Anggota Parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengungkapkan bahwa Malaysia pernah menawarkan bantuan kepada Indonesia berupa pesawat dan helikopter untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengungkapan itu menjadi sorotan karena menyangkut kerja sama lintas batas dua negara bertetangga dalam menghadapi bencana asap yang berulang setiap tahun.
Syed Saddiq, yang merupakan anggota parlemen untuk daerah pemilihan Muar sekaligus pendiri Partai Muda, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan yang beredar di ruang publik Malaysia. Menurutnya, tawaran bantuan alutsista udara itu merupakan bentuk solidaritas Malaysia terhadap Indonesia yang menghadapi titik-titik panas dalam jumlah besar pada musim kemarau.
Politikus muda Malaysia itu menilai persoalan karhutla bukan semata-masalah domestik Indonesia. Sebab, dampaknya berupa kabut asap lintas batas kerap dirasakan Malaysia, Singapura, dan sebagian wilayah lain di Asia Tenggara. Karena itu, menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan adalah kerja sama, bukan saling menyalahkan.
Tawaran Bantuan Udara dan Konteks Diplomasi Lingkungan
Bantuan pesawat dan helikopter dalam penanganan karhutla lazim digunakan untuk operasi pemadaman udara, khususnya pada lahan gambut yang sulit dijangkau tim darat. Pesawat biasanya difungsikan untuk hujan buatan, sementara helikopter digunakan untuk menjatuhkan air melalui metode water bombing ke area yang terbakar.
Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, tawaran semacam itu bukan hal baru. Kedua negara memiliki rekam jejak saling membantu ketika bencana asap melanda kawasan. Malaysia tercatat beberapa kali mengirimkan tim pemadam dan peralatan udara, sementara Indonesia juga menerima bantuan dari sejumlah negara mitra di kawasan.
Syed Saddiq menegaskan bahwa tawaran tersebut semestinya dibaca sebagai sinyal positif. Menurutnya, persoalan kabut asap tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan politik, melainkan membutuhkan tindakan konkret di lapangan, termasuk berbagi kapasitas teknis antarnegara.
Dampak Kabut Asap bagi Kawasan
Kabut asap akibat karhutla telah lama menjadi persoalan musiman di Asia Tenggara. Pada sejumlah episode terburuk, kualitas udara di Kuala Lumpur, Singapura, dan beberapa kota di Indonesia turun ke level tidak sehat. Sekolah diliburkan, penerbangan tertunda, dan angka kunjungan pasien gangguan pernapasan meningkat.
Selain dampak kesehatan, kabut asap menimbulkan kerugian ekonomi. Sektor penerbangan, pariwisata, dan aktivitas luar ruang terkena imbas langsung. Pemerintah di kawasan pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penanganan darurat, mulai dari distribusi masker hingga operasi pemadaman.
Di sisi lain, karhutla berkaitan erat dengan praktik pembukaan lahan. Sejumlah lahan gambut yang dikeringkan menjadi mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api menjalar di bawah permukaan. Kondisi ini membuat operasi pemadaman darat sering kali tidak cukup dan memerlukan dukungan udara.
Kerangka Kerja Sama ASEAN
Kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah memiliki kerangka kerja sama penanganan polusi asap lintas batas melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Kesepakatan itu mengatur koordinasi antarnegara dalam pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran lahan serta dampak asapnya.
Namun, implementasi kesepakatan tersebut kerap dinilai belum optimal. Berbagai forum tingkat menteri dan pertemuan teknis telah digelar, tetapi tantangan di lapangan tetap besar, terutama menyangkut penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal dan pendanaan operasi pemadaman.
Dalam pandangan Syed Saddiq, mekanisme kawasan perlu diperkuat agar bantuan antarnegara bisa bergerak lebih cepat. Ia menyoroti pentingnya prosedur tetap yang memungkinkan pengiriman personel dan peralatan udara tanpa hambatan birokrasi saat keadaan darurat terjadi.
Respons dan Catatan Kritis
Pernyataan Syed Saddiq mendapat perhatian karena ia dikenal sebagai politikus yang vokal di parlemen Malaysia. Sebagai anggota oposisi, ia beberapa kali mengangkat isu lingkungan dan transparansi pemerintahan, termasuk soal kesiapan negaranya sendiri menghadapi kabut asap.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai isu karhutla memerlukan pendekatan yang lebih luas dari sekadar bantuan teknis. Penanganan jangka panjang, menurut mereka, harus menyentuh aspek tata kelola lahan, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan rawan terbakar.
Selain itu, transparansi data titik panas menjadi penting. Perbedaan metode pemantauan antara satu negara dan negara lain kerap memicu perdebatan soal luas dan lokasi kebakaran, sehingga menyulitkan penyusunan respons bersama.
Arti Penting Solidaritas Regional
Terlepas dari perdebatan politik di dalam negeri masing-masing, tawaran bantuan udara menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan menyadari keterkaitan masalah asap. Bencana lingkungan di satu negara dapat dengan cepat menjadi persoalan bersama di negara tetangga.
Karena itu, langkah Indonesia dan Malaysia untuk membuka ruang komunikasi mengenai bantuan penanganan karhutla dinilai sebagai arah yang tepat. Kolaborasi berupa pemadaman udara, pertukaran informasi titik panas, hingga pelatihan bersama dinilai lebih bermanfaat dibandingkan saling melempar tanggung jawab.
Bagi Indonesia, dukungan pesawat dan helikopter dapat mempercepat pemadaman di wilayah yang aksesnya sulit. Bagi Malaysia, kerja sama ini menjadi cara mengurangi risiko kabut asap yang masuk ke wilayahnya. Kepentingan kedua negara dengan demikian bertemu pada satu titik, yakni udara bersih dan lingkungan yang lebih baik di Asia Tenggara.
Komentar (0)