan pengamanan.

Perspektif Masa Depan

Dalam pengembangan kebijakan ke depan, pemerintah berencana untuk memperkuat koordinasi antara TNI dan Polri melalui pembentukan satuan tugas khusus yang khusus menangani situasi darurat. Satuan ini akan terdiri dari personel TNI dan Polri yang telah ditunjuk khusus untuk bekerja sama dalam situasi genting.

Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek hukum untuk memastikan bahwa semua aturan pengamanan demonstrasi sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. "Kita harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan HAM," kata Mahfud MD.

Dengan demikian, pengamanan demonstrasi oleh TNI tetap akan dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan aturan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan bahwa hak untuk berdemo tetap terlindungi dalam kerangka demokrasi yang berjalan.