Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Penimbun BBM Bersubsidi
Jakarta, 16 Oktober 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya memastikan pasokan BBM bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri ESDM secara tegas meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memproses hukum terhadap para pelaku penimbunan yang berkontribusi pada berkurangnya stok BBM bersubsidi. "Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri, kalau begini ditindak aja Pak, diproses hukum," ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mendahului proses yang akan dilakukan aparat penegak hukum. "Saya tidak mau mendahului, itu nanti detailnya aparat penegak hukum," imbuhnya.
Bahlil menjelaskan bahwa praktik penimbunan BBM bersubsidi biasanya dilakukan oleh oknum menggunakan mobil tangki berkapasitas besar sehingga dapat mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah lebih banyak. BBM yang ditampung tersebut kemudian dijual kembali dengan harga industri yang jauh lebih tinggi daripada harga subsidi yang berlaku.
"Masa BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara," ujarnya dengan nada penasaran.
Aparat Kepolisian Terus Gali Tindak Penimbunan
Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan penindakan terhadap kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satu pengungkapan kasus terjadi di Bali pada Oktober 2026, di mana tujuh pria diduga melakukan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite. Mereka kemudian menjual kembali bahan bakar tersebut dengan harga Rp100.000 per 1,5 liter, jauh di atas harga subsidi yang berlaku.
Menanggapi hal ini, pemerintah memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa wilayah seperti Bali disebabkan oleh kendala dalam proses pengiriman BBM dari Jawa Timur. Kendala logistik ini sempat menyebabkan penurunan pasokan di beberapa daerah.
Pertamina Perkuat Armada untuk Distribusi Lancar
Untuk mengatasi masalah distribusi tersebut, PT Pertamina (Persero) telah menambah armada kapal pengangkut BBM agar distribusi kembali lancar. Langkah ini diambil guna memastikan pasokan BBM di seluruh Indonesia terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya pencegahan penimbunan, pemerintah juga berencana melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap stok BBM di SPBU dan titik distribusi lainnya. Pihak berwenang akan memeriksa dokumentasi dan alur distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah penyelewengan yang merugikan negara.
Kepala Divisi Humas Pertamina, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengawasi distribusi BBM. "Kita akan lakukan patroli rutin di SPBU dan area sekitarnya untuk mencegah praktik penimbunan," jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat secara merata dan menindak tegas setiap praktik penimbunan yang merugikan negara dan masyarakat.
Komentar (0)