Pemerintah menargetkan pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Hingga kini, baru 2.085 unit yang dinyatakan selesai dan siap dihuni. Kesenjangan antara target dan realisasi itu menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan dasar penyintas yang masih bertahan di hunian sementara dan lokasi pengungsian.
Data tersebut merangkum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mencakup beberapa provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga daerah itu mengalami rangkaian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga galodo—aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik bercampur air.
Rincian Capaian per Provinsi
Dari total 57.027 unit yang ditargetkan, Provinsi Aceh menempati porsi terbesar. Sebanyak 2.085 unit yang telah rampung disebut tersebar di sejumlah kabupaten di Aceh, sementara pembangunan ribuan unit lainnya masih berjalan di berbagai tahap, mulai dari persiapan lahan, peletakan batu pertama, hingga konstruksi dinding dan atap.
Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Sejumlah lokasi di kedua provinsi itu baru menyelesaikan proses verifikasi penerima manfaat, penyusunan rencana tapak, dan penyiapan lahan relokasi. Perbedaan tingkat kemajuan itu dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan lahan, serta kesiapan dokumen administrasi di masing-masing daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan huntap tidak hanya menyangkut penyediaan bangunan fisik. Setiap unit harus memenuhi standar keamanan struktural, kelayakan sanitasi, akses air bersih, serta konektivitas jalan lingkungan. Persyaratan itu membuat proses pembangunan lebih panjang dibandingkan pembangunan rumah biasa.
Kendala di Lapangan
Sejumlah kendala memperlambat realisasi target. Pertama, ketersediaan lahan yang aman. Banyak lokasi bencana berada di kawasan rawan longsor dan bantaran sungai, sehingga pemerintah harus mencari lahan relokasi yang bebas dari ancaman serupa. Proses pembebasan lahan dan penyelesaian status hukum tanah memakan waktu.
Kedua, kondisi infrastruktur jalan menuju lokasi pembangunan yang rusak akibat bencana. Material bangunan harus diangkut melalui jalur alternatif yang lebih jauh, sehingga biaya logistik meningkat dan jadwal pengiriman terganggu.
Ketiga, keterbatasan jumlah tenaga kerja terampil di daerah terdampak. Sebagian tukang dan pekerja konstruksi lokal turut menjadi korban, sehingga kapasitas pelaksana di lapangan berkurang.
Keempat, faktor cuaca. Curah hujan tinggi di wilayah Sumatera membuat pekerjaan galian, pengecoran, dan pemasangan atap sering terhenti. Pada beberapa titik, banjir susulan merusak pekerjaan yang sudah dimulai.
Pendekatan Pemerintah
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah menerapkan beberapa langkah. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemajuan konstruksi, bukan sekaligus, agar penggunaan dana lebih terkendali dan akuntabel. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat penerbitan izin lokasi dan dokumen lingkungan.
Selain itu, pembangunan huntap melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar target yang ditetapkan dapat dicapai tanpa mengabaikan mutu bangunan.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembangunan huntap secara swakelola di beberapa lokasi. Melalui cara ini, masyarakat penerima manfaat dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga biaya dapat ditekan dan rasa memiliki terhadap hunian baru lebih tinggi.
Dampak bagi Penyintas
Bagi penyintas, keterlambatan pembangunan huntap berdampak langsung pada kualitas hidup. Sebagian warga masih tinggal di tenda, barak pengungsian, atau rumah kerabat. Kondisi itu menyulitkan pemulihan mata pencaharian, akses pendidikan anak, dan pemulihan kesehatan mental pascabencana.
Pemerintah daerah melaporkan bahwa kebutuhan mendesak di lokasi pengungsian meliputi air bersih, sanitasi layak, layanan kesehatan dasar, serta dukungan psikososial. Pemenuhan kebutuhan itu dilakukan sambil menunggu huntap selesai dibangun.
Proyeksi ke Depan
Dengan sisa waktu pelaksanaan yang tersedia, capaian 2.085 unit dari target 57.027 unit masih menjadi pekerjaan besar. Pemerintah menyatakan akan memperketat pemantauan di lapangan, mempercepat proses pengadaan, dan mengevaluasi kinerja pelaksana proyek secara berkala.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit yang berdiri, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima manfaat dan kesiapan hunian untuk ditempati dalam jangka panjang. Penyintas bencana di Sumatera menantikan realisasi janji pembangunan yang menjadi fondasi pemulihan kehidupan mereka pascabencana.
Komentar (0)