Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menerbitkan seruan pastoral menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di sejumlah daerah. Seruan itu dibacakan dan disebarluaskan kepada seluruh gereja anggota PGI sebagai bentuk tanggapan atas krisis ekologis yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Situasi Karhutla yang Memicu Respons Gereja
Karhutla kembali menjadi persoalan serius pada musim kemarau. Titik panas terdeteksi di sejumlah provinsi, dengan asap yang menutupi langit dan mengganggu aktivitas warga. Kualitas udara di beberapa kota dilaporkan memburuk, sementara jarak pandang menurun sehingga penerbangan dan pelayaran ikut terdampak.
Dalam seruan pastoralnya, PGI menyoroti bahwa karhutla bukan semata peristiwa alam. Persoalan ini berkaitan erat dengan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, alih fungsi kawasan hutan, serta lemahnya penegakan aturan di lapangan. Gereja menilai bencana ini menimbulkan penderitaan bagi banyak orang, mulai dari gangguan pernapasan, hilangnya sumber penghidupan, hingga kerugian ekonomi.
PGI juga menyebut dampak karhutla tidak terbatas pada wilayah yang terbakar. Asap lintas batas menimbulkan persoalan diplomatik dengan negara tetangga, sementara kerusakan ekosistem gambut memerlukan waktu panjang untuk pulih. Kerugian keanekaragaman hayati, termasuk hilangnya habitat satwa dilindungi, dinilai sebagai bentuk kerusakan yang sulit dipulihkan.
Permintaan PGI kepada Pemerintah
Dalam seruan tersebut, PGI mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Gereja menilai penindakan yang setengah hati membuat efek jera tidak terbentuk dan praktik serupa berulang setiap tahun.
Kedua, PGI meminta pemerintah memperkuat pencegahan, bukan hanya pemadaman. Upaya itu mencakup pengawasan kawasan rawan terbakar, pemetaan titik api sejak dini, serta penyediaan sarana dan personel pemadam di daerah. Pencegahan dinilai lebih efektif dan lebih murah dibandingkan penanganan setelah bencana meluas.
Ketiga, gereja mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan pengelolaan lahan dan izin usaha perkebunan serta pertambangan. PGI menilai pemberian konsesi kepada perusahaan harus disertai kewajiban menjaga kawasan, termasuk larangan membuka lahan dengan cara membakar. Evaluasi juga diperlukan terhadap perusahaan yang berulang kali terbukti lalai.
Keempat, PGI meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Gereja mendorong penyediaan masker, ruang udara bersih, layanan kesehatan, serta kompensasi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Seruan kepada Warga Gereja dan Masyarakat
Seruan pastoral itu juga ditujukan kepada seluruh warga gereja. PGI mengajak umat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan kering, dan aktif menjaga lingkungan sekitar. Gereja menekankan bahwa tanggung jawab ekologis merupakan bagian dari iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata.
PGI mendorong gereja-gereja lokal terlibat dalam pendampingan masyarakat terdampak, termasuk menyediakan tempat evakuasi sementara, bantuan kesehatan, dan dukungan psikososial. Jemaat juga diajak berdoa dan melakukan refleksi bersama mengenai hubungan manusia dengan alam ciptaan.
Selain itu, PGI mengajak gereja bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok lintas agama dalam penanganan karhutla. Kolaborasi dinilai penting karena persoalan ini bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Desakan untuk Reformasi Tata Kelola Lingkungan
Dalam bagian lain seruannya, PGI menyinggung perlunya reformasi tata kelola lingkungan yang lebih menyeluruh. Gereja menilai kebijakan yang ada belum cukup kuat mencegah pengulangan bencana tahunan. Pengawasan harus diperketat, data titik panas harus transparan, dan informasi mengenai perusahaan yang melanggar perlu dibuka kepada publik.
PGI juga menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah, gereja, dan keluarga. Kesadaran ekologis dinilai perlu ditanamkan sejak dini agar praktik membakar lahan tidak dianggap sebagai cara murah dan cepat yang dapat dibenarkan.
Menurut PGI, karhutla merupakan persoalan moral, bukan sekadar persoalan teknis. Keserakahan dan kelalaian yang mengorbankan kesehatan serta kehidupan orang banyak bertentangan dengan nilai keadilan dan kasih. Karena itu, gereja menyerukan pertobatan ekologis dan perubahan perilaku kolektif.
Tanggapan dan Harapan ke Depan
Seruan pastoral ini menambah daftar desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah memperkuat penanganan karhutla. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga lingkungan sebelumnya juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan lahan.
PGI berharap seruan ini tidak berhenti sebagai pernyataan resmi. Gereja mendorong pemerintah menjadikan persoalan karhutla sebagai prioritas nasional, dengan koordinasi lintas kementerian dan daerah yang lebih efektif. Pencegahan berkelanjutan dinilai lebih penting dibandingkan respons darurat yang berulang setiap musim kemarau.
Bagi PGI, karhutla adalah persoalan bersama. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanpa kerja sama dan penegakan aturan yang konsisten, bencana ini berpotensi terus berulang dan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat Indonesia.
Komentar (0)