Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan menilai percepatan program pertanian dalam beberapa waktu terakhir terlihat dari bertambahnya luas tanam, penguatan infrastruktur irigasi tersier, serta penyaluran bantuan sarana produksi. Namun, legislator tersebut mengingatkan bahwa capaian produksi tidak cukup hanya diukur dari angka nasional, tetapi juga harus tercermin pada pendapatan riil petani di tingkat desa.
Apresiasi atas Arah Kebijakan Pertanian
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menilai langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mempercepat tanam, memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, dan mendorong modernisasi pertanian merupakan terobosan yang dibutuhkan. Kebijakan itu dinilai sejalan dengan kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan perubahan iklim dan ketidakpastian pasar global.
Menurutnya, pendekatan yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian perlu terus dipertahankan. Program yang dirancang pemerintah pusat, katanya, harus diterjemahkan dalam bahasa teknis yang mudah dipahami petani, terutama di daerah dengan kapasitas kelembagaan yang masih terbatas. Ia juga menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pendampingan di lapangan.
Sorotan pada Mekanisasi dan Kesiapan Alsintan
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi IV DPR RI adalah program mekanisasi pertanian. Bantuan traktor, mesin tanam, mesin panen, hingga pompa air disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya tenaga kerja. Namun, legislator itu mengingatkan agar penyaluran alsintan tidak berhenti pada seremonial penyerahan.
Ia meminta pemerintah memastikan alsintan yang disalurkan benar-benar digunakan, dirawat, dan dikelola oleh kelembagaan petani yang siap. Pengalaman sebelumnya menunjukkan sebagian bantuan alat pertanian tidak optimal karena keterbatasan operator, suku cadang, dan biaya perawatan. Karena itu, skema pendampingan teknis dan layanan pascapenyerahan dinilai sama pentingnya dengan pengadaan alat itu sendiri.
Selain itu, mekanisasi dinilai perlu disesuaikan dengan karakter lahan di masing-masing daerah. Lahan sawah sempit, lahan kering, dan wilayah dengan topografi berbukit membutuhkan pendekatan berbeda. Kebijakan satu tipe untuk semua daerah dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Persoalan Harga Gabah dan Pendapatan Petani
Komisi IV DPR RI juga menyoroti harga gabah. Menurutnya, transformasi pertanian tidak akan bermakna bila harga di tingkat petani tidak menguntungkan. Petani disebut masih menghadapi persoalan klasik berupa fluktuasi harga saat panen raya, perbedaan harga antardaerah, serta biaya produksi yang terus meningkat.
Legislator itu mendorong pemerintah memperkuat penyerapan gabah oleh lembaga pangan negara, memperbaiki tata niaga, dan memastikan harga pembelian pemerintah benar-benar dirasakan petani. Penguatan peran koperasi desa dan kelembagaan ekonomi petani dinilai menjadi kunci agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik terhadap pedagang dan penggilingan.
Selain harga, ia menyoroti pentingnya data produksi dan stok pangan yang akurat. Data yang valid dinilai menjadi dasar penting bagi pengambilan kebijakan, termasuk dalam menentukan waktu impor, menjaga stabilitas pasokan, dan melindungi petani dari anjloknya harga saat panen.
Irigasi, Pompanisasi, dan Antisipasi Perubahan Iklim
Komisi IV DPR RI menilai program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi. Ketersediaan air dinilai menjadi faktor penentu, terutama pada musim kemarau dan di wilayah yang selama ini bergantung pada tadah hujan. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan pompa memperhatikan keberlanjutan sumber daya air dan tidak menimbulkan konflik antarpengguna.
Antisipasi terhadap perubahan iklim juga disebut perlu diperkuat melalui penggunaan varietas tahan kekeringan, penyesuaian pola tanam, serta penguatan sistem peringatan dini. Kebijakan pertanian, menurutnya, harus adaptif terhadap dinamika cuaca yang makin sulit diprediksi.
Pengawasan Anggaran dan Distribusi Bantuan
Dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan, mulai dari pupuk bersubsidi, benih, hingga alsintan. Data penerima bantuan dinilai perlu diperbarui agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat desa.
Legislator itu juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Menurutnya, koordinasi yang lemah berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan memperlambat realisasi anggaran di daerah.
Apresiasi yang disampaikan Komisi IV DPR RI pada akhirnya disertai harapan agar transformasi pertanian yang dijalankan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan petani. Mekanisasi yang tepat guna, harga gabah yang menguntungkan, serta tata kelola bantuan yang transparan dinilai menjadi tiga prasyarat utama agar kebijakan pertanian berjalan berkelanjutan dan diterima luas oleh masyarakat tani.
Komentar (0)