Praktik mafia yang beroperasi di sejumlah sektor strategis di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Modusnya bukan lagi sekadar permainan orang per orang, melainkan jaringan rapi yang melibatkan pelaku usaha, oknum birokrat, hingga penegak hukum. Nilai uang yang dipertaruhkan tidak main-main: mencapai triliunan rupiah. Dari sektor pangan, energi, tambang, hingga tata niaga impor, praktik ini disebut-sebut telah berlangsung bertahun-tahun dan nyaris tak tersentuh hukum.
Peta Mafia di Sektor Strategis
Istilah mafia sebenarnya bukan sebutan resmi dalam hukum pidana Indonesia. Namun, penyidik dan pengamat ekonomi memakai istilah itu untuk menggambarkan pola kejahatan terorganisasi yang terstruktur, punya pembagian peran, dan beroperasi lintas lembaga. Salah satu sektor yang paling sering disebut adalah pangan, terutama impor daging, bawang putih, gula, dan beras. Permainan kuota impor menjadi pintu masuk utama. Pengusaha yang dekat dengan pengambil kebijakan mendapat jatah kuota, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada importir lain.
Di sektor energi, persoalan serupa muncul dalam tata niaga bahan bakar dan pengadaan infrastruktur. Dugaan mark-up proyek, penunjukan langsung yang tidak transparan, hingga kongkalikong dalam tender menjadi pola yang berulang. Nilai proyek yang besar membuat setiap persentase keuntungan berarti puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Di sektor tambang, persoalan izin usaha pertambangan dan tata niaga mineral menambah panjang daftar. Koordinasi antarinstansi yang lemah membuat pengawasan mudah bocor.
Triliunan Rupiah yang Hilang dari Negara
Angka kerugian negara akibat praktik ini sulit dipastikan secara persis. Sejumlah kajian lembaga antikorupsi dan pusat studi ekonomi memperkirakan kerugian akibat penyimpangan tata niaga pangan saja menembus puluhan triliun rupiah per tahun. Kerugian itu muncul dalam bentuk selisih harga yang ditanggung konsumen, subsidi yang tidak tepat sasaran, serta hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak dan bea masuk.
Pada sektor energi, kebocoran serupa terjadi melalui penjualan bahan bakar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak dan pengadaan yang tidak efisien. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menyoroti kelemahan pengendalian internal di kementerian dan badan usaha milik negara. Rekomendasi audit sering kali tidak dijalankan sepenuhnya, sehingga persoalan yang sama muncul kembali pada periode berikutnya.
Yang paling merugikan publik adalah dampak berantainya. Harga pangan yang seharusnya lebih murah menjadi mahal karena rantai distribusi yang dikuasai segelintir pihak. Inflasi pangan yang tinggi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengusaha kecil yang bermain jujur justru tersingkir karena tidak memiliki akses terhadap kuota maupun perizinan.
Mengapa Sulit Dibongkar
Ada beberapa alasan mengapa jaringan ini bertahan lama. Pertama, keterlibatan oknum aparat membuat proses penyelidikan rawan bocor. Informasi mengenai rencana penggeledahan atau pemeriksaan sering diketahui lebih dulu oleh pihak yang diperiksa. Kedua, pola kejahatan dirancang agar tidak melanggar aturan secara terang-terangan. Mereka memanfaatkan celah regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan diskresi pejabat untuk melegalkan praktik yang sebenarnya merugikan negara.
Ketiga, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak menimbulkan efek jera. Hukuman terhadap pelaku korporasi kerap jauh lebih ringan dibanding keuntungan yang mereka nikmati. Aset yang disita pun tidak selalu sebanding dengan kerugian negara. Akibatnya, perhitungan untung rugi di kalangan pelaku tetap menguntungkan untuk melanjutkan praktik tersebut.
Keempat, lemahnya perlindungan bagi pelapor. Saksi dan whistleblower sering menghadapi tekanan, ancaman, hingga kriminalisasi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, informasi dari dalam sulit mengalir ke penegak hukum. Padahal, pembongkaran jaringan tertutup hampir selalu bergantung pada pengakuan orang dalam.
Jalan Keluar yang Ditawarkan
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mendorong tiga langkah utama. Pertama, transparansi penuh dalam tata niaga dan perizinan, termasuk publikasi daftar penerima kuota impor dan penerima izin tambang. Kedua, penguatan sistem digital untuk memutus rantai suap, misalnya melalui perizinan terintegrasi secara elektronik dan jejak audit yang tidak bisa dihapus. Ketiga, pembaruan regulasi agar pelaku korporasi bisa dijerat dengan hukuman yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan.
Selain itu, penguatan koordinasi antara penegak hukum, auditor, dan pengawas sektor dinilai mendesak. Selama setiap institusi bekerja sendiri-sendiri, jaringan yang beroperasi lintas sektor akan terus menemukan celah baru. Penataan kelembagaan juga perlu menyertakan evaluasi terhadap pejabat yang berulang kali muncul dalam dugaan penyimpangan.
Perang melawan mafia kelas kakap ini pada akhirnya bukan hanya soal penegakan hukum. Ia menyangkut kemauan politik untuk menata ulang tata kelola ekonomi yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu. Tanpa itu, narasi besar tentang pemberantasan mafia hanya akan berhenti di ruang rapat, sementara triliunan rupiah terus mengalir ke kantong yang salah.
Komentar (0)