Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk terlibat langsung dalam penanganan berbagai persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan utama di ibu kota. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah provinsi memperluas basis kolaborasi, tidak hanya bersama instansi pemerintah, tetapi juga dengan elemen masyarakat sipil yang memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan dan RW.
Menurut Pramono, persoalan lingkungan di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan anggaran daerah dan kerja aparat. Skala masalah yang luas, mulai dari pengelolaan sampah, pencemaran sungai, hingga kualitas udara, menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk ormas keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas warga.
Ormas Dinilai Memiliki Jangkauan hingga Akar Rumput
Pramono menilai ormas memiliki keunggulan yang tidak selalu dimiliki aparatur, yakni kedekatan dengan warga dan kemampuan menggerakkan partisipasi kolektif. Melalui pendekatan itu, program-program lingkungan dapat diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari, seperti pemilahan sampah dari rumah, kerja bakti membersihkan saluran air, serta pengawasan bersama terhadap pencemaran di lingkungan permukiman.
Ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut perlu dibangun secara terstruktur, bukan sekadar seremonial. Pemerintah provinsi, lanjutnya, akan membuka ruang komunikasi rutin dengan perwakilan ormas agar masukan dari lapangan dapat langsung direspons oleh dinas terkait. Dengan begitu, persoalan yang ditemukan warga tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Ajakan itu juga dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat kesadaran kolektif bahwa kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan semata tanggung jawab pemerintah. Pramono menyebut perubahan perilaku warga sebagai kunci, dan ormas dinilai mampu menjadi perantara yang efektif untuk menyampaikan pesan tersebut melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan.
Sejumlah Persoalan Lingkungan yang Masih Menghadapi Jakarta
Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan lingkungan yang saling berkaitan. Persoalan itu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan tata ruang, kepadatan penduduk, dan pola konsumsi masyarakat di kawasan perkotaan yang terus tumbuh.
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
Volume sampah harian yang besar menjadi beban tersendiri bagi sistem pengelolaan persampahan di ibu kota. Persoalan bertambah ketika sampah tidak terpilah sejak dari sumbernya, sehingga menyulitkan proses pengolahan di hilir. Pemerintah provinsi mendorong pengurangan sampah dari rumah tangga, penguatan bank sampah, serta peningkatan peran serta warga dalam menjaga kebersihan lingkungan permukiman.
Dalam konteks ini, ormas dipandang dapat membantu sosialisasi kebijakan persampahan hingga ke tingkat RT dan RW. Pendampingan warga untuk memilah sampah organik dan anorganik, misalnya, dinilai lebih mudah diterima jika dilakukan oleh figur yang dikenal masyarakat setempat.
Normalisasi Saluran Air dan Antisipasi Banjir
Persoalan drainase dan saluran air juga menjadi perhatian. Tumpukan sampah di saluran dan sungai memperkecil kapasitas tampung air, terutama saat curah hujan tinggi. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya kerja bakti dan pemeliharaan saluran air secara berkala, yang dapat melibatkan warga melalui koordinasi ormas dan pengurus lingkungan.
Selain itu, kesadaran untuk tidak membuang sampah ke kali menjadi pesan yang terus diulang. Pramono menilai penegakan aturan tetap diperlukan, tetapi pendekatan edukatif melalui komunitas dinilai lebih berkelanjutan karena menyentuh kebiasaan warga sehari-hari.
Kualitas Udara dan Ruang Terbuka Hijau
Pencemaran udara menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian. Sumbernya beragam, mulai dari kendaraan bermotor, kegiatan industri, hingga aktivitas pembangunan. Upaya perbaikan kualitas udara memerlukan langkah lintas sektor, termasuk penguatan transportasi publik, pengawasan emisi, dan penambahan ruang terbuka hijau.
Ormas, menurut rencana pemerintah provinsi, dapat dilibatkan dalam kegiatan penghijauan, penanaman pohon di lingkungan permukiman, serta kampanye penggunaan transportasi publik. Partisipasi warga dinilai penting agar program penghijauan tidak berhenti pada penanaman, tetapi juga mencakup pemeliharaan tanaman.
Kolaborasi Disertai Mekanisme Evaluasi
Pramono menegaskan bahwa kolaborasi dengan ormas akan disertai mekanisme evaluasi agar berjalan efektif. Pemerintah provinsi berencana menetapkan indikator capaian, misalnya jumlah wilayah yang terlibat dalam pengelolaan sampah, frekuensi kerja bakti lingkungan, serta tingkat partisipasi warga dalam program penghijauan.
Ia juga mengingatkan agar program kolaborasi tetap berorientasi pada kebutuhan warga dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Menurutnya, keberhasilan penanganan masalah lingkungan di Jakarta akan sangat bergantung pada konsistensi semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, ormas, dan warga.
Dengan melibatkan ormas secara lebih luas, pemerintah provinsi berharap penanganan persoalan lingkungan berjalan lebih menyentuh akar permasalahan. Pendekatan kolaboratif itu dinilai relevan bagi Jakarta yang menghadapi tekanan perkotaan cukup tinggi, sekaligus menjadi cara memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
Komentar (0)