Pemerintah akhirnya angkat bicara menanggapi aksi yang digelar Greenpeace Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyoroti keterkaitan antara krisis iklim dan beban biaya hidup yang semakin menekan masyarakat. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap agenda transisi energi, namun menekankan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan daya beli rumah tangga dan stabilitas perekonomian nasional.
Aksi tersebut berlangsung di kawasan pusat pemerintahan dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, serikat pekerja, hingga komunitas terdampak perubahan iklim. Massa membawa poster dan instalasi yang menggambarkan hubungan antara cuaca ekstrem, gagal panen, kenaikan harga pangan, serta beban tagihan energi yang dirasakan rumah tangga. Mereka menuntut pemerintah mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan dan mengarahkan kembali subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Tuntutan utama dalam aksi
Dalam orasi yang disampaikan di depan massa, perwakilan Greenpeace Indonesia menyebut krisis iklim bukan lagi persoalan lingkungan semata, melainkan persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Mereka menilai cuaca ekstrem yang memicu banjir, kekeringan, dan gangguan produksi pertanian berkontribusi terhadap fluktuasi harga pangan di pasar.
Organisasi itu juga menyoroti besarnya alokasi subsidi dan kompensasi untuk energi fosil yang dinilai belum sepenuhnya mendorong peralihan ke sumber energi bersih. Menurut mereka, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat perlindungan sosial, transportasi publik, serta pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Selain itu, peserta aksi meminta pemerintah menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius dan disertai peta jalan yang terukur. Mereka menilai dokumen perencanaan iklim yang ada selama ini belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat pesisir.
Tanggapan pemerintah
Menanggapi tuntutan tersebut, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa isu perubahan iklim telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dan bukan hal yang diabaikan. Pemerintah, katanya, terus menjalankan berbagai program untuk menurunkan intensitas emisi, termasuk melalui pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan hutan dan lahan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa komitmen terhadap target net zero emission pada 2060 tetap dipegang, dengan sejumlah tahapan antara yang sedang disiapkan. Namun, ia menambahkan bahwa pelaksanaan agenda tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan terhadap sektor industri, lapangan kerja, dan pasokan energi nasional.
Subsidi energi dan daya beli
Terkait kritik atas subsidi energi fosil, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan subsidi saat ini masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Penyesuaian subsidi, menurut pemerintah, akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi inflasi, tingkat upah, dan kesiapan data penerima manfaat.
Pemerintah menyebut tengah memperkuat sistem data terpadu agar penyaluran bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran. Dengan begitu, harapannya beban fiskal dapat dikurangi sekaligus memastikan kelompok yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi dari gejolak harga energi dan pangan.
Target transisi energi
Pada bagian lain, pemerintah menyampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan terus didorong melalui penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah juga menyebut sedang mendorong peningkatan porsi energi bersih dalam bauran energi nasional, termasuk melalui pembangkit surya, angin, dan biomassa.
Kendati demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kebutuhan investasi yang besar, keterbatasan jaringan transmisi, dan kesiapan industri dalam negeri. Pemerintah menyatakan keterlibatan sektor swasta dan dukungan lembaga keuangan internasional menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.
Respons pengamat dan peserta aksi
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu terus dijaga agar kebijakan iklim tidak berhenti pada pernyataan. Mereka menyoroti pentingnya indikator yang jelas, transparan, dan dapat dipantau publik, terutama dalam hal realisasi anggaran dan capaian penurunan emisi.
Sementara itu, perwakilan peserta aksi menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah melalui advokasi kebijakan dan pemantauan anggaran. Mereka menegaskan bahwa tuntutan mengenai krisis iklim dan biaya hidup merupakan satu kesatuan, karena kebijakan energi dan lingkungan pada akhirnya menentukan beban yang ditanggung rumah tangga.
Aksi berlangsung tertib dan berakhir dengan penyampaian pernyataan sikap kepada perwakilan pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pertemuan lanjutan yang resmi diumumkan, namun pemerintah menyatakan keterbukaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan iklim dan energi ke depan.
Komentar (0)