Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menunjuk Direktur Intelijen Nasional (DNI) Tulsi Gabbard sebagai koordinator utama kebijakan kecerdasan buatan (AI) lintas lembaga, sebuah langkah yang oleh kalangan pengamat disebut sebagai konsolidasi kewenangan luar biasa di sektor teknologi strategis. Penunjukan ini menjadikan Gabbard figur sentral yang mengoordinasikan seluruh inisiatif AI pemerintah federal, mulai dari pengembangan model bahasa besar untuk kebutuhan pertahanan hingga pengaturan tata kelola data intelijen.
Menurut keterangan resmi Gedung Putih, mandat yang diberikan kepada Gabbard mencakup penyelarasan kebijakan AI antara Departemen Pertahanan, komunitas intelijen, Kementerian Energi, dan lembaga riset nasional. Ia juga bertanggung jawab memastikan bahwa pengembangan AI nasional tidak tertinggal dari China dan Uni Eropa, dua pesaing utama dalam perlombaan teknologi global.
Konsolidasi Kekuasaan di Sektor Teknologi Strategis
Penunjukan ini memperluas portofolio Gabbard secara signifikan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai kritikus keras keterlibatan militer AS di luar negeri dan pernah mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi penggunaan senjata otonom. Kini, ia justru berada di pusat arsitektur AI pertahanan yang mencakup sistem pengawasan, analisis intelijen berbasis mesin, dan infrastruktur komputasi berperforma tinggi.
Sejumlah pejabat administrasi menyatakan bahwa peran baru ini bersifat koordinatif, bukan operasional. Gabbard tidak akan memerintahkan langsung badan-badan intelijen, tetapi akan menetapkan standar interoperabilitas, protokol keamanan data, dan kerangka evaluasi risiko. Namun, para kritikus menilai mandat tersebut tetap memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan teknologi nasional.
“Ini adalah posisi yang menggabungkan akses terhadap rahasia negara dengan kendali atas prioritas riset dan pengadaan teknologi,” kata seorang analis kebijakan pertahanan yang meminta identitasnya dirahasiakan. “Siapa pun yang mendudukinya memiliki pengaruh luar biasa terhadap masa depan keamanan nasional.”
Latar Belakang Penunjukan
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan AI yang dicanangkan Trump sejak awal masa jabatannya. Beberapa bulan sebelumnya, ia menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah pembatasan pengembangan AI yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya, termasuk kewajiban pelaporan risiko bagi perusahaan teknologi besar. Kebijakan itu disambut positif oleh industri, namun dikritik organisasi masyarakat sipil yang menilai pengawasan terhadap AI semakin lemah.
Gabbard sendiri sebelumnya menjadi sorotan karena pendekatannya yang tidak konvensional terhadap isu keamanan nasional. Sebagai mantan anggota DPR dari Partai Demokrat yang kemudian beralih mendukung Trump, ia sering mempertanyakan akurasi laporan intelijen dan menyerukan transparansi lebih besar. Kini, ia menghadapi ujian kredibilitas: mengelola sistem AI yang justru bergantung pada data intelijen yang kerap bersifat rahasia dan tidak dapat diverifikasi publik.
Tantangan Tata Kelola AI
Salah satu tugas terberat Gabbard adalah menyusun kerangka tata kelola AI yang dapat mencegah penyalahgunaan, tanpa menghambat inovasi. Komunitas intelijen AS telah lama menggunakan algoritma untuk analisis citra satelit, pemantauan sinyal, dan prediksi ancaman. Namun, munculnya model bahasa besar dan sistem otonom menimbulkan risiko baru, termasuk bias algoritmik, kebocoran data, dan eskalasi konflik akibat keputusan mesin yang keliru.
Beberapa anggota Kongres dari kedua partai telah menyerukan pengawasan legislatif terhadap peran baru Gabbard. Mereka mempertanyakan apakah seorang pejabat intelijen seharusnya memegang kendali atas kebijakan AI yang berdampak luas pada sektor sipil, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja.
“Kami tidak menentang AI, tetapi kami menentang konsentrasi kekuasaan tanpa akuntabilitas,” kata seorang senator dari Partai Demokrat dalam pernyataan tertulis. “Koordinasi lintas lembaga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pengawasan Kongres.”
Respons Industri dan Internasional
Perusahaan teknologi besar bereaksi hati-hati. Sebagian menyambut baik adanya koordinasi tunggal yang diharapkan mempercepat izin riset dan pengadaan pemerintah. Namun, sebagian lain khawatir kebijakan yang terlalu terpusat pada kepentingan keamanan nasional dapat mempersempit ruang kolaborasi internasional dan riset terbuka.
Di tingkat global, sejumlah negara sekutu AS menyatakan akan memantau perkembangan ini. Uni Eropa yang tengah menerapkan Undang-Undang AI (AI Act) menilai penunjukan Gabbard dapat memengaruhi negosiasi standar AI lintas Atlantik. Sementara China, melalui juru bicara kementerian luar negerinya, menuduh AS mempercepat militarisasi AI dan menyerukan kerangka kerja sama internasional yang lebih inklusif.
Pengamat menilai penunjukan ini menandai babak baru dalam politik teknologi AS: AI tidak lagi dipandang sekadar sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai instrumen kekuatan nasional yang setara dengan nuklir atau ruang angkasa pada era sebelumnya. Dalam kerangka itu, figur seperti Gabbard akan menjadi penentu arah, bukan hanya regulator.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi mengenai rapat perdana gugus tugas AI yang dipimpin Gabbard. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa prioritas awal mencakup audit sistem AI yang digunakan badan intelijen, standar keamanan siber untuk infrastruktur model, serta strategi menghadapi persaingan teknologi dengan China. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Gabbard menyeimbangkan peran sebagai pejabat intelijen dan arsitek kebijakan AI nasional.
Komentar (0)