Tim Ekspedisi Pengabdian (TEP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menjalin kerja sama dengan kepolisian setempat untuk menangani krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan air bersih langsung ke rumah-rumah warga yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi.
Krisis air bersih di Papua Barat bukan persoalan baru. Kondisi geografis yang didominasi wilayah pesisir dan dataran rendah bergambut membuat sumber air permukaan mudah terpengaruh intrusi air laut. Sejumlah sumur warga dilaporkan telah lama berasa asin, terutama pada musim kemarau yang membuat debit air tanah menurun drastis.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kerja sama antara TEP Unhas dan kepolisian dinilai strategis karena aparat keamanan memiliki jangkauan distribusi hingga ke wilayah terpencil. Lewat koordinasi itu, bantuan air bersih dapat menjangkau permukiman yang tidak terlayani jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengiriman air dilakukan menggunakan tangki dan armada yang disiapkan bersama.
Penyaluran tidak hanya berhenti di titik kumpul desa. Tim memastikan air bersih sampai ke halaman rumah warga, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut pasokan dari titik distribusi. Metode ini memperpendek rantai distribusi dan mengurangi risiko air terbuang selama proses penyaluran.
Warga menyambut positif kedatangan bantuan tersebut. Pasokan air bersih dimanfaatkan untuk kebutuhan harian seperti memasak, mencuci, dan sanitasi dasar. Bagi sebagian keluarga, air bersih juga menjadi penopang usaha kecil rumahan, termasuk pengolahan pangan dan kebutuhan kebersihan anak.
Persoalan yang Lebih Mendasar
Meski bantuan air bersih meredakan persoalan jangka pendek, persoalan struktural tetap membayangi. Sejumlah wilayah di Papua Barat belum memiliki sistem penyediaan air minum yang memadai. Sarana seperti reservoir, penampungan hujan, dan instalasi filtrasi belum dibangun secara merata.
Selain itu, kualitas air tanah di beberapa lokasi terindikasi menurun. Kandungan garam dan logam tertentu membuat air sumur tidak layak dikonsumsi tanpa pengolahan lanjutan. Kondisi ini menuntut intervensi lebih serius, bukan sekadar bantuan darurat.
Keterbatasan akses jalan turut menyulitkan distribusi bantuan. Sejumlah kampung hanya bisa dijangkau melalui jalur laut atau sungai, terutama ketika cuaca buruk. Menempuh rute tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan biaya operasional yang lebih besar.
Peran Perguruan Tinggi
Keterlibatan Unhas melalui TEP menunjukkan peran perguruan tinggi dalam merespons persoalan masyarakat di luar wilayah kampus. Tim tidak hanya mendistribusikan bantuan, tetapi juga melakukan kajian awal terhadap kondisi sumber air dan pola konsumsi warga.
Pendekatan itu memungkinkan penyusunan rekomendasi teknis, misalnya pembangunan penampungan air hujan, instalasi penyaringan sederhana, hingga perbaikan sumur gali. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain.
Sinergi antara akademisi, kepolisian, dan masyarakat menjadi contoh penanganan masalah air bersih yang bersifat kolaboratif. Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk alokasi anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur air minum.
Tantangan Ke Depan
Perubahan iklim memperbesar risiko krisis air di wilayah pesisir. Pola hujan yang tidak menentu membuat sumber air permukaan sulit diandalkan. Di sisi lain, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, solusi jangka panjang perlu menyentuh aspek tata kelola sumber daya air. Konservasi daerah tangkapan air, pengelolaan hutan pesisir, dan pengendalian pencemaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air bersih.
Bagi warga di Papua Barat, bantuan yang tersalurkan hari ini setidaknya mengurangi beban harian. Namun, tanpa perbaikan sistemik, krisis serupa berpotensi berulang setiap tahun, terutama saat kemarau panjang melanda.
Kolaborasi yang dibangun TEP Unhas bersama kepolisian menjadi fondasi awal. Ke depan, dibutuhkan kerja sama lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Komentar (0)