Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan perapian kabel udara yang semrawut di seluruh wilayah ibu kota dapat tuntas dalam kurun waktu lima tahun. Target tersebut disampaikan menyusul maraknya keluhan warga mengenai tumpukan kabel listrik dan telekomunikasi yang menjuntai rendah, membelit tiang, hingga membahayakan pengguna jalan.
Penataan Kabel sebagai Prioritas Pembangunan Kota
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan penataan jaringan kabel udara sebagai salah satu agenda prioritas di bidang infrastruktur. Pramono menilai kekusutan kabel yang menggantung di atas jalan bukan sekadar persoalan estetika, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan kualitas lingkungan kota. Kabel yang menjuntai di bawah ambang batas ketinggian berpotensi tersangkut kendaraan besar, memicu korsleting, hingga memicu kebakaran.
Menurut Pramono, perapian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan kabel, kondisi tiang, serta kesiapan operator penyedia jaringan. Ia menargetkan seluruh ruas jalan utama dan kawasan permukiman padat dapat terbebas dari kabel semrawut dalam lima tahun ke depan. Pemerintah provinsi akan menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan risiko di masing-masing wilayah.
Langkah ini melanjutkan program penataan kabel yang sebelumnya telah berjalan di sejumlah kawasan, termasuk kawasan Kuningan, Sudirman-Thamrin, dan beberapa koridor jalan protokol lain. Namun, cakupan pekerjaan dinilai belum menyentuh banyak jalan lingkungan dan gang permukiman yang justru memiliki kepadatan kabel paling tinggi.
Skema Pemindahan Kabel Bawah Tanah
Perapian kabel udara ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pemindahan kabel ke dalam jaringan bawah tanah atau ducting. Kedua, penggantungan ulang dan penataan kabel pada tiang bersama agar tidak lagi membelit dan menjuntai sembarangan.
Pemindahan ke bawah tanah membutuhkan pembangunan saluran ducting, penyediaan manhole, serta penyesuaian jaringan milik operator telekomunikasi dan perusahaan listrik. Pekerjaan ini menuntut koordinasi lintas instansi, mulai dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, hingga Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola sarana jaringan.
Pemerintah provinsi juga mendorong penggunaan tiang bersama bagi operator telekomunikasi agar tidak terjadi penumpukan kabel dari banyak penyedia layanan pada satu titik. Praktik penggantungan kabel secara mandiri oleh masing-masing operator selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyebab utama kekusutan yang sulit diurai.
Selain pembangunan fisik, penertiban menyasar kabel liar maupun kabel mati yang sudah tidak digunakan. Kabel tanpa pemilik dan tidak berfungsi akan dipotong serta disingkirkan karena membebani konstruksi tiang dan memperparah kesemrawutan.
Kendala Pembiayaan dan Koordinasi
Pelaksanaan program ini tidak lepas dari sejumlah kendala. Pembangunan jaringan bawah tanah memerlukan anggaran besar, terutama untuk penggalian, pengadaan material, dan pemulihan permukaan jalan. Pembiayaan umumnya dibagi antara pemerintah daerah dan operator jaringan melalui skema kerja sama.
Kendala lain adalah koordinasi antaroperator. Setiap penyedia layanan memiliki jadwal, standar teknis, dan kepentingan bisnis masing-masing sehingga penataan bersama membutuhkan kesepakatan yang jelas. Proses pengalihan jaringan juga berisiko mengganggu layanan internet dan telepon bila tidak direncanakan dengan matang.
Pemerintah provinsi menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap pemasangan kabel baru. Operator yang hendak menambah jaringan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memanfaatkan saluran bawah tanah bila tersedia. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi administratif.
Dampak bagi Warga dan Wajah Kota
Penataan kabel udara diharapkan memberikan dampak langsung bagi warga. Jalanan menjadi lebih aman bagi pengendara, terutama kendaraan tinggi seperti bus dan truk. Lingkungan permukiman juga lebih bersih secara visual karena tidak lagi dipenuhi gantungan kabel yang membelit dan menjuntai.
Dari sisi tata kota, perapian jaringan menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah Jakarta yang lebih tertata. Kawasan wisata, kawasan ekonomi, dan jalur pedestrian dinilai akan tampak lebih rapi bila jaringan kabel ditata dengan baik.
Meski demikian, publik menantikan kepastian jadwal dan wilayah mana saja yang masuk daftar penataan lebih dulu. Transparansi tahapan pekerjaan menjadi penting agar warga dapat memantau realisasi target lima tahun yang dicanangkan Pramono.
Keberhasilan program ini pada akhirnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketersediaan anggaran, serta kesediaan seluruh operator jaringan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Komentar (0)