Anggota DPR RI Said Abdullah menyoroti persoalan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang terus berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, peristiwa yang datang secara musiman itu semestinya sudah dapat diantisipasi dengan perencanaan yang lebih matang, sehingga dampaknya tidak selalu berulang dan membebani masyarakat.
Ia menilai pola kemarau yang disertai titik panas dan kebakaran lahan hampir selalu mengikuti siklus yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu, persoalan ini tidak lagi tepat diposisikan sebagai kejadian darurat yang tiba-tiba, melainkan sebagai risiko yang harus dikelola secara terencana, terukur, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Kekeringan dan Karhutla sebagai Persoalan Berulang
Dalam pandangan Said Abdullah, kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Kemarau panjang membuat lahan gambut dan vegetasi mengering, sementara aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar memperbesar peluang munculnya kebakaran yang meluas. Kondisi itu diperparah oleh tiupan angin yang membuat api cepat merambat, terutama di wilayah dengan lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Ia menyoroti bahwa wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran umumnya sudah teridentifikasi. Artinya, pemerintah memiliki peta risiko yang cukup jelas untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, peralatan pemadam, hingga posko-posko pengendalian di tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada kemampuan memadamkan api, tetapi pada upaya mencegah munculnya titik api. Pencegahan menuntut kerja bersama antara aparat, pemerintah daerah, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat sekitar, termasuk dalam hal pengelolaan lahan tanpa membakar.
Dorongan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Said Abdullah mendorong penguatan langkah mitigasi sejak jauh sebelum musim kemarau datang. Ia menilai kesiapsiagaan perlu dibangun melalui pemetaan daerah rawan, penyediaan embung dan sumur bor di area gambut, serta pemantauan titik panas yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai alternatif pembukaan lahan tanpa membakar. Praktik pembakaran lahan yang masih ditemukan di sejumlah daerah, menurutnya, sering kali berkaitan dengan keterbatasan biaya dan pengetahuan. Karena itu, pendekatan yang hanya bersifat penindakan dinilai tidak cukup tanpa disertai dukungan teknis dan ekonomi bagi petani serta pelaku usaha kecil.
Anggaran dan Koordinasi Kelembagaan
Dari sisi anggaran, Said Abdullah menilai alokasi untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan perlu dipastikan tersedia tepat waktu, bukan disiapkan setelah bencana terjadi. Kesiapan dana sejak awal musim dinilai penting agar pembelian peralatan, mobilisasi personel, dan operasi pemadaman tidak tertunda oleh proses administrasi.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang rapi antarlembaga, mulai dari badan penanggulangan bencana, lembaga yang menangani meteorologi dan klimatologi, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan di lapangan kerap memperlambat pengambilan keputusan ketika titik api mulai meluas.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar penegakan hukum terhadap pembakaran lahan dilakukan secara adil, tanpa memilih-milih. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi bagian penting dari upaya menimbulkan efek jera, baik bagi korporasi maupun perorangan.
Dampak Ekonomi, Kesehatan, dan Ekologi
Kebakaran hutan dan lahan, lanjut Said Abdullah, menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Selain kerusakan ekosistem dan hilangnya tutupan lahan, asap yang dihasilkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Gangguan pernapasan menjadi persoalan yang berulang di daerah terdampak.
Dampak lain menyangkut aktivitas ekonomi. Asap dapat mengganggu penerbangan, transportasi darat, serta kegiatan belajar mengajar yang terpaksa diliburkan. Sektor pertanian dan perkebunan juga berpotensi mengalami penurunan produksi akibat kekeringan yang berkepanjangan. Bagi Indonesia, menurutnya, rangkaian dampak tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat luas.
Ia menambahkan, kekeringan juga berpengaruh pada ketersediaan air bersih dan pasokan air untuk pertanian. Di sejumlah daerah, warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan air, sementara lahan pertanian mengalami gagal tanam. Kondisi ini menuntut perhatian serius, termasuk melalui pembangunan infrastruktur penampungan air dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.
Harapan pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Said Abdullah berharap pemerintah daerah tidak menunggu hingga kebakaran meluas sebelum mengambil tindakan. Deteksi dini terhadap titik panas, patroli terpadu, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai menjadi kunci untuk menekan perluasan kebakaran.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengelola lahan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat risiko yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh warga sekitar. Kesadaran bersama dinilai menjadi bagian penting dari upaya mengurangi kejadian berulang setiap tahun.
Dengan pola yang terus berulang, menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan menjadi keharusan. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya semestinya menjadi pelajaran agar penanganan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi bergerak lebih maju melalui perencanaan yang terpadu, pendanaan yang siap, dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.
Komentar (0)