Survei terbaru Poltracking Indonesia menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di atas tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah. Temuan itu menunjukkan bahwa modal politik keduanya masih relatif terjaga, meski penilaian publik terhadap hasil kerja pemerintahan belum sepenuhnya sejalan dengan tingginya kepercayaan yang diberikan.
Dalam pemaparan hasil survei, Poltracking menyoroti adanya selisih antara dimensi kepercayaan dan dimensi kepuasan. Responden cenderung memberikan kepercayaan kepada pemerintahan yang baru berjalan, namun ketika diminta menilai capaian kerja, sebagian di antaranya menyatakan belum puas. Perbedaan itu dinilai penting karena kepercayaan berfungsi sebagai modal awal, sementara kepuasan merupakan indikator hasil yang lebih konkret.
Menurut survei tersebut, faktor ekonomi menjadi isu yang paling banyak disorot responden. Harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, daya beli rumah tangga, serta kondisi usaha kecil dan menengah muncul sebagai persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu-isu itu disebut lebih menentukan penilaian publik dibandingkan persoalan politik lain yang lebih bersifat elitis.
Kepercayaan dan Kepuasan Bukan Hal yang Sama
Poltracking menempatkan kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama stabilitas politik. Kepercayaan yang tinggi dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda kebijakan tanpa tekanan politik yang berlebihan. Namun, lembaga survei itu juga mengingatkan bahwa kepercayaan memiliki batas waktu dan dapat tergerus apabila tidak diikuti perbaikan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kerangka itu, kepuasan publik diposisikan sebagai cermin evaluasi terhadap kinerja. Responden yang menyatakan puas umumnya mengaitkan penilaian mereka dengan program-program yang berdampak langsung, seperti bantuan sosial, penyediaan layanan dasar, dan program prioritas pemerintah. Sebaliknya, responden yang belum puas lebih banyak menyoroti persoalan ekonomi rumah tangga dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Selisih antara kepercayaan dan kepuasan juga terbaca dari sikap responden terhadap arah pemerintahan. Sebagian besar responden menilai arah kebijakan sudah berada di jalur yang benar, tetapi mereka berharap pemerintah mempercepat realisasi program yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar. Harapan itu muncul terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Ekonomi Menjadi Sorotan Utama
Harga Pangan dan Daya Beli
Poltracking mencatat bahwa persoalan harga pangan dan daya beli menjadi keluhan yang paling sering muncul dalam survei. Responden menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masih membebani anggaran rumah tangga. Keluhan itu tidak hanya muncul di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah perdesaan yang selama ini menjadi basis produksi pangan.
Daya beli disebut sebagai variabel yang paling sensitif terhadap penilaian publik. Ketika harga kebutuhan pokok stabil dan pendapatan rumah tangga cukup, penilaian terhadap pemerintah cenderung lebih baik. Sebaliknya, tekanan biaya hidup yang berkepanjangan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan meskipun tingkat kepercayaan masih relatif tinggi.
Lapangan Kerja dan Kelas Menengah
Selain harga, survei menyoroti persoalan lapangan kerja. Responden dari kelompok usia produktif menilai kesempatan kerja yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan. Kalangan muda, termasuk lulusan perguruan tinggi, disebut paling banyak menyuarakan persoalan ini. Ketidakpastian kerja dinilai berkontribusi terhadap sikap hati-hati sebagian responden dalam menilai kinerja pemerintah.
Poltracking juga mencermati posisi kelas menengah yang menjadi penentu dalam berbagai survei. Kelompok ini dinilai cukup responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan cenderung mengevaluasi pemerintah berdasarkan pengalaman nyata, bukan semata-mata berdasarkan identitas politik. Karena itu, menjaga stabilitas harga dan memperluas kesempatan kerja disebut sebagai kunci untuk mempertahankan dukungan.
Komunikasi Publik dan Realisasi Program
Hasil survei menunjukkan bahwa program-program pemerintah sudah cukup dikenal publik, tetapi pemahaman atas manfaatnya belum merata. Sebagian responden mengaku mengetahui keberadaan program prioritas, namun belum merasakan dampaknya secara langsung. Kondisi itu dinilai membuka ruang bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih konkret dan berbasis hasil.
Poltracking menilai komunikasi publik yang efektif bukan sekadar menyampaikan capaian, tetapi juga menjelaskan mekanisme, sasaran, dan manfaat program. Dengan begitu, publik dapat menilai kinerja pemerintah secara lebih utuh. Kesenjangan informasi dinilai berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Implikasi bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Temuan survei ini memberi gambaran bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki ruang untuk memperkuat legitimasi melalui perbaikan kinerja. Kepercayaan yang relatif tinggi disebut sebagai peluang, bukan jaminan. Pemerintah dinilai perlu mengubah kepercayaan itu menjadi hasil yang terukur, terutama di bidang ekonomi.
Poltracking mengingatkan bahwa survei merupakan potret pada satu waktu dan dapat berubah seiring dinamika kondisi sosial ekonomi. Karena itu, hasil survei ini lebih tepat dibaca sebagai peringatan dini bahwa persoalan ekonomi perlu mendapat perhatian serius. Jika tekanan daya beli dan kesempatan kerja tidak segera diatasi, selisih antara kepercayaan dan kepuasan berpotensi melebar.
Sebaliknya, apabila pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dan memperluas lapangan kerja, kepercayaan publik berpeluang berubah menjadi kepuasan yang lebih solid. Bagi Prabowo-Gibran, tantangan utama bukan lagi mempertahankan popularitas, melainkan memastikan kebijakan ekonomi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Komentar (0)